LINGKARIN.COM – Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) berpendapat putusan sidang kasus dugaan korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

“Terus terang saya kecewa, saya meminta Kejaksaan Agung, jaksa penuntut umum untuk mengajukan banding sebagai bentuk rasa tidak puas terhadap putusan ini karena masyarakat merasa ketidakadilan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa kasus minyak goreng lebih rendah dari tuntutan jaksa, karena kerugian negara tidak terbukti dalam persidangan.

Presiden Jokowi dan PM Malaysia Bahas Upaya Peningkatan Kerja Sama Indonesia – Malaysia

JPU Fredrick Hadirkan Saksi Ahli dì Sidang Kasus Pemalsuan Akta Otentik

Putusan keempat terdakwa, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indra Sari Wisnu Wardhana divonis tiga tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.

Bukan hanya organisasi MAKI, pihak Kejaksaan Agung juga menilai putusan sidang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, klik dan baca artikelnya di bawah ini:

Tak Penuhi Rasa Keadilan di Masyarakat, Kejagung Banding atas Putusan Sidang Kasus Minyak Goreng

JPU Fredrick Hadirkan Saksi Ahli dì Sidang Kasus Pemalsuan Akta Otentik

Tangkis Tudingan Dirut Taspen, Kamaruddin Simanjuntak Blak-blakan Adu Data di Bareskrim

Terdakwa Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor divonis 1,5 tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.

Terdakwa Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma divonis satu tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.

Kemudian, terdakwa Lin Chie Wei alias Weibinanto Halimdjati, mantan anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian divonis satu tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.

Tangkis Tudingan Dirut Taspen, Kamaruddin Simanjuntak Blak-blakan Adu Data di Bareskrim

Obyektifitas dan Transparansi Jadi Ujian TPF BPKN dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut

General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang divonis satu tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan.

“Bicara rasa, memang kecewa. Itu terbukti Pasal 3 menyalahgunakan wewenang dan menjadikan perekonomian rakyat menjadi kacau balau.”

“Hukumannya kok tiga tahun bagi pejabat negara, bagi swastanya hanya 15 tahun, dan lain-lain satu tahun,” kata Boyamin.

Obyektifitas dan Transparansi Jadi Ujian TPF BPKN dalam Kasus Gangguan Ginjal Akut

Dinilai Cacat Hukum, Keabsahan Dokumen PT Citra Lampia Mandiri Kubu Zainal Abidinsyah

Boyamin menghormati putusan hakim tersebut, karena hakim adalah yang terbaik sebagai bentuk sarana penyelenggara negara hukum.

Akan tetapi, Boyamin mengibaratkan putusan tersebut, terdakwa dikenakan Pasal 3 tetapi dihukum dengan Pasal 5 tentang suap. Karena hanya putusan suap yang divonis lima tahun.

“Ini jadi sangat ironis gitu. Dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan wewenang, menimbulkan kerugian negara dan perekonomian negara, tapi hukumannya yang ringan sebagaimana diatur Pasal 5 tentang suap,” ujarnya pula.

Dinilai Cacat Hukum, Keabsahan Dokumen PT Citra Lampia Mandiri Kubu Zainal Abidinsyah

Terkait Dugaan Penodongan Pistol Saat Ricuh Keraton Surakarta, Polisi Beri Klarifikasi Ini

Menurut Boyamin, putusan ini tidak sebanding dengan apa yang telah terjadi di masyarakat saat minyak goreng hilang di pasaran, harus berdesak-desakan, mengantre berjam-jam, tetapi pada sisi lain diduga ada pengusaha yang bisa menjual CPO ke luar negeri mendapat untung besar, memperkaya diri, dan diduga atas bantuan oknum pejabat.

“Jadi harus melakukan upaya banding untuk mendapatkan keadilan yang lebih tinggi,” kata Boyamin.

Boyamin berharap lewat sarana banding, hakim di tingkat banding bisa menghukum berat kasus minyak goreng tersebut, sehingga terpenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Terkait Dugaan Penodongan Pistol Saat Ricuh Keraton Surakarta, Polisi Beri Klarifikasi Ini

Ibadah Perayaan Natal 2022, Kapasitas Gereja Katedral Jakarta Capai 2.180 Orang

“Mudah-mudahan hakim pengadilan banding menyatakan bersalah dan bisa memberikan hukuman yang berat lagi. Maksimal 20 tahun atau seumur hidup,” kata Boyamin pula.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.