LINGKARIN.COM – Dunia Panik Akan Gelombang Baru XBB COVID19. Negara Maju di Amerika dan Eropa memutuskan menerapkan protokol penerbangan ketat dari China.
Hal ini disebabkan terbentuknya gelombang baru omicron COVID19 yang bernama XBB.
Beberapa penelitian menyatakan ada dua varian XBB 1.5 dan BQ 1.1 yang merupakan varian omicron terburuk asal China dan sudah menyebar diberbagai kota di dunia.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
TPF BPKN Hadapi Ujian Obyektifitas dan Transparansi dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut
Portal Berita Lingkarin.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2022
Seperti di New York, London, Paris, Sidney dan Singapura. Haruskah orang Indonesia khawatir?
Negara seperti Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Canada, Malaysia, Singapura menerapkan penumpang pesawat test negatif 2 hari sebelum tiba terhitung pada 5 Januari 2023 besok.
Dilaporkan ke Polda Jawa Tengah, Kasus Penculikan dan Penyiksaan Terhadap Agus Hartono
Soal Penghentian PPKM, Wapres akan Melihat Dulu Dampak Libur Natal 2022 dan Tahun Baru
Sebelum kemunculan Omicron pada November 2021, hanya ada empat varian yang menjadi konsen yaitu: Alpha, Beta, Delta, dan Gamma.
Hanya Alpha dan Delta yang menyebabkan lonjakan infeksi secara global.
Tapi Omicron telah melahirkan banyak keturunan, banyak di antaranya telah muncul di berbagai wilayah di dunia dengan membawa beberapa mutasi yang aneh.
Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia memilih tidak peduli terkait varian XBB tersebut.
Pengusaha Agus Hartono Diduga Diculik dan Disiksa Penyidik Kejati Jateng, Gunakan Cara Preman
Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pemda Diminta Kendalikan Inflasi di Daerah Masing-masing
Meski diakui varian XBB sudah masuk di Indonesia sejak 10 Oktober 2022 oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mohammad Syahril sebagaimana dikutip kantor berita antara.
Indonesia memilih mencabut PPKM pada 30 Desember 2022 kemarin. Langkah ini diambil karena varian Covid sudah tidak membahayakan lagi keselamatan jiwa manusia.
Bahkan Presiden Jokowi datang ke Blok A Tanah Abang Jakarta pada 2 Jan 2023 tanpa masker percaya diri karena Covid sudah benar-benar tidak berbahaya.
Tarif Content Placement Super Murah Masih Berlaku hingga 31 Desember 2022, Termasuk Lingkarin.com
Lingkarin.com: Tarif Content Placement 2023 Naik, Tarif Publikasi Press Release Tetap
Tindakan Nekat dan Berbahaya
Tindakan Presiden ini adalah tindakan yang nekat dan berbahaya. Mungkin benar resiko ditanggung sendiri oleh Presiden.
Namun rakyat tidak boleh diajarkan tindakan nekat seperti itu oleh pemimpinnya.
Percobaan Pemerasan Sebesar Rp10 Miliar, Agus Hartono Adukan Putri Ayu Wulandari ke KPK
Jamwas Angkat Bicara Soal Jaksa Nakal Kejati Jateng: Jika Terbukti Kita Tindak Tegas
Disaat negara-negara ekonomi maju ingin menunda transmisi varian baru XBB, Indonesia malah memilih arah yang berbeda.
Apa yang dilakukan Indonesia seperti gambling yang nekat dan berbahaya.
Public Health Policy Indonesia didesain secara serampangan bukan oleh pakar epidemologi melainkan para politisi yang dekat dengan konglomerat ekonomi.
Nyata atau Ilusi, Investor Ibu Kota Negara Nusantara di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
Kecelakaan Tambang Batu Bara, 10 Orang Tewas dan 7 Orang Penyelamat Kekurangan Oksigen
Kebijakan kesehatan Indonesia tersebut amat jauh berbeda dengan dinegara-negara lain.
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat bergerak cepat melakukan pengawasan virus genomik secara ketat dan massal.
Amerika memperluas program Traveler-base Genomic Surveillance atau TGS, yang dapat mendeteksi dan mengkarakterisasi varian baru virus penyebab Covid-19.
7 Orang Tim Penyelamat Sempat Kekurangan Oksigen di Tambang Batu Bara di Sawahlunto
10 Warga Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Tambang Batu Bara di Sawahlunto Sumatera Barat
Melalui pengambilan sampel menggunakan penyeka hidung yang dilakukan kepada para pelancong di bandara internasional utama AS, dan mengujinya untuk virus corona.
Indonesia Perlu Pengawasan Genom yang Lebih Baik
Jika virus corona terdeteksi, genom virus diurutkan untuk mengidentifikasi varian baru. Sampel disimpan anonim.
Bila Terbukti Lakukan Pemerasan, Kejagung: Jaksa Kejati Jateng Akan Dipidana
Agus Hartono Akan Diperiksa Lagi, Kamaruddin Simanjuntak: Itu Kesewenang-wenangan Penyidik
TGS ini diterapkan di tujuh bandara, mencakup 500 penerbangan dari setidaknya 30 negara, termasuk sekitar 290 penerbangan mingguan dari China dan sekitarnya.
Dan sekitar 80.000 wisatawan berpartisipasi dari November 2021 hingga Desember 2022.
Upaya ini semakin diperluas menjadi sistem radar nasional dan akhirnya global yang mengawasi munculnya virus dan bakteri di Amerika Serikat.
Indonesia tidak memiliki pengawasan genom virus yang massal melainkan hanya sampel di layanan kesehatan tertentu saja.
Selebihnya tidak ada yang namanya pemantauan genom Covid19.
Indonesia semestinya melakukan hal yang sama untuk dapat mencegah masuknya pendatang dari Cina sebagai upaya memproteksi masyarakat dari virus yang dianggap semakin mengganas ini.
Indonesia perlu memperketat semua pendatang dari China dan khusus pendatang dari negara seperti China, Hongkong dan Taiwan.
Perlu ada pemeriksaaan genom lanjutan dan semua pendatang tersebut genom sampelnya di simpan dalam Genom Bank.
Ini perlu dilakukan untuk mengembangan kehati-hatian pandemi masa depan.
Patut diingat pandemi telah membunuh ratusan jiwa dan memporakporanda ekonomi Indonesia dan membuat utang Indonesia semakin besar.
Varian baru Covid-19 XBB dan BQ1.1 sudah masuk ke Indonesia sehingga Indonesia harus lebih ekstra melakukan pengawasan penyebaran varian baru ini.
Indonesia Perlu Memperketat Aturan Bandara dan Pelabuhan
Indonesia sering melonggarkan masuknya TKA-TKA Cina sehingga memperbesar resiko terhadap penyebaran varian-varian baru dari Covid-19 ini.
Indonesia tidak boleh terlalu percaya diri dengan beranggapan bahwa Indonesia mempunyai sistem penanganan covid yang teruji.
Kewaspadaan ini akan lebih mudah jika pintu-pintu masuk ke wilayah NKRI baik itu melalui bandar udara ataupun pelabuhan-pelabuhan yang diperketat dan pendatang tersebut di data dengan baik.
Oleh: Achmad Nur Hidayat (Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute).***












