Menunda Pemilu Karena Tak Ada Uang adalah Imajinasi Liar Pihak yang akan Kudeta Konstitusi

- Pewarta

Kamis, 22 Desember 2022 - 07:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Rencana mempertahankan masa jabatan Jokowi terus bergulir.

Baik dengan cara memperpanjang masaii jabatan presiden maupun mengubah periode jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

Semua ini tentunya melanggar konstitusi, dan masuk kategori kudeta konstitusi.

Hasil Survei Aksara, 5 Tokoh Muda Layak Isi Kepemimpinan Nasional Termasuk Najwa Shihab

Inikah 3 Skrenario Politik Megawati Soekarnoputri Hadapi Pemilihan Umum 2024

Seperti dimaksud di dalam artikel “Threats to democracy in Africa: The rise of the aconstitutional coup”, yang dimuat di situs the Brookings Institute:

Artinya, Indonesia sedang meniru beberapa negara di Africa, mengancam demokrasi melalui kudeta konstitusi.

Demi untuk mempertahankan kekuasaan, menuju negara otoritarian dan tirani.

Inikah 3 Skrenario Politik Megawati Soekarnoputri Hadapi Pemilihan Umum 2024

Anies Baswedan Tuding Pemerintah Kerap Matikan Kritik, Begini Reaksi Politisi PKB

Rencana ini sengaja disuarakan tanpa etika dan moral, secara sistematis, diorkestrasi oleh ketua umum partai politik, menteri, dan akhir-akhir ini pejabat  tinggi negara, DPD dan MPR.

Berbagai macam alasan penundaan pemilu dikaji, termasuk skenario brutal.

Seperti kompensasi masa jabatan karena pandemi Covid-19, atau menciptakan keadaan darurat, kegentingan memaksa, agar presiden dapat menerbitkan PERPPU atau dekrit menunda pemilu.

Anies Baswedan Tuding Pemerintah Kerap Matikan Kritik, Begini Reaksi Politisi PKB

Soal Kampanye Terselubung, Bawaslu: Terkesan Curi Start Kampanye Pemilu 2024

Yang semuanya ilegal karena melanggar konstitusi.

Karena PERPPU atau dekrit presiden wajib taat konstitusi. Seperti diuraikan di dalam tulisan di media, bisa dimakzulkan.

Kemudian, alasan pemerintah tidak ada uang (anggaran) digulirkan. Alasan ini sangat primitif.

Soal Kampanye Terselubung, Bawaslu: Terkesan Curi Start Kampanye Pemilu 2024

Politisi PDIP Tersinggung Arogansi Mendag Soal Kemendag Batalkan Rapat Kerja dengan DPR RI

Kalau dijalankan maka pemerintah secara nyata melanggar konstitusi.

Pertama, pemerintah tidak pernah tidak ada uang, karena pemerintah mempunyai kekuasaan menarik pajak dan mencetak uang.

Total belanja negara di dalam APBN 2023 sebesar Rp3.061 triliun.

Politisi PDIP Tersinggung Arogansi Mendag Soal Kemendag Batalkan Rapat Kerja dengan DPR RI

Inilah Daftar Lengkap 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang Ditetapkan KPU

Anggap saja belanja negara 2024 sekitar Rp3.000 juga, sehingga total belanja negara untuk dua tahun (2023-24) mencapai Rp6.000 triliun.

Artinya, anggaran pemilu Rp120 triliun relatif sangat kecil, hanya 2% dari belanja negara.

Kedua, anggaran pemilu harus dianggarkan di dalam APBN.

Inilah Daftar Lengkap 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang Ditetapkan KPU

Sesungguhnya Sejalan dengan Aspirasi Rakyat pada Umumnya, Suara Lantang Kader PDIP

Kalau tidak dianggarkan berarti pemerintah melanggar perintah konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu setiap 5 tahun, yang jatuh tempo pada 2024.

Artinya, pemerintah membangkang perintah konstitusi, melanggar konstitusi, dapat dimakzulkan.

Ketiga, kalau anggaran pemilu sudah dianggarkan dan diundangkan di dalam UU APBN.

Sesungguhnya Sejalan dengan Aspirasi Rakyat pada Umumnya, Suara Lantang Kader PDIP

Sidang Pakar Telematika Roy Suryo Ditunda, Begini Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Maka pemerintah, dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, wajib menjalankan perintah UU APBN. Artinya wajib menyelenggarakan pemilu.

