LINGKARIN.COM – PPP kembali merombak struktur kepengurusan partai, dalam struktur baru Majelis Pertimbangan DPP PPP periode 2022-2025.
Romahurmuziy menjabat kembali bersama beberapa tokoh, di antaranya Wardatul Asriyah, Nu’man Abdul Hakim, Anang Iskandar, Syarief Hadler dan Witjaksono.
Menurut Ikhwan Arif Dirketur Eksekutif Indonesia Political Power mengatakan kembalinya Romahurmuziy dalam struktur organisasi PPP bisa memunculkan polemik baru.
Nasdem Beri Keterangan Resmi Usai Johnny G Plate Dikabarkan Mundur dari Jabatan Menteri Kominfo Demokrasi Politik di Era Reformasi Berjalan Sayangnya Oligarki Ekonomi Mengendalikan Politik
“Pertama, persoalan status Romahurmuziy sebagai mantan narapidana korupsi bisa menurunkan citra partai politik,” kata Ikhwan, Selasa, 3 Desember 2023.
“Hadirnya tokoh politik yang pernah terlibat dalam kasus korupsi akan memunculkan stigma negatif terhadap partai PPP,” imbuhnya.
Padahal PPP baru saja menghadapi gonjang-ganjing konflik pemilihan ketua umum, seharusnya PPP mempertimbangkan kondisi internal partai dalam menghadapi pemilu di 2024.
Penanganan Darurat Masih Berlangsung Pascabanjir dan Longsor Kabupaten Kupang Sebanyak 23 Rumah Warga Mamuju Rusak Diterjang Angin Kencang
KPK juga merespons Romahurmuziy kembali ke dunia politik, klik kontennya di sini: Mantan Terpidana Kasus Korupsi Romahurmuziy Terjun Kembali ke Dunia Politik, Begini Respons KPK
“Kedua, jabatan yang diembannya tidak sembarang jabatan, jika PPP salah langkah dalam membuat keputusan bisa saja memunculkan permasalahan baru di internal partai.”
“Kecuali jabatan yang diberikan sebatas kader biasa, menurut saya jabatan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) adalah jabatan strategis yang sangat penting dalam proses kaderisasi politik.”
Dilaporkan Dirut Taspen Penyebar Hoax, Kamaruddin Simanjuntak Bawa Sekoper Bukti ke Bareskrim PERPPU Cipta Kerja Tidak Sah dan Sewenang-wenang, Apa Lagi Menkeu Sebut Ekonomi 2023 Kuat
Meskipun Romahurmuziy sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Umum bukan berarti Romi layak menduduki jabatan Ketua MPP PPP, karena ada bekas luka politik yang tidak bisa dihindari.
Hadirnya Romahurmuziy bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap PPP, justru PPP akan dicap sebagai partai yang tidak berhasil dalam regenerasi kader, sebab PPP bergantung pada figur yang jelas-jelas berstatus mantan narapidana.
PPP seharusnya mampu membagi jatah Ketua MPP kepada kader lai agar regenerasi berjalan dan tidak bertumpu pada figur sentral saja.
Menteri Asal Partai Nasdem Angkat Bicara Soal Wacana Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi Pelaku Penusukan Kolonel Purn Sugeng Waras Ditangkap, Polisi Belum Tahu Motifnya
Jika PPP salah langkah dalam membentuk infrastruktur politik PPP bisa saja kehilangan kepercayaan publik di pemilu 2024.
Pengangkatan Romahurmuziy sebagai Ketua MPP PPP itu tertera dalam surat keputusan DPP PPP yang ditandatangani oleh Plt Ketua Umum Muhammad Mardiono dan Arwani Thomafi.
Adapun sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP adalah Anas Thahir bersama Hizbiyah Rochim dan Irene Rusni Halil.***
Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Sufmi Dasco Ahmad: Gerindra Tak Ingin dan Tak Perlu Ikut Campur Perppu Cipta Kerja: Wajah Kediktatoran Pemerintah dalam Praktik Legislasi