LINGKARIN.COM – Pakar Hukum Tata Negara Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mengkritik kebijakan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan Presiden Joko Widodo.
Sebab, kebijakan tersebut sangat potensial tidak berlandasakan pada moralitas konstitusional yang aksentuasinya bukan saja semata tentang prosedur pembentukan undang-undang dengan memenuhi kaidah formalitas belaka.
“Tetapi hakikatnya pembentukan undang-undang itu wajib berpijak pada moralitas konstitusional yang berada dalam UUD 1945 itu sendiri.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Timbulkan Kegaduhan, MUI Sulawesi Selatan Terima 2 Aduan tentang Ajaran Sesat
Romahurmuziy Bisa Jadi Duta Antikorupsi di Tengah-tengah Masyarakat ataupun Kader PPP
Baca konten lebih lanjut di sini: Fahri Bachmid: Perpu Cipta Kerja Kebijakan yang Destruktif atas Supremasi Konstitusi
Artikel ini dikutip dari media online Apakabarnews.com, salah satu portal berita nasional terbaik di Indonesia. Terima kasih.***