Kalau tidak, maka berarti keduanya membangkang perintah UU APBN, dan membangkang perintah konstitusi, karena UU APBN merupakan perintah konstitusi secara langsung.

Sejauh ini, pemerintah sudah menganggarkan biaya penyelenggaraan pemilu di dalam APBN, baik untuk KPU maupun Bawaslu.

Sidang Pakar Telematika Roy Suryo Ditunda, Begini Alasan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Ngunduh Mantu Kaesang dengan Iringan Kereta Kuda Seperti Upacara Kerajaan Belanda atau Inggris

Perkiraan realisasi anggaran belanja KPU untuk tahun 2022 mencapai Rp2,35 triliun.

Anggaran KPU untuk tahun anggaran 2023 ditetapkan Rp16 triliun.

Sedangkan perkiraan realisasi anggaran Bawaslu untuk tahun 2022 mencapai Rp1,79 triliun, dan anggaran tahun 2023 ditetapkan Rp7,1 triliun.

Jumlah anggaran 2023 ini lebih besar dari indikasi awal kementerian keuangan yang memperkirakan anggaran KPU dan Bawaslu masing-masing-masing sebesar Rp14 triliun dan Rp5,5 triliun.

Dengan demikian, tidak ada alasan KPU dan Bawaslu tidak ada uang untuk menyelenggarakan pemilu.

Kalau pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan, tidak memberikan uang yang sudah dianggarkan tersebut, maka berarti kementerian keuangan melakukan pembangkangan terhadap UU APBN dan konstitusi.

Maka itu, alasan menunda pemilu karena tidak ada uang merupakan imajinasi liar, dari segerombolan liar pihak-pihak yang mau melakukan kudeta konstitusi.

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***

Berita Terkait

Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono Nyatakan Siap untuk Maju Jadi calon Gubernur Jawa Tengah
Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda?
Sudaryono Akhirnya Buka Suara Terkait Banjirnya Dukungan kepadanya untuk Maju di Pilgub Jawa Tengah
Prabowo Ucapkan Terima Kasih, Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan 1.600 Muslimat NU dan Relawan Jatim
Kolumnis Amerika Wes Martin Soroti Kemenangan Prabowo Satu Putaran, Terbit di Media Asing ‘Townhall’
Prabowo Subianto Sebut Indonesia Bukan Hanya Besar Penduduk, Tapi Juga Hati, Jiwa, dan Akhlak
Prabowo Sebut Tuhan Masih Beri Kesempatan untuk Mengabdi, Meski 3 Kali Hadapi Maut Hingga Ucapkan Syahadat
Capres Prabowo Subianto Ingatkan Pendukung Tak Lengah dan Waspada Perusakan Surat Suara
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 13 Maret 2024 - 16:05 WIB

Ketua DPD Gerindra Jateng Sudaryono Nyatakan Siap untuk Maju Jadi calon Gubernur Jawa Tengah

Senin, 11 Maret 2024 - 11:39 WIB

Daftar Provinsi yang Gelar Pilkada Serentak pada 27 November 2024, Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda?

Senin, 11 Maret 2024 - 09:30 WIB

Sudaryono Akhirnya Buka Suara Terkait Banjirnya Dukungan kepadanya untuk Maju di Pilgub Jawa Tengah

Senin, 4 Maret 2024 - 15:56 WIB

Prabowo Ucapkan Terima Kasih, Gelar Silaturahmi Kebangsaan dengan 1.600 Muslimat NU dan Relawan Jatim

Sabtu, 2 Maret 2024 - 07:52 WIB

Kolumnis Amerika Wes Martin Soroti Kemenangan Prabowo Satu Putaran, Terbit di Media Asing ‘Townhall’

Senin, 12 Februari 2024 - 14:27 WIB

Prabowo Subianto Sebut Indonesia Bukan Hanya Besar Penduduk, Tapi Juga Hati, Jiwa, dan Akhlak

Jumat, 9 Februari 2024 - 15:04 WIB

Prabowo Sebut Tuhan Masih Beri Kesempatan untuk Mengabdi, Meski 3 Kali Hadapi Maut Hingga Ucapkan Syahadat

Minggu, 28 Januari 2024 - 23:55 WIB

Capres Prabowo Subianto Ingatkan Pendukung Tak Lengah dan Waspada Perusakan Surat Suara

Berita Terbaru