LINGKARIN.COM – Tiga kader Partai Golkar mendaftarkan diri menjadi pihak terkait atau penggugat intervensi dalam pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
“Saya menjadi kuasa hukum untuk tiga kader Golkar yang akan menjadi calon legislatif terkait pasal tentang sistem proporsional terbuka yang dimohonkan beberapa pihak untuk dikembalikan ke sistem proporsional tertutup,” kata kuasa hukum penggugat Heru Widodo di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 13 Januari 2023.
Ia menyebutkan para pemohon adalah Derek Loupatty, Achmad Taufan Soedirjo dan Marthinus Anthon Werimon. Para pemohon memiliki kepentingan terhadap pasal-pasal yang dimohonkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Partai Demokrat Gelar Konsolidasi Partai di Pacitan Jawa Timur, Jelang Pemilu 2024
Partai Demokrat Ungkap Alasan Targetkan 15 Persen untuk Perolehan Pemilu 2024
“Pemohon merasa sistem proporsional terbuka yang selama ini berlaku dalam UU Pemilu itu sudah sangat tepat dan memberikan rasa keadilan,” jelasnya
Menurut Heru, para pemohon menilai pemilihan legislatif seharusnya sama dipilih langsung oleh rakyat, seperti pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Kalau sistem proporsional tertutup, rakyat hanya memilih partai. Ketentuan siapa yang menjadi anggota legislatif ada pada partai politik,” katanya menegaskan.
Politisi Milenial Lintas Partai Politik Tolak Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024
Ganjar Pranowo Tanggapi Positif Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Derek Loupatty adalah kader Partai Golkar yang akan berkontestasi sebagai calon legislatif pada Pemilu 2024 di Dapil Maluku berdasarkan Surat Perintah No: Sprin-108/DPP/GOLKAR/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022.
Atas surat perintah yang sama, Achmad Taufan Soedirjo adalah kader Partai Golkar yang akan berkontestasi di Dapil Jawa Barat IV, sedangkan Martinus Anthon Werimon berkontestasi di Dapil Papua.
Kemudian, dalam pengujian Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya adalah pasal 168 ayat (2), pasal 342 ayat (2), pasal 353 ayat (1) huruf b, pasal 386 ayat (2) huruf b, pasal 420 huruf c dan d, pasal 422, pasal 426 ayat (3) UU 7 Tahun 2017. Salah satu tujuannya adalah hendak meminta pembatalan pemberlakuan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.***
Megawati Sebut Capres PDIP Berasal dari Kader Sendiri, Presiden Jokowi Beri Tanggapan Begini
Megawati Tak Undang Partai Politik Lain di HUT ke-50 PDIP, Puan Maharani Beri Alasan Ini
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.
