Akan Impor Beras Lagi, Asosiasi Pangan Jatim Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras

- Pewarta

Selasa, 13 Desember 2022 - 13:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Ketua Asosiasi Pangan Jawa Timur Jumantoro meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap rencana kebijakan impor beras pada akhir tahun 2022.

“Kami khawatir kebijakan impor beras berdampak pada anjloknya harga gabah hingga beras saat panen nanti,” kata Jumantoro di Kabupaten Jember, Selasa 29 November 2022.

Pemerintah berencana impor beras karena dikabarkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog pada 22 November 2022 sebanyak 426.573 ton, sedangkan stok beras yang dimiliki pemerintah hingga akhir tahun untuk ketahanan pangan harus mencapai 1,2 juta ton.

Ekspor Pertanian Terus Menanjak, Target Nilai Ekspor Sebesar Rp681 Triliun Bisa Tercapai

Dengan Dukungan Komunitas internasional, Sampah Akhiri Oligarki Batubara

“Pemerintah seharusnya memaksimalkan penyerapan gabah petani dengan harga yang menguntungkan agar petani bersedia menjual gabah atau berasnya kepada Bulog,” tuturnya.

Baca juga: Stok beras tinggal 594 ribu ton, Bulog ditugaskan impor

Menurut dia, harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras harus ditinjau ulang karena sudah tidak relevan dengan biaya produksi yang tinggi, apalagi banyak petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.

Para pembantu Presiden Jokowi Harus Ngeh, Bersih Itu Harus dari Uangnya, Baru Cara Mengelolanya

E-Money VS Uang Kertas, Mana Lebih Unggul?

“Kami berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi petani Indonesia dengan menjamin ketersediaan sarana produksi (saprodi) dan tidak membatasi pupuk bersubsidi,” katanya.

Ia menjelaskan sebagian petani di Kabupaten Jember sudah memasuki masa tanam padi, sehingga panen padi diperkirakan pada Februari hingga akhir Maret 2023.

“Apabila kebijakan impor disetujui, maka saat panen raya harga gabah berpotensi akan anjlok dan petani akan merugi.”

Bukan Hanya BUMN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Juga Bisa Belajar dari PLN

Menkeu Ibaratkan APBN Seperti Shock Arsober, Lindungi Rakyat dari Jalan Gronjal-gronjal

“Kami berharap kebijakan impor beras dibatalkan,” ujarnya.

Baca juga: Mentan Syahrul klaim stok beras aman dan tak perlu impor

Selain itu, lanjut dia, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir mempengaruhi motivasi petani untuk meningkatkan produksi panennya, bahkan banyak petani yang beralih profesi lain.

Harga Bahan Pokok Melambung, Operasi Pasar Bisa Jadi Solusi Ringankan Beban Masyarakat

Terlilit Utang Tinggi, Fraksi Nasdem DPR RI Tawarkan Tiga Opsi untuk menyelamatkan PT Garuda

“Peningkatan produksi padi di dalam negeri harus dilakukan secara masif untuk mewujudkan swasembada pangan dan pemerintah harus melakukan kebijakan yang berpihak kepada petani, sehingga tidak ada lagi daerah yang rawan pangan di Indonesia,” katanya.

Jumantoro mengatakan Jawa Timur merupakan salah satu lumbung pangan nasional yang stok berasnya selalu surplus, sehingga berharap impor beras tidak masuk ke Jawa Timur.***

Berita Terkait

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024
Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia
Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:27 WIB

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian

Sabtu, 27 April 2024 - 14:31 WIB

Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah

Kamis, 25 April 2024 - 13:55 WIB

Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Sabtu, 20 April 2024 - 09:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia

Kamis, 18 April 2024 - 15:44 WIB

Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi oleh BNSP Berjalan Sukses

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB