LINGKARIN.COM – Skenario “the real ruler” oligarki soal Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan atau memajukan boneka untuk Pilpres 2024 sudah banyak dibaca publik.

Beberapa pengamat sudah memberi “warning”.

Hanya yang kini agak menarik adalah bahwa skenario tersebut dikemukakan lantang oleh kader PDIP Masinton Pasaribu dalam salah satu acara yang kemudian viral.

Pasca Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Status Indonesia Sebagai Negara Toleran Ternodai

Penundaan Pemilu, Kini Ketua MPR di Barisan Terdepan dalam Orkestrasi Kudeta Konstitusi

Pembiaran atas ucapan kadernya itu memberi sinyal bahwa PDIP memang sejalan dengan pandangannya.

Publik melihat di akhir masa jabatan periode kedua Jokowi ini Ketum PDIP Megawati sering “memelototi” ulah Jokowi yang sepertinya berjalan sendiri atau berjalan bersama oligarki.

Inilah Ancaman Baru Dunia, LGBT Dianggap Sebagai HAM yang Harus Dijamin dan Dilindungi

Kasus Korupsi Penambangan Batu Bara Ilegal di Kalimantan Timur Sedang Didalami KPK

Petugas partai yang tidak menjalankan tugas partainya.

Sejak awal meskipun PDIP sebagai pemenang Pemilu dan sukses menjadikan Jokowi sebagai Presiden akan tetapi Jokowi tidak penuh berada dalam kendalinya.

Bahkan dalam beberapa hal menjadi “petugas durhaka” dengan mengancam, menghukum dan menantang kebijakan partai.

KPK yang “mengejar” kader PDIP dan mendorong Ganjar Pranowo sebagai Capres untuk “menyaingi” Puan Maharani adalah contoh sikap berseberangannya itu.

Komunikasi Polìtik Jeĺang 2024, Anies Baswedan Bertemu Pimpinn PD, PKS dan NasDem Sumbar

Sosok Humoris dan Buat Ramai Suasana, Jusuf Kalla Kenang Ferry Mursyidan Baldan

Mengenai semangat tiga periode yang secara ambivalen dimainkan Jokowi dimana di depan seperti menolak tapi di belakang terus ‘blusukan’ sebenarnya ditentang keras oleh rakyat.

Semangat itu tidak sesuai dengan aturan Konstitusi. Begitu juga dengan perpanjangan masa jabatan. Rakyat tidak akan bisa menerima.

Suara yang dikemukakan oleh Bahlil, Zulhas, Cak Imin, Bamsoet dan lainnya itu sangat tidak berdasar.

AHY Disebut Sebagai Calon Wapres yang Potensial Menangkan Anies Baswedan

Ahmad Doli Kurnia Terbanyak, Munas KAHMI PIlih 9 Presidium Majelis Nasional 2022-2027

Alasan yang dikaitkan dengan pandemi Covid 19 adalah dalih politik yang mengada-ada atau diada-adakan.

Suara lantang kader PDIP Masinton Pasaribu sesungguhnya sama atau sejalan dengan aspirasi rakyat pada umumnya.

Karenanya wajar jika PDIP harus segera keluar dari kandangnya untuk bersama rakyat menentang semangat dan kekuasaan oligarki Pemerintahan Jokowi.

Harus Paham Lanskap Geopolitik Global, GMNI Sampaikan Kriteria Calon Pemimpin Indonesia

Musibah dan Derita Rakyat di GBK: PDIP Perjuangan dan Partai Gerindra Kena ‘Prank’ Jokowi?

Jokowi sudah jelas gagal membawa bangsa pada kehidupan yang bermartabat dan berkedaulatan rakyat. Apalagi sejahtera, adil dan makmur.

Demikian juga dengan pengajuan boneka oligarki. Hal ini tentu menyakitkan dan membodohi rakyat.

Betapa nista rakyat jika disodori seorang pemimpin yang berkategori boneka.

Bermakna Positif Soal Ucapan Jokowi kepada Prabowo Subianto Tentang Presiden Selanjutnya

Capres 2024, Komrad Pancasila Ungkap Alasan Penerus Jokowi Harus Kuasai Geopolitik Global

Indonesia bukan panggung sandiwara atau tempat pertunjukan wayang yang bisa dimainkan untuk sekedar mengacak-acak perasaan penonton.

PDIP adalah pemenang Pemilu, PDIP pula yang menjadikan Jokowi sebagai Presiden.

Ternyata Jokowi itu tidak amanah dan terlalu banyak membuat masalah.

Kasus Gagal Ginjal, Sufmi Dasco Minta DPR Kawal Penegakkan Hukum 2 Perusahaan Farmasi

PAN Sebut Pasangan Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil untuk Capres-Cawapres Sangat Layak

PDIP harus ikut bertanggung jawab pada rakyat dengan segera mencabut mandat.

Mendesak Jokowi untuk segera mundur adalah jalan PDIP berdasarkan Tap MPR No VI tahun 2000.

Jika ngotot atau tidak mau, maka PDIP dapat memelopori upaya meminta DPR agar memulai penggunaan Pasal 7A UUD 1945 yakni memundurkan Presiden.

Belum 100 Persen, Rasio Elektrifikasi PLN Sudah Capai 97,4 Persen di Semester 1 Tahun 2022

Tak Ada Peristiwa Signifikan yang Berpotensi Turunkan Elektabilitas Prabowo Subianto

MPR kelak yang menentukan. Sangat kuat dugaan bahwa rakyat akan mendukung.

Partai-partai politik yang masih ingin mendapatkan dukungan dari rakyat tentu akan bersama-sama PDIP dalam menjalankan mekanisme konstitusional ini.

Situasi kebangsaan kita sudah sangat parah, Jokowi sudah tidak dapat dipercaya.

Bahkan berbahaya. Saatnya berbuat untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Sejarah tengah menunggu siapa yang mampu berbuat untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik. Plihannya : “take it or leave it”.

Oleh: M. RIzal Fadilah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Hallo Media Network, semoga bermanfaat.