Sama seperti kegiatan bisnis pada umumnya, kondisi ekonomi sebuah negara juga akan melewati fase naik turun. Ada kalanya, kenaikan dan penurunan tersebut merupakan hal yang wajar, namun apabila tidak terkendali, hal ini bisa membuat kondisi ekonomi semakin parah. Bahkan tidak hanya ekonomi, kondisi sosial politik di sebuah negara juga bisa terdampak.

Berikut ini 7 contoh ancaman ekonomi makro beserta penanggulangannya:

1. Peningkatan Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan sebuah fenomena yang umum ditemui dalam perekonomian sebuah negara. Pada tingkat tertentu, pengangguran adalah hal yang wajar dan sehat, sebab itu menandakan kalau masyarakat di sebuah negara memiliki pilihan untuk berpindah dari pekerjaan yang tidak mereka inginkan.

Namun apabila tidak dikontrol, tingkat pengangguran yang tinggi justru akan menyebabkan masalah ekonomi dan sosial. Sebab, orang dengan tanpa pekerjaan memiliki daya beli yang rendah, rawan terkena penyakit mental dan lebih berpotensi untuk melakukan tindakan kriminal.

Ada berbagai kebijakan ekonomi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran, mulai dari memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan keahlian masyarakat dengan membuka kursus sesuai kebutuhan industri, menyelenggarakan job fair dan berbagai program lainnya. Pemerintah juga mengatur supaya tenaga kerja yang terkena PHK mendapatkan pesangon yang sesuai dan terkadang bantuan sosial, sehingga tidak melakukan tindakan kriminal selama mencari pekerjaan baru.

2. Peningkatan Angka Kemiskinan

Salah satu tugas pemerintah adalah menanggulangi kemiskinan. Sebab, kemiskinan akan menghalangi seseorang untuk mencapai kemampuan maksimalnya dan bisa berdampak pada dua atau lebih generasi sekaligus.

Misalnya, anak dari keluarga miskin tidak bisa mengakses pendidikan yang layak, sehingga dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kedepannya. Hal lainnya misalnya, seorang anak dari keluarga miskin tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak, sehingga ketika dewasa dia harus menghadapi berbagai macam penyakit, sehingga tidak bisa bekerja dan lain sebagainya.

Program pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Program pengentasan kemiskinan secara langsung, misalnya dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), memberikan jaminan sosial kesehatan, memberikan beasiswa sekolah untuk anak-anak dari keluarga miskin, dan lain sebagainya. Adapun program tidak langsung, seperti perluasan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, dan banyak lainnya.

3. Inflasi yang Tidak Terkendali

Inflasi juga merupakan fenomena yang wajar dalam perekonomian. Indikator ini akan ancaman di bidang ekonomi makro apabila tidak dikendalikan dengan baik. Meningkatnya inflasi terlalu banyak (hiperinflasi) akan membuat daya beli masyarakat menurun dan uang menjadi tidak ada harganya.

Umumnya, kenaikan inflasi akan coba direm dengan kenaikan suku bunga. Harapannya, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun karena masyarakat akan lebih banyak menabung atau mendepositokan uangnya.

Namun, belajar dari the Great Depression di Amerika Serikat pada tahun 1929 hingga beberapa tahun setelahnya, strategi penanganan dengan kenaikan suku bunga saja bisa jadi tidak cukup untuk meredam tingkat inflasi. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan berbagai program yang sifatnya lebih fundamental dan berdampak langsung kepada masyarakat, seperti program asuransi, bantuan kepada pengangguran dan masih banyak lainnya.

4. Ketimpangan Ekonomi

Contoh gangguan di bidang ekonomi yang keempat adalah masalah ketimpangan. Sebagai sebuah institusi, negara dituntut untuk tidak hanya berpihak kepada masyarakat yang kaya atau tinggal di daerah perkotaantetapi juga orang-orang miskin yang tinggal di daerah pedesaan. Seperti yang telah disebutkan di atas, hal ini karena masalah kemiskinan bisa berdampak sistemik antar generasi.

