Membaca Ketegangan antara Pandangan Separatis dengan Pandangan Solidaris

- Pewarta

Minggu, 18 Desember 2022 - 14:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Dalam dunia diplomasi HAM internasional diketahui selalu ada ketegangan antara pandangan Separatis dengan pandangan Solidaris.

Pandangan Separatis bukalah pandangan pemisahan diri dari suatu wilayah teritori negara.

Tetapi pandangan yang melihat bahwa sebetulnya dalam diplomasi internasional itu negara-negara tetap mempunyai batas kedaulatan negara tertentu dengan negara lain, atau dibatasi oleh teritori antar negara.

Bukankah Konsep Otorita Ini Sama dengan Melenyapkan Indonesia, yang Terdiri atas Daerah-daerah?

Ganjar Pranowo Bocorkan Alasan PDI Perjuangan Plih Nomor Urut 3 untuk Parpol Pemilu 2024

Ķedua, pandangan Solidaris. Pandangan yang melihat bahwa diplomasi itu tidak dibatasi oleh batas-batas kedaulatan negara.

Karena masalah HAM pada dasarnya sesuatu yang bersifat lintas batas negara, dan bersifat internasional-global, tanpa melihat atau mengenali asal usul kebangsaan, ras, kelamin, etnis, agama dan sebagainya.

Kedua cara pandang di atas selama ini selalu menjadi perdebatan dalam dunia diplomasi HAM internasional

Soal Akurasi Data Verifikasi Faktual Partai Politik, Bawaslu Temukan 5 Catatan Kritis

L’etat C’est Moi: Negara adalah Saya, Partai Politik Mencengkeram Republik Indonesia

Pandangan Separatis memandang bahwa HAM sesuatu yang sangat penting dan kuat. Lalu upaya untuk memperhatikan HAM sangat tergantung dari kepentingan nasional suatu negara.

Jurisdiksi menjadi penting dalam pandangan Separatis ini. Namun pada akhirnya praktiknya sangat ditentukan oleh politik nasional atau kedaulatan suatu negara.

Sementara pandangan Solidaris, Hak asasi merupakan sesuatu yang tidak mengenal batasan gender, ras, etnis dan lain-lain.

Lembaga Survei Poltracking Sebut Elektabilitas Erick Thohir 3 Teratas di 5 Provinsi Berikut

Benarkah, KUHP Baru Dapat Menyelamatkan Ferdy Sambo dari Hukuman Mati?

Maka pandangan ini juga mendorong adanya satu pemikiran tentang solidaritas HAM di tingkat internasional.

Dengan demikian kita bisa saja perduli dengan bangsa lain yang sedang tertindas, misalnya rohingya, Ukraine, Palestina, dan lain-lain.

Jadi ada upaya untuk mendorong cara berpikir yang beyond nationality boundaries tetapi mengajak ke solidaritas internasional.

Megawati Soekarnoputri Ingatkan Jangan Salah Gunakan Kekuasaan untuk Lakukan Korupsi

CEK FAKTA: Prabowo Subianto Dikabarkan Jadi Pasangan Wakil Presiden Anies Baswedan

Upaya penegakan HAM sebagai kepentingan dan tujuan bersama.

Persoalan Migrasi. Dalam persoalan migrasi, seseorang misalnya WNI ketika berada di Singapura, maka yang berhak mengatur hukum WNI tersebut adalah pemerintah Singapura.

Begitu pula ketika di Indonesia seseorang harus mengikuti konstitusi Indonesia sebagai dasar hukum.

Malah Menambah Kuat Mosi Tidak Percaya, Alasan Klarifikasi Ketua MPR Bambang Soesatyo

Pasca Bom Astanaanyar, BNPT Tingkatkan Pengawasan Terhadap Eks Narapidana Terorisme

Karenanya untuk menjembatani apabila seseorang berada di wilayah negara lain, ada perjanjian HAM internasioal.

Bahwa setiap orang harus dilindungi, terlepas apa kewarganegaraannya. Hal itu dijembatani oleh konsep HAM internasional.

Fakta Situasi Pekerja Migran. BP2MI atau ILO menyampaikan fakta ada 3,7 juta pekerja migran Indonesia di 150 negara.

Untuk itu pemerintah Indonesia harus memutar otak bagaimana WNI pekerja migran dapat difasilitasi oleh 150 pemerintahan dunia.

