LINGKARIN.COM – Alasan kenapa terjadi PHK besar-besaran di sektor digital startup, ada dua yaitu pertama, terjadi inefisiensi pengelolaan startup dan kedua, investor meninggalkan startup tersebut.
Adapun soal inefisiensi di Indonesia terjadi pada GoTo, dimana dilaporkan bahwa Kerugian GoTo Melambung 76 Persen jadi Rp 20,32 Triliun per Kuartal III 2022.
Soal investor meninggalkan startup, hal tersebut terjadi karena perusahaan induk investor mengalami kerugian secara holding seperti yang terjadi pada investor ruang guru, Tiger Global Management yang Rugi Rp 252 Triliun dalam 6 bulan terakhir ini.
Kedua alasan tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pekerja startup dimana mereka harus menerima keputusan pahit yaitu di PHK.
Goto melakukan PHK sebanyak 1300 orang atau 12 persen total karyawan. Sementara startup yang melakukan PHK ratusan pegawai adalah Ruangguru, Shopee Indonesia, LinkAja, Tokocrypto, Tanihub, Zenius, Sicepat, JD.ID, Pahamify, Mobile Primier League, Indosat Ooredoo Hutchison, Xendit dan Lummo. Total perusahaan 14.
Pemerintah jangan berdiam diri melihat massalnya WNI di PHK, Pemerintah perlu berbuat sesuatu untuk menghindari PHK terjadi di gelombang berikutnya.
Seperti yang sudah diperkirakan banyak ekonom bahwa badai PHK akan melanda negeri ini menjelang resesi ekonomi global yang sudah mulai terasa saat ini.
Sebagaimana pemberitaan di berbagai media bahwa banyak startup yang kolap, dan yang bertahan melakukan efisiensi dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebut saja raksasa teknologi Singapura yaitu Shopee yang melakukan PHK hingga 7.000 orang, kemudian Grab menutup GrabKtichen dan melakukan PHK bagi pegawai di divisi tersebut.
Dan kemudian disusul oleh GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) yang akan memangkas jumlah pekerja sebanyak 1.300 pegawai atau 12% dari total sebagai akibat kondisi perlambatan makro ekonomi.
Ini menunjukkan bahwa ancaman kedepan akan jauh lebih besar. Badai PHK yang berdampak kepada penambahan angka kemiskinan tentunya harus ada langkah antisipatif dari pemerintah agar kemungkinan buruk dapat dihindari.
Program BSU saja tidak cukup, apalagi BSU terhitung hanya dari data yang sudah ada di Kementrian Sosial, itupun belum tentu terupdate sesuai dengan jumlah warga yang berhak menjadi penerima secara faktual.
Sementara untuk bisa survive menjaga pertumbuhan ekonomi ditengah resesi maka konsumsi domestik harus diperbesar.
Jika daya beli masyarakat rendah akibat angka pengangguran akibat PHK dan penyerapan tenaga kerja yang rendah tentunya maka kemampuan konsumsi domestik tentunya tidak akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Kedepan kemungkinannya adalah akan muncul UMKM-UMKM baru sebagai bentuk keterpaksaan masyarakat sehingga harus beralih profesi.
Sektor ini memang mampu tahan terhadap krisis apalagi produksinya menggunakan bahan-bahan lokal.
Pemerintah harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya UMKM-UMKM baru diberbagai subsektor.
Sudah waktunya pemerintah menggunakan rasionalitasnya untuk memfokuskan perhatian dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi dibanding infrastruktur.
Program-program pembangunan infrastruktur mercusuar yang tidak berkontribusi banyak terhadap pemulihan ekonomi harus dihentikan terlebih dahulu.
Apalagi proyek-proyek yang sudah disinyalir kesulitan mendapatkan investor seperti pembangunan IKN.
Terbukti pemerintah melakukan berbagai upaya penjaringan investor hingga obral HGB 160 tahun dan bebas pajak 30 tahun belum berhasil juga.
Artinya memang proyek ini kurang menggiurkan bagi investor. Jika dipaksakan tentunya proyek tersebut hanya akan menghabiskan anggaran tapi minim return.
Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute. ***
