Pakar hukum tata negara menyebut solusi bagi polemik Partai Prima sebenarnya sederhana, yaitu mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berlarut-larutnya persoalan ini justru menimbulkan kekhawatiran terkait isu upaya penundaan pemilu.
[ad_2]
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
