LINGKARIN.COM – DPR RI menerima perwakilan para pengunjuk rasa yang menyampaikan tuntutan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.
Para pengunjuk rasa tersebut berasal dari elemen buruh dari berbagai organisasi yang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023.
Koalisi buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak DPR agar menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penangkapan Lukas Enembe, Murni Penegakan Hukum Atau Ada Kepentingan Lainnya
Survei Magna Charta: Partai Demokrat Jadi Partai Politik Pilihan Publik Setelah PDI Perjuangan
Mereka menilai Perppu Cipta Kerja (Ciptaker) telah melanggar konstitusi. Pasalnya, isi Perppu tersebut dianggap tak jauh beda dengan isi UU Ciptaker yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita menuntut DPR RI untuk menggunakan dan melaksanakan pasal 22 UUD 1945 yaitu tidak menyetujui Perppu Ciptaker yang melanggar dan mengangkangi konstitusi kita,” kata Perwakilan Koalisi dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika.
Beberapa perwakilan dari organisasi buruh tersebut pun diterima oleh para Anggota DPR RI.
Survei Magna Charta: Partai Demokrat Jadi Partai Politik Pilihan Publik Setelah PDI Perjuangan
Ditunggu-tunggu Kader PDIP dan Partai Politik Lain, Inilah Kejutan yang Diumumkan Megawati
Di antaranya Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Moh. Rano Alfath.
Menanggapi desakan dari para buruh tersebut, DPR berpendapat bahwa Pemerintah harus mencabut Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh pemerintah, jika mayoritas anggota DPR RI tidak setuju atas pemberlakuannya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usai pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023, mengatakan bahwa pembahasan Perppu Ciptaker akan disesuaikan dengan mekanisme yang ada dalam UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3).
Ditunggu-tunggu Kader PDIP dan Partai Politik Lain, Inilah Kejutan yang Diumumkan Megawati
Terkait Pengusungan Capres PDIP, Ternyata Megawati Telah Berbicara dengan Presiden Jokowi
Bahkan Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel menyampaikan, Perppu Ciptaker akan menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan DPR di masa persidangan kali ini.
“Mengawali tahun baru ini, sejumlah agenda penting dan strategis telah menanti untuk diselesaikan sesuai fungsi konstitusional DPR RI.”
“Pemerintah telah menetapkan Perppu tentang Ciptaker,” ungkap Gobel saat membacakan pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna. ***
Terkait Pengusungan Capres PDIP, Ternyata Megawati Telah Berbicara dengan Presiden Jokowi
Rakernas PDI akan Hadirkan Kejutan Termasuk Soal Capres, Begini Respons Ganjar Pranowo
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.