Ketimpangan ekonomi ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi Indonesia. Hal ini mengingat bahwasanya negara ini luas karena terpisah lautan. Selain itu, aspek sosio historis juga mendorong perkembangan ekonomi terpusat hanya di Pulau Jawa dan Sumatera saja.

Ketimpangan ekonomi ini merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Pemerintah mencoba mengatasi hal ini dengan berbagai cara, misalnya membangun infrastruktur antar pulau, memberikan beasiswa afirmasi untuk anak-anak dari daerah tertinggal dan lain sebagainya.

5. Defisit Neraca Pembayaran yang Tidak Terkontrol

Neraca pembayaran (neraca pembayaran) adalah catatan jumlah uang yang keluar masuk dari sebuah negara dalam 1 periode tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari dua komponen, yaitu neraca berjalan (akun saat ini) dan akun modal.

Akun saat ini mencatat selisih transaksi ekspor dan impor yang dilakukan dalam satu periode waktu tertentu, sedangkan akun modal mencatat selisih jumlah uang yang masuk dan keluar dari sebuah negara tapi tidak mempengaruhi GDP negara tersebut secara langsung, contohnya seperti apabila ada WNA membeli saham atau obligasi di Indonesia.

Neraca pembayaran dikatakan defisit apabila total impor dan total uang yang keluar Indonesia lebih besar dibandingkan dengan total ekspor dan total uang yang masuk ke negara ini. Neraca pembayaran yang defisit boleh dikatakan wajar pada tingkat tertentu. Namun, perlu diingat bahwasanya peningkatan defisit neraca pembayaran dapat meningkatkan eksposur perekonomian dalam negeri terhadap risiko perubahan ekonomi negara-negara lain.

Pada krisis 1998 misalnya, tercatat nilai neraca pembayaran Indonesia meningkat tajam selama beberapa tahun, sebelum akhirnya anjlok pada akhir 1997 dan sepanjang tahun 1998. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus menata kembali sistem perbankan di Indonesia, menggalakkan kampanye cintai produk dalam negeri dan meminta perusahaan untuk mengurangi bahan baku impor.

6. Korupsi

Ancaman di bidang ekonomi selanjutnya adalah tindak pidana korupsi (Tipikor). Korupsi dapat menghambat perekonomian karena, pertama uang yang dikorupsi untuk kepentingan pribadi bisa digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Kedua korupsi menandakan adanya inefisiensi pada birokrasi pemerintahan, sehingga berpotensi membuat investor lokal maupun asing maju mundur untuk berinvestasi. Ketiga, korupsi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat enggan membayar pajak.

Strategi penanganan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dari pusat hingga daerah melalui reformasi hukum dan penanganan hukum. Secara tidak langsung, pemerintah dan masyarakat juga bisa mengembangkan berbagai kampanye dan pendidikan antikorupsi untuk membantu perubahan korupsi dari segi pola pikir.

7. Ketidakstabilan Kondisi Sosial Politik

Ancaman ekonomi lain yang patut untuk diwaspadai oleh semua pihak adalah ketidakstabilan kondisi sosial politik. Contoh mudahnya adalah ketidakstabilan sosial akibat adanya pandemi covid19. Tentu Anda masih ingat bagaimana perekonomian Indonesia sempat terhambat karena adanya pandemi.

Negara yang terus menerus terlibat perang atau memiliki kondisi sosial politik yang bergejolak juga tidak akan mencapai potensi maksimalnya dalam ekonomi. Hal ini pertama karena masyarakat negara tersebut tidak cukup damai untuk mengalihkan fokusnya pada pengembangan diri dan ekonomi.. Kedua, hal ini akan membuat investor luar negeri berpikir ulang untuk berinvestasi di negara tersebut meskipun sebenarnya potensinya bagus.