Negara-negara Barat tidak memberi Belarus pilihan selain mengerahkan senjata nuklir taktis Rusia dan sebaiknya berhati-hati agar tidak “melewati batas” pada isu-isu strategis penting, kata seorang pejabat senior Belarus pada Minggu (28/5).
Alexander Volfovich, sekretaris negara Dewan Keamanan Belarus, mengatakan bahwa penarikan senjata setelah kejatuhan Uni Soviet pada tahun 1991 merupakan hal yang masuk akal, karena saat itu Amerika Serikat memberikan jaminan keamanan dan tidak menjatuhkan sanksi.
“Kini, semuanya sudah runtuh. Semua janji yang dibuat sudah hilang selamanya,” kata Volfovich, seperti dikutip kantor berita Belta, dalam sebuah wawancara dengan televisi pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Belarus, yang dipimpin oleh Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994, adalah sekutu Rusia yang paling setia di antara negara-negara bekas Soviet. Negara itu mengizinkan wilayahnya digunakan untuk melancarkan invasi Kremlin ke Ukraina pada Februari 2022.
Pekan lalu, Rusia memutuskan untuk mengerahkan senjata nuklir taktisnya di wilayah Belarus demi memperoleh keuntungan tertentu di medan perang.
Rusia mengatakan bahwa “operasi militernya khususnya” di Ukraina ditujukan untuk melawan apa yang disebutnya sebagai dorongan “kolektif Barat” untuk mengobarkan perang proksi dan mengalahkan Moskow.
“Pengerahan senjata nuklir di wilayah Belarus merupakan salah satu langkah pencegahan strategis. Jika para politisi Barat paham, mereka tentu tidak akan melewati batas,” kata Volfovich.
Ia mengatakan, setiap upaya untuk menggunakan “bahkan senjata nuklir taktis akan menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diubah.”
Pekan lalu, Lukashenko mengatakan bahwa senjata-senjata itu sudah dipindahkan, meski belum jelas kapan akan ditempatkan.
Amerika Serikat telah mengecam kemungkinan pengerahan senjata nuklir di Belarus, namun mengatakan bahwa bahwa pendiriannya tentang penggunaan senjata semacam itu belum berubah.
Sanksi-sanksi Barat telah dijatuhkan kepada Belarus jauh sebelum invasi, terkait penindasan yang dilakukan Lukashenko terhadap hak asasi manusia, khususnya penindasan terhadap unjuk rasa massal menentang apa yang disebut pihak oposisi sebagai pemilihan ulangnya yang curang pada tahun 2020.
Setelah merdeka dari pemerintahan Soviet, Belarus, Ukraina dan Kazakhstan setuju senjata mereka diambil dan dikembalikan ke Rusia sebagai bagian dari upaya dunia untuk menahan upaya proliferasi. [rd/rs]
[ad_2]
