AS Resmi Nyatakan Kekerasan Terhadap Rohingya di Myanmar Genosida

- Pewarta

Senin, 21 Maret 2022 - 19:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Amerika Serikat, Senin (21/3), secara resmi menyatakan bahwa kekerasan militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang mengungsi merupakan tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pernyataan AS ini menandai babak terbaru dalam sejarah panjang dan penuh gejolak kelompok tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia itu.

Sekitar satu juta orang Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine, di bagian barat Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, sebelum banyak dari mereka terpaksa lari dari wilayah yang bergolak itu selama penumpasan militer tahun 2017.

Tetapi pertanyaan tentang asal usul dan identitas mereka diperdebatkan sengit. Menurut beberapa catatan, Rohingya adalah keturunan pedagang dan tentara Arab, Turki atau Mongol yang pada abad ke-15 bermigrasi ke negara bagian Rakhine, yang sebelumnya disebut Kerajaan Arakan.

Sejarawan lain mengatakan mereka bermigrasi dari Bangladesh dalam beberapa gelombang, pandangan yang dipegang secara luas oleh banyak orang di Myanmar.

Menurut sejarawan, selama berabad-abad kelompok minoritas Muslim itu hidup damai bersama umat Buddha di kerajaan independen tersebut. Beberapa dari mereka bahkan menjadi penasehat sejumlah bangsawan Buddha,

Namun, pergolakan terjadi pada akhir abad ke-18 ketika kerajaan itu ditaklukkan oleh Burma – nama negara itu sebelum diubah menjadi Myanmar – dan kemudian oleh Inggris.

Sebagai bagian dari kebijakan devide et impera (mengadu domba) mereka, Inggris yang lebih menyukai Muslim, merekrut mereka sebagai tentara selama Perang Dunia II dan mengadu mereka dengan umat Buddha yang bersekutu dengan Jepang saat konflik berkecamuk di tanah Burma.

Status kependudukan Rohingya diperkuat pada tahun 1947 ketika sebuah konstitusi baru dirancang dan memberi mereka hak hukum dan suara penuh, namun itu hanya berlangsung singkat.

Kudeta militer pada tahun 1962 menciptakan era baru penindasan. Pada tahun 1982, sebuah undang-undang melucuti mereka dari status kelompok etnis minoritas yang diakui.

Sebagian besar dari mereka tinggal di Rakhine, tetapi tidak diakui status kewarganegaraannya dan dilecehkan oleh pembatasan gerak dan pekerjaan.

Ratusan ribu orang melarikan diri ke Bangladesh menyusul gelombang kekerasan pada tahun 1978, dan 1991 hingga 1992.

Menggunakan dialek yang mirip dengan yang diucapkan di Chittagong di Bangladesh Tenggara, Rohingya dibenci oleh banyak orang di Myanmar, yang melihat mereka sebagai imigran ilegal dan menyebut mereka “Bengali”.

Setelah junta dibubarkan pada tahun 2011, negara itu melihat peningkatan ekstremisme Buddhis yang semakin mengesampingkan Rohingya dan menandai dimulainya era ketegangan terbaru.

Menurut PBB, 391.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh pada 2017, membawa serta kisah-kisah mengerikan tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran. [ab/uh]
[ad_2]

Berita Terkait

Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump
Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok
Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas
Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs
Kerja Sama BNSP dan KBRI di Tokyo: Indonesia dan Jepang Optimalisasi Tenaga Kerja
Hong Kong Kurangi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Reuters akan Gugat Turki atas Larangan terhadap Artikel Mereka
Akademisi Israel-Rusia Ditahan oleh Milisi Syiah di Irak

Berita Terkait

Selasa, 21 Januari 2025 - 11:12 WIB

Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump

Senin, 20 Januari 2025 - 11:17 WIB

Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok

Senin, 20 Januari 2025 - 10:23 WIB

Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas

Selasa, 15 Oktober 2024 - 13:44 WIB

Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs

Selasa, 9 Juli 2024 - 14:28 WIB

Kerja Sama BNSP dan KBRI di Tokyo: Indonesia dan Jepang Optimalisasi Tenaga Kerja

Berita Terbaru