LINGKARIN.COM – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menilai sistem pemilu proporsional tertutup yang diwacanakan akan diterapkan pada Pemilu 2024 menandakan sebuah kemunduran dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
“Sistem pemilu paling ideal untuk mematangkan proses demokrasi di Indonesia adalah proporsional terbuka,” kata Dedi Mulyadi, di Purwakarta, Rabu 4 Januari 2022.
Menurut dia, proporsional terbuka merupakan kompromi antara proporsional tertutup dan distrik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Munculnya Gelombang Anti Intelektualisme Sebagai Akibat Arus Balik Pengkhianatan Intelektual
UU Cipta Kerja Dianggap Bermasalah Sehingga Perlu Diperbaiki, Ma’ruf Amin: Perppu untuk Perbaiki UU
Ia menyampaikan, sistem proporsional terbuka ada dialektika demokrasi yang mencerminkan keterwakilan partai dan masyarakat. Sehingga sistem itu yang ideal dalam proses pematangan demokrasi di Indonesia.
“Dengan begitu, kita akan masuk pada pematangan politik menuju sistem distrik murni,” katanya pula.
Sebaliknya, untuk wacana kembali ke sistem proporsional tertutup justru merupakan sebuah kemunduran dalam perjalanan demokrasi di Indonesia.
Wajah Kediktatoran Pemerintah dalam Praktik Legislasi Tercermin dalam Perppu Cipta Kerja
Fahri Bachmid: Perpu Cipta Kerja Kebijakan yang Destruktif atas Supremasi Konstitusi
“Wacana kembali ke sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran dalam kedewasaan berdemokrasi.”
“Publik kehilangan keterwakilannya, dan partai memiliki otorisasi menentukan anggota legislatif berdasarkan kehendak pimpinan partainya. Sehingga oligarki politik akan tumbuh dengan kuat dalam sistem proporsional tertutup,” katanya lagi.
Hal tersebut berimplikasi pada minat masyarakat untuk datang ke TPS akan mengalami penurunan tajam. Sebab masyarakat merasa kehilangan keterwakilannya.
Di Tengah Kontroversi Perppu Cipta Kerja, Pengusaha Ungkap Alasan Dukung Upaya Pemerintah
Proses dan Substansi Bermasalah, Perppu Cipta Kerja Inkonsisten dengan Hasil Putusan MK
“Bahkan dalam pemilu yang digabung antara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, orang memiliki kecenderungan memilih presiden saja tanpa memilih legislatif,” kata dia lagi.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.
