LINGKARIN.COM – Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Said Aqil Siradj menyinggung soal Pemerintah yang melarang buka puasa bersama karena pihaknya menilai telah menimbulkan kegaduhan dan rasa tidak percaya di masyarakat.
“Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah jadi budaya,” kata Said dalam acara Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia di Jakarta, Sabtu 25 Maret 2023.
Menurut Said, sikap pemerintah itu sebagai bentuk intervensi berlebih atas ruang-ruang kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agar Berjalan Sesuai Jadwal, Menko Polhukam Mahfud MD Minta Ormas Islam Kawal Pemilu 2024
Terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK Telah Periksa 195 Apatatur Negara
Namun, lanjut dia, dicoba diambil alih, dicoba dipaksakan melalui intervensi kebijakan yang cenderung, dan disinyalir cukup represif secara psikologis bagi umat.
Konten artikel ini dikutip dari media online Apakabarnews.com, salah satu portal berita terbaik di Indonesia.
Meskipun Pemerintah sudah menjelaskan aturan tersebut, Said beranggapan bahwa hal itu menimbulkan kegaduhan.
Plt Ketua Umum PPP Mardiono Bertemu Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin, Ini yang Dibahas
Jelang Puasa, Sekjen Gerindra Ziarah Kubur di Mekkah: Mulai dari Makam Siti Khadijah sampai Mbah Moen
Bahkan, pada saatnya akan melahirkan ketidakpercayaan (distrust) umat bila membiarkan hal itu terus terjadi.
Mantan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengkritisi agar Pemerintah sebelum mengeluarkan kebijakan atau larangan ditimbang baik dan buruknya bagi masyarakat luas agar timbul kebijaksanaan dalam sebuah aturan yang dikeluarkan.
Menurut dia, boleh saja Pemerintah membuat imbauan, misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah saat melakukan buka puasa bersama.
Portal Berita Lingkarin.com dan FSMN Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 2023
Puan Serahkan Bantuan dari Kemenag Senilai Rp600 juta untuk Ponpes Darul Ulum Kubu Raya Kalbar
“Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidilharam, Mekah buka bersama.”
“Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa. Hanya maksudnya baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama,” kata Said.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pernyataan Said sebagai bagian dari demokrasi dan penilaian dari masyarakat.
Ajak Umat Islam Hindari Politik Pertengkaran, Zulkifli Hasan: Jangan Emosional Kalau Ramai yang Dirugikan Umat Islam
Tokoh Partai Politik Diminta Tak Campur Adukkan Ramadhan dengan Kampanye Politik
“Iya, enggak apa-apa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat,” kata Mahfud.
Mahfud sendiri merasa aturan tersebut juga berpengaruh pada dirinya, yang sebetulnya telah menyiapkan buka bersama beberapa sesi.
Akan tetapi, dengan adanya aturan itu, terpaksa buka bersama hanya bersama istri.
Menhub Budi Karya Sumadi Pastikan Bandara Kertajati Siap Layani Penerbangan Haji
Dukungan untuk Partai Berbasis Islam Diprediksi Menurun, Begini Argumentasi LSI Denny JA
Terkait dengan kebijakan tersebut sebagai sikap over intervensi pemerintah, Mahfud berpandangan positif bahwa itu bagian dari kritis membangun yang disampaikan oleh masyarakat.
“Ya, tidak apa-apa terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada, itu namanya demokrasi, namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini,” kata Mahfud.
Tadarus kebangsaan ini dihadiri 14 ormas Islam anggota LPOI.
Menghadirkan pembicara utama Menkopolhukam Mahfud MD dan Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Kiai Said Aqil Siradj.
Selain Mahfud MD, para pembicara lainnya adalah Aster Panglima TNI Mayjen TNI Masduni, Kabarhakam Komjen Pol. Arief Sulistyo, Jamintel Direktur B Ricardo Simajuntak, Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafly Amar, dan lainnya.***
