LINGKARIN.COM – Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung yang mengalami kecelakaan kerja pada hari Ahad sore 18/12 ternyata bukan pertama kali terjadi.

Kecelakaan sudah beberapa kali terjadi dalam proses pengerjaan proyek kereta api cepat tersebut.

Begitu pula akibat perencanaan yang serampangan dan terlihat dipaksakan proyek ini membuat target penyelesaian proyek ini molor berkali kali.

Netizen Minta Elon Musk Mundur Sebagai CEO Twitter Berdasarkan Hasil Jajak Pendapat Twitter Presiden Jokowi Lantik Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI di Istana

Pun anggaran dari proyek ini pun membengkak Trilyunan Rupiah celaka nya lagi untuk menambal kekurangan dana dari proyek ini diambil dari APBN.

Padahal ketika awal memutuskan bekerjasama dengan Cina untuk mengerjakan proyek ini adalah murni menggunakan dana pihak swasta dan tidak menggunakan APBN.

Penggunaan dana APBN terhadap proyek Kereta Cepat ini tentu saja merugikan Bangsa Indonesia.

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sering Beraksi di Cileungsi dan Jonggol, Seorang Pelaku Curanmor Ditangkap di Desa Dayeuh

Dana APBN yang mestinya diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat malah digunakan untuk proyek yang sejak awal banyak masalah namun terlihat dipaksakan untuk dikerjakan.

Yang jadi pertanyaan besar juga adalah mengapa parlemen justru terkesan diam dan menyetujui proyek Kereta Cepat ini.

Bahkan terkait masuknya dana APBN dalam proyek ini pun parlemen adem ayem saja.

Safari Politik Anies Baswedan Sebelum Masa Kampanye, Baswaslu: Tindakan yang Kurang Etis Arahkan Dukungan Terkait Pemilu 2024, Bawaslu Larang Berpolitik Praktis Tempat Ibadah

Proyek kereta cepat ini sangat berpotensi menjadi beban pemerintah berikutnya setelah 2024 rezim Jokowi – Maruf Amin ini lengser.

Presiden berikutnya akan dihadapkan satu permasalahan yang pelik terkait proyek kereta cepat ini.

Dari segi pendanaan proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung ini mirip seperti proyek IKN yang membutuhkan pendanaan yang besar.

Lingkarin.com: Tarif Content Placement 2023 Naik, Tarif Publikasi Press Release Tetap Beberapa Aplikasi Nonton Streaming Bola Terbaik Saat Ini

Yang dalam perjalanan pelaksanaan proyeknya membebani keuangan negara alih alih menguntungkan negara.

Di saat situasi masyarakat yang sedang sulit akibat Pandemi dan resesi global apa urgensi proyek ini bagi masyarakat.

Dan hal ini tentu saja menjadi keprihatinan disaat ada seorang Bupati Kabupaten di Riau yang berteriak Minyak nya diangkut ke pusat sementara masyarakat nya mengalami kemiskinan extrem

Agus Adukan Koordinator Penyidik Pidana Khusus Kejati Jateng ke KPK, Percobaan Pemerasan Rp10 M Pengelolaan Kepulauan Widi, Pemerintah Akhirnya Batalkan MoU dengan PT LII

Sementara proyek proyek mercusuar yang membebani keuangan negara trilyunan rupiah dipaksakan untuk terus berjalan.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***