POINNEWS.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pembelahan politik dalam kontestasi pemilihan umum tidak boleh lagi terjadi pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
“Kami berharap tidak lagi ada pembelahan politik di tubuh bangsa ini. KPU, Muhammadiyah, parpol, pemerintah, dan komponen-komponen bangsa termasuk teman-teman media mari ciptakan sejak sekarang (pemilu yang baik, aman dan gembira),” kata Haedar Nashir di Jakarta, Selasa 3 Januari 2023.
Ia mengatakan pembelahan politik sudah harus menjadi masa lampau dan tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Baca Juga Jangan Bermanuver Politik untuk Ambisi Pribadi, Kader Gerindra Harus Menangkan Prabowo Heru Prayitno, SE, SH, MH: Pemilihan Ketua DPC PERADI Sidoarjo Diprediksi Bakalan Seru
“Maka pastikan pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa, termasuk imbauan kami kepada seluruh elite di negeri tercinta karena elite adalah teladan bangsa,” kata Haedar Nashir usai menerima kunjungan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Kantor PP Muhammadiyah.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan Komisi Pemilihan Umum menyambangi Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna meminta dukungan dan kerja sama untuk kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
Menurut ia, Muhammadiyah merupakan organisasi dengan warga atau anggota yang jumlahnya cukup besar.
Baca Juga Menko Polhukam Mahfud MD Klaim Prosedur Pembuatan Perppu Cipta Kerja Sesuai dengan Aturan Megawati Soekarno akan Umumkan Nama Capres pada 2023, Ini Bocorannya Menurut Sekjen PDIP
KPU pun menyadari posisi Muhammadiyah di tengah masyarakat tersebut sehingga kerja sama dengan Muhammadiyah dianggap penting dalam penyelenggaraan pemilu.
“Kami menyadari bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang tua di republik ini, bahkan lebih tua sebelum republik ini berdiri dan warganya juga besar, banyak,” kata Hasyim.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Poinnews.com, semoga bermanfaat.
Baca Juga Sistem Proporsional Tertutup Khianati Demokrasi, Berikut Ini 8 Argumentasinya Jelang Tahun Politik, Dewan Syura DPP PKB : Pesantren harus Belajar dari Muktamar Cipasung
