Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute
LINGKARIN.COM – Pada hari Rabu Pon kemarin mata publik terfokus pada kemungkinan terjadinya reshufle.
Rabu pon menjadi hari yang ditandai oleh publik sebagai suatu kebiasaan presiden Jokowi sebagai waktu yang dipilih untuk melakukan reshufle kabinet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Prabowo Subianto Konsisten di 3 Besar Survei Indometer: Elektabilitas Ganjar Ungguli Anies
Banyak Baliho Ucapan Selamat 1 Abad NU dari Erick Thohir, PBNU Beri Tanggapan Secara Resmi
Faktanya Rabu Pon kemarin tidak ada reshuffle kabinet. Presiden Jokowi sudah tepat tidak jadi mereshuffle.
Jika jadi mereshuffle maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi.
Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar Belum Umumkan Calon Wapres dari Koalasinya
Reshuffle Kabinet Rabu Pon, Presiden Jokowi: Ya, Ditunggu Saja Besok, Rabu Pon Besok
Sebelum ada isu reshuffle, ada pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi, dimana Surya Paloh dalam konfrensi pers mengatakan bahwa itu pertemuan biasa saja d
Dan keberadaan partai Nasdem sampai saat ini masih bagian yang tidak terlepaskan dari maju mundurnya dari jalannya administratif pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi.
Menurut Surya Paloj pemerintahan ini adalah pemerintahan yang wajib hukumnya bagi Nasdem untuk menuntaskan roda administratif pemerintahan secara baik dan sukses sampai akhir masa jabatan.
Surya Paloh sayang sama Pak Jokowi, namun rasa sayangnya hanya sampai Oktober 2024. Karena Nasdem dan Surya Paloh ingin 2024-2029, Anies Baswedanlah Presidennya.
Reshuffle Kabinet, Airlangga Hartarto Isyaratkan Ada Kabar Politik Nasional pada Rabu Pon
PKB Kaji Tiadakan Jabatan Gubernur, Muhaimin: Hanya Penyambung Pemerintah Pusat dan Daerah
Perjuangannya terhadap Anies Baswedan tersebut yang kemudian menjadi isu bahwa Menteri Nasdem akan direshuffle.
Prediksi reshufle ini menguat dan tentu sangat beralasan, Selain isu dukungan terhadap Anies Baswedan, ada alasan lain yang mengarah kepada reshufle tersebut.
Diantaranya adalah Rapat Terbatas (ratas) mengenai masalah beras di Istana negara yang tidak dihadiri oleh Dua menteri asal Nasdem.
Jaga Soliditas Pemerintahan, Jika Diperlukan Presiden Jokowi Seharusnya Rombak Kabinet
Soal Kabar Reshuffle Kabinet Jokowi Diumumkan Rabu Pon Ini, Politisi PDIP Tanggapi Begini
Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Para Menteri malah asing melakukan manuver politik dengan Golkar.
Reshuffle Kabinet di Tahun Politik 2023-2024 memang tidak menguntungkan Jokowi. Ada tiga alasan diantaranya adalah
Pertama, Jokowi akan dianggap gentar terhadap pencapresan Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem, Demokrat dan PKS.
Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS Sudah Sepakat Soal Sosok Cawapres Anies Baswedan
KPU Izinkan Partai Politik Peserta Pemilu Punya hingga 10 Akun Medsos untuk Kampanye
Dengan tidak adanya reshufle kabinet membuktikan bahwa Jokowi tidak gentar atas pencapresan Anies tersebut.
Kedua, dimata publik Nasdem akan tampak seperti dizhalimi dan di intimidasi atas pencapresan Anies Baswedan yang berujung pandangan buruk dari masyarakat terhadap Jokowi.
Hal ini akan meluas tidak hanya permasalahan dengan Nasdem semata.
Begini Penjelasan Resmi NasDem Terkait Kunjungannya ke Sekber Gerindra – PKB
Gerindra Ungkap Alasan Prabowo Subianto Siap Dukung Gibran Ikut Kontestasi Pilkada 2024
Tentunya posisi Nasdem sendiri akan lebih clear menjadi oposan badi pemerintah Jokowi yang tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah.
Ketiga, dengan deklarasi tiga partai terhadap pencapresan Anies Baswedan akan menjadi daya tarik yang kuat bagi partai-partai lain.
Untuk semakin mendekat karena reshuffle membuat posisi Anies dan Nasdem akan semakin kuat dimata publik.
Tanggapan Partai Gerindra Usai DPP Partai NasDem Kunjungi Sekber Gerindra – PKB
Kerap Sebut Prabowo Capres Potensial, Jokowi Kembali Beri Sinyal Lewat Gibran Rakabuming
Oleh karena itu, perombakan kabinet di tahun-tahun politik 2023-2024 sebaiknya perlu dihindari.
Manakala Presiden Jokowi tidak mau menambah masalah yang tidak perlu.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.
Perpanjangan Masa Jabatan Kades adalah Strategi Makar Terhadap Konstitusi
DPR dan Pemerintah Tak Bisa Bahas Revisi UU tentang Desa Tahun 2023, Ini Penjelasannya
