LINGKARIN.COM – Tuntutan JPU yang hanya “seumur hidup” untuk kejahatan Ferdy Sambo tidaklah memenuhi rasa keadilan.
Pada diri Sambo terdapat banyak warna hitam mulai perjudian, narkoba, pembunuhan politik hingga kesadisan dan kekejaman.
Warna itu terbaca publik saat yang bersangkutan diproses peradilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ongkos Haji Naik: Mengapa Mau Ibadah Kok Dipersulit tapi Investor Asing Dipermudah?
Presiden Jokowi dan Sejumlah menteri Ucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023
Tidak ada alasan Majelis Hakim untuk memutuskan sesuai tuntutan JPU apalagi kurang. Bukti sangat jelas.
Hukuman mati adalah semestinya. Ini untuk memenuhi perasaan keadilan masyarakat. Jika ada deal-deal terhadap Putusan maka ini menjadi sebuah malapetaka dalam hukum dan keadilan.
Rakyat melihat bahwa peristiwa Duren Tiga itu adalah pembunuhan berencana bukan pembunuhan biasa.
Muhaimin Iskandar: Partai Kebangkitan Bangsa Konsisten Hapuskan Diskriminasi
Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia, Aset Perbankan Syariah Indonesia Perlu Ditingkatkan
Melibatkan kekuasaan yang dominan dari Ferdy Sambo sebagai Kepala Divisi Propam Mabes Polri dan Ketua Satgassus Polri.
Luar biasa peran kejahatannya. Pasal 340 KUHP dengan ancaman mati pas untuknya. Lembaga Kepolisian telah dirusak dan dicemarkan.
Elemen Pasal 340 KUHP telah JPU sepakati artinya Sambo melakukan pembunuhan berencana (moord).
Densus 88 Tangkap 3 Orang Tersangka Tindak Pidana Terorisme di Jakarta dan Banten
Sebanyak 108 Lembaga Pengelola Zakat Tak Kantongi Izin Legalitas Kementerian Agama
Dilakukan bersama-sama sesuai Pasal 55 KUHP. Maksimal hukuman adalah “mati”. JPU sepakat tidak ada unsur yang meringankan.
Dengan tuntutan “seumur hidup” memunculkan dugaan Sambo itu orang kuat. Artinya betapa lemah atau kalahnya hukum oleh pengaruh seseorang.
Pandangan atau dugaan ini yang seharusnya JPU tepis. Buktikan hukum itu mandiri dan berwibawa. Bukan alat mainan atau kalah pengaruh.
Diduga Terlibat Jaringan Negara Islam Indonesia, Densus 88 Periksa Rumah Warga Sunter Agung
Jusuf Kalla Minta Masjid Tak Dijadikan Sebagai Tempat untuk Kampanye Politik
JPU adalah penegak hukum yang mewakili masyarakat bukan kepentingan terdakwa, penguasa atau lainnya. Apa yang JPU dakwakan telah terbukti.
Tuntutan hukuman mati akan memberi efek jera (deterrent effect) dan menjadi sarana untuk menjaga ketentraman secara normatif.
Merencanakan dan membunuh secara keji tidak dapat ditoleransi.
Biarkan Cak Nun Bicara Apa Saja, dari Sana Kita Bisa Melihat Sisi Lain Diri Kita Sebagai Bangsa
Gejolak Papua dan Morowali Terlupakan Karena Kaum Elit Jakarta Sibuk Berpolitik?
Sebenarnya geng Sambo dapat dibandingkan dengan geng “Wild Buch” pimpinan Butch Cassidy yang gemar merampok kereta pembawa uang. Ditakuti atas ancaman dan kekejamannya.
Harta rampokan konon dikubur di Landen Wyoming yang ditandai dengan sebuah pohon. Menjadi harta karun yang diburu kemudiannya.
Satgassus adalah geng kejahatan yang berlindung dibalik penegakan hukum. Ini jelas sangat berbahaya.
Perampok dan pembunuh adalah penjahat nyata, akan tetapi perampok dan pembunuh yang mengatasnamakan penegakan hukum sungguh mengkhawatirkan.
Sejak didirikan oleh Tito Karnavian maka Ferdy Sambo menjadi figur penting dalam berbagai operasi.
Blunder Sambo dalam kasus Duren Tiga menguak perilaku. Waktunya untuk menghentikan.
Memberi pelajaran bahwa kejahatan tersembunyi akan terbongkar pada akhirnya. Oleh keangkuhan dan kebodohannya sendiri.
Duren tiga baru mulai untuk membuka kerja geng “Wild Buch” lainnya, termasuk Km 50.
Ini bukan cerita fiksi atau animasi tetapi fakta langkah seorang petinggi Polisi yang bernama Ferdy Sambo.
Sambo adalah legenda kejahatan dari elit aparat penegak hukum. Film kriminal yang seru untuk dibuat di masa depan.
Tentu Sambo bukan Rambo karena Rambo itu penegak kebenaran.
Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***
