LINGKARIN.COM – Anggota Komisi II DPR RI Riyanta mengimbau Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fokus kepada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)-nya saja.
Dan agar sebelum menyampaikan opini atau pernyataan, dipertimbangkan dahulu dampak baik dan buruknya terhadap stabilitas hukum, politik, sosial, keamanan.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Ashari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perpu UU Cipta Kerja adalah Kudeta Konstitusi dan Tunjukan Otorianisme Pemerintahan Jokowi Jelang Tahun Baru 2023, Keberangkatan Penumpang dari Stasiun Pasar Senen Masih Tinggi
Dimana pimpinan KPU tersebut mengatakan bahwa permohonan Judicial review terhadap sistem pemilu terbuka oleh pemohon merupakan hak Pemohon, dan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskannya.
Padahal, menurut Riyanta MK sebelumnya melalui Putusan No. 22-24 / PUU-VI / 2008, telah memberikan keputusan yang menjadi acuan bagi DPR RI bersama pemerintah untuk membuat dan menerapkan Sistem Pemilu Terbuka pada pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019.
“Dinamika politik menjelang dilaksanakannya Pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 meningkat. Hal ini lumrah dalam sistem negara demokrasi.”
Tim Media Online Lingkarin.com Mengucapkan Selamat Tahun Baru 2023 Tahun Baru 2023 di Bali, Pemerintah Jamin Pasokan Energi di Destinasi Wisata Aman
“Namun sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
Maka dinamika politik harus sesuai dengan hukum yang sudah disepakati oleh bangsa Indonesia,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dalam keterangan resminya, Senin (2/1/2023).
Dalam hal ini MK telah memutuskan bahwa melalui sistem pemilu yang konstitusional adalah Sistem Pemilu Terbuka. Dan Putusan ini sudah final.
Kasus Gangguan Ginjal Akut, Ujian Obyektifitas dan Transparansi bagi TPF BPKN Jaringan Portal Berita Fokus Siber Media Network Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023
“Sehingga menjadi acuan bagi DPR RI bersama pemerintah untuk membuat dan menerapkan Sistem Pemilu Terbuka pada pemilu 2009 sampai dengan pemilu 2019 lalu,” papar Riyanta kembali.
Dalam kesempatan itu, Ia juga berharap agar Hukum ditegakan sesuai dengan prinsip Dasar Negara Hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), serta Konstitusi sebagai “KEPALA NEGARA” dan sebagai “PANGLIMA.”
Selain itu, Ia juga meminta agar mempercayakan persoalan permohonan judicial review (JR) tersebut kepada Mahkamah Konstitusi.
Jelang Tahun Baru 2023, BMKG: Fenomena Pemicu Hujan Ekstrem Alami Peningkatan Intensitas Sangat Bermanfaat bagi Kesehatan Kita, Inilah 5 Cara untuk Mendapatkan Vitamin D
“Yakinlah hakim-hakim Konstitusi adalah manusia-manusia pilihan yang mempunyai integritas yang mulia,” tegasnya.***