Hal itu untuk memastikan WNI yang bekerja akan terlindungi, atau jika mendapatkan masalah maka mereka akan mendapat jaminan perlindungan hukum.

Pada 2016 diperkirakan ada lk. Rp118 triliun remittance yang dibawa pekerja migran Indonesia.

Bank Indonesia pada 2018 mencatat transaksi pertukaran valuta asing mencapai 8,8 miliar dolar USD atau setara Rp127,6 triliun.

Sebanyak itulah kontribusi dari pekerja migran Indonesia terhadap perekeonomian nasional.

Estimasi Bank Dunia sendiri mencatat ada 9 juta pekerja migran, dan itu berarti masih banyak pekerja migran Indonesia yang tidak ada dalam radar pengawasan.

Dari sekian banyak pekerja migran di luar negeri pasti menimbulkan berbagai macam persoalan, dari soal status keimigrasian, visa kerja, paspor dan lain-lain.

Banyak juga pekerja yang tertimpa kekerasan, penipuan, rentenir-gaji dipotong, anak terlantar ketika melahirkan di luar negeri, gangguan jiwa, kehilangan/hilang, gaji tidak dibayar penempatan yang tidak sesuai.

Hal itu semua adalah tanggung jawab pemerintah, dan juga dilindungi oleh hukum HAM internasional dan konvensi buruh migran.

Negara-negara yang menerima buruh migran harus menjamin dan melindungi buruh migran.

Paling tidak ada pengakuan secara administratif, misalnya ketika dia kehilangan paspor maka harus dicek betulkah dia WNI. Disitulah proses diplomasi terjadi.

Oleh: Dr Atnike Sigiro, Dosen Universitas Paramadina, Ketua Komnas HAM.

Disarikan dari Diskusi Publik Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD) dan CIDE “Evaluasi 2022 dan Proyeksi 2023: Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi HAM: Politik dan Keamanan.” (15/12/2022).***

Berita Terkait

Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024
Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono Nyatakan Siap untuk Maju Jadi calon Gubernur Jawa Tengah
Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda?
Sudaryono Akhirnya Buka Suara Terkait Banjirnya Dukungan kepadanya untuk Maju di Pilgub Jawa Tengah
Prabowo Ucapkan Terima Kasih, Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan 1.600 Muslimat NU dan Relawan Jatim
Kolumnis Amerika Wes Martin Soroti Kemenangan Prabowo Satu Putaran, Terbit di Media Asing ‘Townhall’
Prabowo Subianto Sebut Indonesia Bukan Hanya Besar Penduduk, Tapi Juga Hati, Jiwa, dan Akhlak
Prabowo Sebut Tuhan Masih Beri Kesempatan untuk Mengabdi, Meski 3 Kali Hadapi Maut Hingga Ucapkan Syahadat
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 17 Mei 2024 - 18:56 WIB

Sejumlah Pers Daerah dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua Siap Kolaborasi Menangkan Pilkada 2024

Rabu, 13 Maret 2024 - 16:05 WIB

Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono Nyatakan Siap untuk Maju Jadi calon Gubernur Jawa Tengah

Senin, 11 Maret 2024 - 11:39 WIB

Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda?

Senin, 11 Maret 2024 - 09:30 WIB

Sudaryono Akhirnya Buka Suara Terkait Banjirnya Dukungan kepadanya untuk Maju di Pilgub Jawa Tengah

Senin, 4 Maret 2024 - 15:56 WIB

Prabowo Ucapkan Terima Kasih, Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan 1.600 Muslimat NU dan Relawan Jatim

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:52 WIB

Kolumnis Amerika Wes Martin Soroti Kemenangan Prabowo Satu Putaran, Terbit di Media Asing ‘Townhall’

Senin, 12 Februari 2024 - 14:27 WIB

Prabowo Subianto Sebut Indonesia Bukan Hanya Besar Penduduk, Tapi Juga Hati, Jiwa, dan Akhlak

Jumat, 9 Februari 2024 - 15:04 WIB

Prabowo Sebut Tuhan Masih Beri Kesempatan untuk Mengabdi, Meski 3 Kali Hadapi Maut Hingga Ucapkan Syahadat

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi oleh BNSP Berjalan Sukses

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB