LINGKARIN.COM – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengajak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengikuti suara rakyat memilih sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2014.
“Ayo Pak Hasto jangan terlalu keras begitu. Harus mengutamakan mengusung suara rakyat.”
“Berikan rakyat itu pembelajaran politik dengan cara memilih siapa orang-orangnya yang mereka kehendaki dan percaya,” kata Nurul dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 5 Desember 2023.
Prabowo Subianto Singgung Loyalitas Kader: Kalau Tidak Cocok, Monggo Cari Partai Lain
Siapakah Sebenarnya Sosok yang Berani Menusuk Kolonel Purn Sugeng Waras hingga 5 Kali
Nurul mengaku memahami betul alasan mengapa PDIP ingin sekali menerapkan sistem proporsional tertutup lantaran memiliki identitas politik yang sangat kuat.
Namun demikian, dia tetap mengajak PDIP memilih sistem proporsional terbuka.
Anggota Komisi I DPR RI ini mengatakan bahwa sistem proporsional tertutup tidak dikehendaki rakyat dan tidak serta-merta akan menyelesaikan masalah.
Siapakah Sebenarnya Sosok yang Berani Menusuk Kolonel Purn Sugeng Waras hingga 5 Kali
Kasus Vonis 4 Tahun Petinggi ACT: Kelola Dana Sosial Harus Amanah, Tak Amanah Fatal Akibatnya
“Kami tetap melihat bahwa sistem proporsional terbuka itu lebih mewakili suara rakyat,” ujarnya.
Nurul menegaskan proporsional tertutup tetap memiliki peluang adanya oligarki hingga potensi terjadinya korupsi.
Bahkan, dia secara spesifik mengajak lembaga survei dan seluruh parpol untuk all out menolak sistem proporsional tertutup.
Kasus Vonis 4 Tahun Petinggi ACT: Kelola Dana Sosial Harus Amanah, Tak Amanah Fatal Akibatnya
Dikabarkan Mundur dari Jabatan Menteri Kominfo, Berikut Keterangan Resmi Johnny G Plate
“Saya mengajak lembaga survei untuk bergerak. Delapan fraksi kalah dengan satu fraksi,” katanya menegaskan.
Sebelumnya, delapan dari sembilan fraksi di DPR RI menyatakan sikap menolak gugatan judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur terkait sistem proporsional terbuka untuk pemilihan umum (pemilu).
Mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka seperti tertuang dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017.
Dikabarkan Mundur dari Jabatan Menteri Kominfo, Berikut Keterangan Resmi Johnny G Plate
Perppu Cipta Kerja Kontroversial, Presiden Sedang Bermain-main dengan Konstitusi
Delapan fraksi yang dimaksud adalah Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.
PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung sistem proporsional tertutup diberlakukan pada Pemilu 2024.***