LINGKARIN.COM – Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tangerang, Banten menyebutkan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun itu dinilai tidak mendukung atau pro terhadap generasi muda penerus bangsa.
“Bahaya dan kontra progresif jika jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.”
“Karena jelas akan menyuburkan politik dinasti semata. ”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pasca Bentrokan di Perusahaan Smelter Morowali, Gubernur Sulteng Temui Menkopolkam Larang Masjid Dijadikan Sebagai Tempat untuk Kampanye Politik, Ini Pertimbangan Jusuf Kalla
“Selain itu tidak pro terhadap anak muda yang notabene sebagai tulang punggung generasi bangsa,” kata Ketua DPD KNPI Kabupaten Tangerang, Juanda di Tangerang, Sabtu 21 Januari 2023.
Menurut dia, masa jabatan kades menjadi sembilan tahun merupakan suatu kemunduran demokrasi dan usulan itu tidak mewakili kepentingan rakyat di desa.
Kendati demikian, pihaknya pun menolak keras terkait wacana perpanjangan tersebut.
Ada Massa Tak Puas dengan Penangkapan Lukas Enembe, Situasi di Papua Renta Semakin Memanas MK Tak Atur Sistem Pemilu, Mahfud MD: Proporsional Terbuka atau Tertutup Urusan Legislatif
Ia mengatakan, jika melihat dari struktur perangkat desa yang ada saat ini, tentu sudah jelas adanya indikasi menyuburkan nepotisme.
“Lihat saja, jangan jauh-jauh pasti perangkat desa yang ditunjuk yakni keluarga, keponakan dan orang dekat kades,” tuturnya.
Ia menyebutkan, seharusnya para kepala desa bersyukur dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang populer disebut Undang-Undang Desa yang sudah berjalan selama 9 tahun.
Maruarar Sirait Ungkap Alasan Sebut Menteri Erick Thohir Figur Pemimpin yang Berani 3 Kader Partai Golkar jadi Penggugat Intervensi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi
Dan itu pun sudah terbilang cukup masa jabatan hanya selama 6 tahun.
“Jabatan kades itu sudah 6 tahun dan bisa tiga periode pencalonan. Itu jelas sudah istimewa.”
“Melebihi jabatan kepala daerah atau presiden yang hanya 5 tahun dengan batasan dua periode,” ungkapnya.
Peraturan Pemerintah Pengganti UU Cipta Kerja Perlu Dikaji dari Berbagai Sudut Pandang Proporsional Terbuka Sudah Benar, JK: Supaya Orang Mengetahui Siapa yang Dia Pilih
Ia juga menambahkan, jika sebaiknya para kepala desa saat ini untuk fokus membangun desa dan membuktikan kinerjanya dengan berbagai kemudahan anggaran yang didapat dari negara.
“Bukan malah meminta diperpanjang masa jabatan. Jelas ini kontra produktif,” kata dia.***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.
CEK FAKTA: Beredar Kabar PDI Perjuangan Calonkan Ganjar Pranowo – Ahok untuk Pilpres 2024 Dinamika Politik 2023 yang Jadi Langkah Pembuka Menuju Persiapan Pemilu 2024
