LINGKARIN.COM – Muslim adalah mayoritas dan para pejuang kemerdekaan tentu mayoritas umat Islam.
Hassanudin, Diponegoro, Cut Nyak Dien, Si Singa Mangaraja, Patimura hingga Christina Tiahohoe adalah pahlawan Muslim.
Logis agama seperti Kristen lebih minim bukan saja karena komposisi penduduk tetapi juga penjajah itu baik Portugis maupun Belanda adalah Kristen.
Wujudkan Indonesia Tanpa Koupsi, Firli Ajak Bakal Calon Anggota Legislatif 2024 PDIP Bermimpi
KPK Beri Tanggapan Begini Terkait Hukuman Wali Kota Non Aktif Rahmat Effendi yang Diperberat
Kemerdekaan adalah kulminasi perjuangan umat Islam sejak pembentukan BPUPKI (dibentuk 29 April 1945 rapat 29 mei-1Juni), PPKI (dibentuk 7 Agustus tapi rapat 18 Agustus) maupun menjelang Kemerdekaan.
11 Agustus Soekarno, Hatta, Rajiman ke Dalat Vietnam bertemu Marsekal Terauchi. Menyiapkan Kemerdekaan. Terkesan berkompromi.
BPUPKI seru membahas dasar negara “Islam” ataukah “Kebangsaan”. Negara Islam adalah aspirasi muslim pada tataran kenegaraan.
Berakhir Secara Kekeluargaan, Aksi Percobaan Pencurian Kotak Amal di Mushala Cileungsi
Relokasi SDN Pondok Cina 01, Wali Kota Depok M Idris Abdul Somad Dilaporkan ke Polda Metro
Saat itu. 1 Juni 1945 tim perumus 9 orang akhirnya dibentuk dengan komposisi proporsional (4 Islam, 4 Kebangsaan, 1 Kristen) dan 22 Juni “Piagam Jakarta” ditandatangani.
Baru pada 18 Agustus Pancasila dirumuskan final, berbeda sedikit dengan rumusan “Piagam Jakarta”.
Negara Pancasila dalam proses bernegara tetap bertahan, yang berubah adalah UUD.
Bom Polsek Astanaanyar Akibat Propaganda yang Salah Tafsir dan Salah Paham Agama
Menembus Tembok Islamophobia, Inspirasi Kemenangan Islam di Qatar bagi Indonesia
Sidang Konstituante dibentuk untuk membuat UUD di Bandung November 1956 hingga 5 Juli 1959 akan tetapi tidak berhasil.
Berakhir dengan Dekrit Presiden. Konsideran Dekrit menyatakan Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.
Negara Pancasila adalah kesepakatan bersama yang menurut Muhammadiyah disebut “Darul Ahdi wa Syahadah” Negara Kesepakatan dan Pembuktian.
Jokowi dan Gibran Kedatangan Putra Presiden MBZ, Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Pernikahan Kaesang – Erina, Inilah Pesan Ibunda Erina Sebelum Dipersunting Anak Presiden
Kontribusi muslim untuk negara Pancasila, antara lain :
Pertama, umat Islam konsisten menerima Pancasila dan UUD 1945.
Mempertahankan dari penjajaan ulang Belanda melalui fasilitasi Inggris dalam Agresi I. 10 Nov 1945 Bung Tomo pekik takbir. Terbunuh Jenderal Mallaby.
Pelaku Bom Bali Umar Patek Dibebaskan, Begini Respons Wakil PM Australia Richard Marles
Aksi Bom Bunuh Diri atau Harakah Intihariyah Bukan Merupakan Bagian dari Amalan Jihad
Agresi ke II tokoh Masyumi Mr syafrudin Prawiranegara 1948-1949 menjadi Presiden PDRI setelah Soekarno-Hatta ditangkap dan dibuang ke Bangka.
Kedua, 1959-1965 berhadapan dengan kekuatan Komunis. Pembantaian umat Islam Madiun, Magetan 1948.
Tokoh Masyumi banyak dibunuh. PKI ingin mendirikan negara Komunis mengubah negara Pancasila.
Umat Islam mempertahankan hingga kasus 1965 PKI. Pembubaran Masyumi tahun 1960 dengan alasan terlibat PRRI sesungguhnya adalah hasil lobby PKI.
Ketiga, tahun 2020 Pancasila dicoba digerus melalui RUU HIP yang berbau kiri.
Beberapa ciri antara lain tidak memasukkan Tap MPRS No 25/MPRS/1966, asas gotong royong untuk eka sila, agama yang dipinggirkan atau disejajarkan dengan kebudayaan dan rohani.
Pancasila yang dimaksudpun ternyata rumusan 1 Juni 1945. Upaya penelikungan ideologi.
Keempat, muslim berkontribusi untuk memperkuat civil society. Negara Pancasila adalah negara “masyarakat madani” membangun welfare state.
Menafikan dominasi negara (state) atas rakyat/masyarakat. Ormas Islam bergerak dalam lapangan keagamaan dan kemasyarakatan.
Amal-amal usaha Ormas Islam sebagai sarana penguatan civil society.
Kelima, negara Pancasila adalah negara anti Islamophobia. Kontribusi muslim yang senantiasa menekankan pemaknaan Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin.
Karenanya Negara Pancasila harus mewaspadai penyimpangan makna moderasi beragama untuk sekularisasi, liberalisasi, dan de-Islamisasi.
Adalah suatu kejahatan politik bila ada upaya untuk mengaburkan kontribusi umat Islam dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara.
Meminggirkan kekuatan politik keumatan atau menjadikan umat Islam dalam kiprah politiknya sebagai musuh atau lawan yang harus dilumpuhkan.
Adalah kebodohan luar biasa jika ingin memajukan Indonesia untuk segala bidang dengan tidak menjadikan umat Islam dan nilai-nilai kejuangannya sebagai mmainstream kemajuan bangsa.
Oleh: M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***
