LINGKARIN.COM – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menyebut mendukung pencalonan siapa pun untuk menjadi presiden.
“Sejauh ini, Jokowi maupun Istana tidak pernah menyebut mendukung nama bakal calon mana pun, juga tidak pernah menunjukkan preferensi tunggal yang bisa dikatakan memihak atau mempromosikan calon,” kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu 24 Desember 2022.
Bahwa Presiden beberapa kali menyampaikan gimmick atau metafora politik, tutur Deddy melanjutkan, itu hal yang wajar, menghibur, dan harusnya dianggap sebagai intermezo dalam demokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Respons Tim Kuasa Hukum, Usai Roy Suryo Dituntut Kurungan 1 Tahun 6 Bulan Kasus Meme Stupa Kejati Jateng Beri Keterangan Resmi Soal Berita Penculikan dan Penganiayaan Pengusaha AH
“Hampir semua pemimpin di negara demokrasi melakukan hal serupa dan tidak ada regulasi atau konstitusi yang dilanggar,” kata Deddy.
Bagi Deddy, yang harus diawasi adalah apakah ada penggunaan elemen kekuasaan, anggaran, serta fasilitas negara yang dipakai untuk mempromosikan salah satu bakal calon.
Lebih lanjut, dirinya juga mengatakan bahwa ia tidak melihat ada bukti yang menunjukkan adanya intervensi dari Istana maupun Presiden terhadap demokrasi.
Libur Natal 2022, Terminal Kampung Rambutan Catat Lonjakan Penumpang Capai 100 Persen Portal Berita Lingkarin.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2022
“Saya tidak melihat ada bukti yang valid bahwa istana maupun Presiden melakukan intervensi apa pun yang dapat digugat, baik secara hukum maupun etika,” kata Deddy.
Sebagai contoh, Deddy menjelaskan sindiran bahwa Presiden Jokowi memihak bakal calon presiden mana pun dengan penggunaan kekuasaan haruslah dibuktikan secara hukum dan etika demokrasi.
Oleh karena itu, Deddy menyesalkan taktik berpolitik yang menuding Istana maupun Presiden Jokowi.
Kasus Penculikan dan Penyiksaan Terhadap Agus Hartono, Polda Jateng Langsung Gelar Perkara Awal Pengusaha Agus Hartono Diduga Diculik dan Disiksa Penyidik Kejati Jateng, Gunakan Cara Preman
Deddy menilai, seharusnya berbagai pihak dapat berpolitik dengan lebih elegan, fokus dalam memperbaiki partai, dan mempromosikan calon yang akan didukung.
“Janganlah bermain fitnah dan insinuasi, itu dosa dari sisi agama dan politik kotor yang merusak peradaban politik,” kata Deddy.
Dia mengatakan pada era medsos di mana semua orang bisa mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi hingga ke daerah pelosok.***
Presiden Tak Punya Hak Konstitusi untuk Mengubah UUD Maupun Masa Jabatan Presiden Soal Kesiapan Industri Tanah Air Olah Bijih Bauksit, Menko Airlangga Hartarto Beri Penjelasan Ini
