POINNEWS.COM – Survei New Indonesia menyebutkan memasuki awal 2023 tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik tipis, setelah sebelumnya sempat terkoreksi.
“Awal 2023 dibuka dengan naiknya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi,” kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research & Consulting Andreas Nuryono dalam siaran pers, di Jakarta, Selasa 17 Januari 2023.
Temuan survei New Indonesia Research & Consulting menunjukkan sebanyak 76,4 persen publik puas dipimpin Presiden Jokowi.”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga Gabung dengan Partai Golkar, Ridwan Kamil Ungkap 3 Alasan yang Jadi Pertimbangannya Jelang Pemilu 2024, Partai Politik Berperan Penting Pastikan Situasi Kondusif
“Pada survei sebelumnya Oktober 2022, tingkat kepuasan berada pada angka 75,5 persen.
Kenaikan tingkat kepuasan publik memberi optimisme bagi pemerintah di tengah ancaman resesi global dan menjelang tahun politik.
Menurut Andreas tingginya kepuasan publik tidak bisa dilepaskan dari kinerja Pemerintahan Jokowi periode kedua dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi sejumlah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
Baca Juga Airlangga Hartarto dan Ganjar Pranowo, Calon Presiden Versi Musra Projo Jawa Timur Ini Respons Waketum Golkar Nurul Arifin Soal Ridwan Kamil Disebut Sudah Masuk Partai Golkar
Indonesia menutup 2022 dengan sukses penyelenggaraan KTT G20, di tengah situasi ketegangan akibat perang di Ukraina.
Meskipun bukan aktor utama dalam percaturan global, menurut dia terbukti Indonesia berhasil terlibat dalam upaya mendorong perdamaian dunia.
Sebelumnya, Jokowi berkunjung langsung ke Kyiv, ibu kota Ukraina yang luluh-lantak dihantam serangan Rusia, dan berlanjut dengan ke Moskow untuk menemui Presiden Vladimir Putin.
Baca Juga Harapan Wapres, PKB Kembali Jadi Partai Peringkat 3 Besar pada Pemilu 2024 Geledah 6 Tempat dan Periksa 76 Saksi, KPK Tahan Lukas Enembe 20 Pertama
Hasilnya, Rusia mencabut embargo pangan dan pupuk yang dibutuhkan oleh dunia.
Kemudian, kata dia, pada 2023 juga menjadi giliran Indonesia menjadi Ketua ASEAN, memastikan peran strategis pada tingkat kawasan. Selain Ukraina, wilayah Asia Timur juga menjadi titik panas geopolitik dunia, seperti di Selat Taiwan dan Laut China Selatan.
“Perang dan situasi pasca-pandemi membuat kekacauan pada rantai pasok global, terutama pangan dan energi.”
Baca Juga Hanya Bisa Diterbitkan dalam Kondisi Darurat, DPR Soroti Penerbitan Perppu Ciptaker Sistem Pemilu 2024, Partai Golkar Ungkap Alasan Pertahankan Proporsional Terbuka
“Pada titik itu Indonesia mengambil peran untuk meredam ketegangan serta menjaga ketahanan pangan dan energi,” katanya pula.
Meskipun demikian, imbas dari gangguan rantai pasok tetap dirasakan oleh semua negara, termasuk Indonesia.
Krisis minyak goreng sempat dialami, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi maupun bersubsidi tak dapat dihindarkan.
Baca Juga Keterangan Resmi Johnny G Plate Setelah Dikabarkan Mundur dari Jabatan Menteri Kominfo Tak Boleh Terjadi Lagi Pembelahan Politik di Pemilu 2024, Haedar Nashir: Harganya Terlalu Mahal
“Ekonomi Indonesia dinilai cukup resiliens menghadapi bayang-bayang resesi, tetapi dampaknya akan tetap dirasakan.
Keputusan pemerintah mencabut kebijakan PPKM merupakan langkah tepat agar sektor-sektor ekonomi bergerak lebih cepat,” ujarnya lagi.
Hasilnya, kata Andreas, dari mayoritas publik yang merasa puas, di antaranya sebanyak 7,09 persen merasa sangat puas.
Baca Juga Jangan Bermanuver Politik untuk Ambisi Pribadi, Kader Gerindra Harus Menangkan Prabowo Menko Polhukam Mahfud MD Klaim Prosedur Pembuatan Perppu Cipta Kerja Sesuai dengan Aturan
Di sisi lain, menurut dia hanya terdapat 19,8 persen responden yang merasa kurang puas, dan 3,8 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
“Sejumlah persoalan dari kasus Ferdy Sambo dan tragedi Kanjuruhan pada ranah penegakan hukum, aspek legislasi seperti pengesahan RKHUP dan Perppu Cipta Kerja, hingga masalah ekonomi menjadi aspek ketidakpuasan sebagian masyarakat,” kata Andreas.
Kemudian, langkah pahit menaikkan harga BBM bersubsidi terpaksa diambil, tetapi hal itu tentu dibarengi dengan pemberian BLT dan subsidi upah.
Baca Juga Megawati Soekarno akan Umumkan Nama Capres pada 2023, Ini Bocorannya Menurut Sekjen PDIP Sistem Proporsional Tertutup Khianati Demokrasi, Berikut Ini 8 Argumentasinya
“Pemerintah dipaksa untuk kreatif mencari solusi di tengah ketidakpastian global dan memanasnya tensi politik menuju Pemilu 2024,” ujar Andreas.
Survei New Indonesia Research & Consulting dilakukan pada 5-10 Januari 2023 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi.
Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin eror plus minus 2,89 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.
