Amandemen Hukum Keamanan Nasional Picu Ketidakpastian di Makau

- Pewarta

Senin, 29 Mei 2023 - 07:47 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Seminggu lebih setelah legislatif Makau meloloskan amandemen kontroversial terhadap undang-undang keamanan nasional bekas jajahan Portugis, rasa ketidakpastian menyelimuti tempat perjudian dan tujuan wisata yang semarak dan populer itu. Sebagian orang tetap bungkam mengenai undang-undang yang mulai berlaku minggu ini. 

Sejak pengesahan undang-undang tersebut, sebagian wartawan, penulis, dan pebisnis yang dihubungi LINGKARIN.COM  menolak untuk diwawancarai karena takut akan konsekuensi mengungkapkan kekhawatiran tentang perubahan undang-undang itu. 

“Tidak nyaman untuk diwawancarai mengenai undang-undang keamanan nasional,” menjadi jawaban yang umumnya diberikan kepada LINGKARIN.COM. 

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Meski demikian yang lainnya ingin  mencari jawaban tentang bagaimana undang-undang itu akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. 

Amandemen, itu disahkan dengan suara bulat oleh legislatif 18 Mei,  untuk meningkatkan Undang-Undang mengenai  Menjaga Keamanan Nasional, yang pertama kali diberlakukan pada 2009, satu dekade setelah Macao kembali ke kedaulatan China. 

Versi yang mirip dengan undang-undang yang diberlakukan oleh Beijing di Hong Kong pada tahun 2020, ini diadopsi oleh legislatif  Makau yang pro-China. UU ini  mengkriminalisasi pengkhianatan, menganjurkan pemisahan diri, penghasutan, subversi, dan pencurian rahasia negara, serta aktivitas oleh badan politik asing dan afiliasi lokal mereka yang membahayakan ketahanan nasional.

Mereka yang dihukum karena melanggar UU tersebut bisa dikenakan hukuman penjara hingga 25 tahun. [my/jm]

 
[ad_2]

Berita Terkait

Melalui Penyelesaian Sengketa WTO, Tiongkok Ajukan Gugatan Terhadap Amerika Serikat Masalah Tarif
Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump
Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok
Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas
Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs
Kerja Sama BNSP dan KBRI di Tokyo: Indonesia dan Jepang Optimalisasi Tenaga Kerja
Hong Kong Kurangi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Reuters akan Gugat Turki atas Larangan terhadap Artikel Mereka

Berita Terkait

Jumat, 11 April 2025 - 07:26 WIB

Melalui Penyelesaian Sengketa WTO, Tiongkok Ajukan Gugatan Terhadap Amerika Serikat Masalah Tarif

Selasa, 21 Januari 2025 - 11:12 WIB

Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump

Senin, 20 Januari 2025 - 11:17 WIB

Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok

Senin, 20 Januari 2025 - 10:23 WIB

Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas

Selasa, 15 Oktober 2024 - 13:44 WIB

Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs

Berita Terbaru