Betrokan Berdarah di Smelter Morowali, Bukan Salah TKA China Tapi Salah Pemerintah

- Pewarta

Senin, 23 Januari 2023 - 21:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Sangat memprihatinkan situasi bentrokan antara Tenaga Kerja Indonesia dengan Tenaga Kerja Asing di PT. GNI Morowali.

Perusahaan asing tambang nikel yang dimiliki pengusaha China sudah mulai menuai konflik diantara pekerja.

Bentrokan yang menelan korban jiwa ini akan menjadi isu sensitif. Peristiwa ini akan mengukir kebencian di hati penduduk pribumi.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

20 Plus Situs Berita Fokus Siber Media Tawarkan Jasa Content Placement, Ini 6 Keuntungannya

Diduga Tampung Batu Bara Ilegal, Koperasi ‘Mufakat Taka’ di Kabupaten Paser Kaltim Jadi Sorotan

Yang tentunya menjadi preseden buruk atas situasi di Morowali dan menjadi trigger persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

Keberadaan TKA Cina yang terus berdatangan dan menggeser peranan tenaga kerja lokal dan ketimpangan perlakuan ekonomi antara TKA dengan TKI ini akan menjadi bom waktu.

Pemerintah tidak boleh hanya menerangkan bahwa pelaku penyerangan adalah para tenaga kerja lokal tanpa ditelusuri secara komprehensif akar persoalannya.

Diduga Tampung Batu Bara Ilegal, Koperasi ‘Mufakat Taka’ di Kabupaten Paser Kaltim Jadi Sorotan

Media Online Lingkarin.com Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023

Karena jika ada justifikasi bahwa penyebabnya adalah TKI maka akan ada sikap solidaritas dari penduduk pribumi yang dapat memicu situasi yang lebih buruk.

Ini dampak jika investor asing menjadi dominan dalam mengambil keuntungan dari kekayaan alam dalam negeri.

Pemerintah sudah sangat salah kaprah dalam memberikan karpet merah kepada investor asing secara berlebihan.

Media Online Lingkarin.com Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023

Ekbis Media Network Dukung Usaha Kecil dan Mikro Lewat Publikasi Gratis, Ini Syaratnya

Merelakan SDA dinikmati sebesar-besarnya oleh asing daripada rakyat negeri sendiri.

Faktanya TKA Cina terus berdatangan yang ternyata bukan hanya tenaga ahli melainkan level buruh kasar dengan tingkat penghasilan lebih tinggi.

Dari pada buruh-buruh lokal yang semestinya keberadaan perusahaan-perusahaan tambang ini menjadi panggung utama bagi masyarakat lokal untuk bisa mendapatkan kesejahteraan.

Ekbis Media Network Dukung Usaha Kecil dan Mikro Lewat Publikasi Gratis, Ini Syaratnya

Hadapi Perekonomian 2023, Menkeu Sri Mulyani Indrawati: Optimistis Tapi Tetap Waspada

Alasan bahwa keberadaan TKA ini untuk transfer knowledge dan teknologi hanyalah sebuah kedustaan besar.

Untuk melegalkan masuknya para pekerja asing tersebut, karena pada kenyataannya tidak terlihat adanya pergantian pekerja dari asing kepada lokal sebagai wujud transfer knowledge tersebut.

Hal ini bisa dilihat juga pada proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung yang sempat terjadi kecelakaan beberapa waktu yang lalu.

Hadapi Perekonomian 2023, Menkeu Sri Mulyani Indrawati: Optimistis Tapi Tetap Waspada

Jaringan Portal Berita Fokus Siber Media Network Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023

Para pekerjanya semuanya asing padahal proyek ini sudah berlangsung dari tahun 2014. Artinya transfer knowledge ini tidak pernah terjadi.

Jika ditanya peristiwa-peristiwa ini kesalahan siapa maka pemerintahlah yang semestinya disalahkan.

Karena telah memberikan karpet merah kepada asing dengan kebijakan yang lebih memberikan keuntungan kepada asing daripada kepada negeri sendiri.

Jaringan Portal Berita Fokus Siber Media Network Mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2023

Kebijakan Baru Perpajakan Belum Berpihak pada Ekonomi Masyarakat Menengah Bawah

Adapun investor khususnya Cina dalam hal ini menjadi suatu kewajaran jika ingin memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya melalui proyek-proyek seperti ini.

Jika benar buruh-buruh kasar Cina yang datang ke Indonesia untuk mengerjakan proyek-proyek seperti di PT. GNI Morowali dan juga KCJB, maka yang mengizinkan masuknya para TKA Cina tersebut patut dilabeli sebagai pengkhianat negara.

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Kebijakan Baru Perpajakan Belum Berpihak pada Ekonomi Masyarakat Menengah Bawah

Berpotensi Munculkan Korupsi Baru, Kewenangan Penyidikan OJK dalam Undang Undang PPSK

Berita Terkait

Pajak Bangunan Jadi Andalan PAD, Digitalisasi Jadi Penentu Kunci
Galeri Foto Pers Efektif Tingkatkan Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik
CSA Index Agustus 2025 Jadi Bukti Kepercayaan Pasar yang Kembali Stabil
Hillcon Equity Divestasi Premium, Porsi Kepemilikan Tetap Kuasai Mayoritas
Diplomasi Tarif RI-AS: Dari Penurunan 19 Persen ke Peluang Pasar Lebih Luas
Keluar dari Bayang-Bayang Singapura, Pemerintah Indonesia Ambil Langkah Besar Soal Importasi BBM
Lonjakan CSA Index Jadi Penanda Kuat Keyakinan Investor atas Fondasi Ekonomi RI
Jangan Hanya Bersandar kepada Kekuatan Ekonomi Eksternal, Danantara Hadir di Waktu yang s Tepat

Berita Terkait

Rabu, 27 Agustus 2025 - 06:47 WIB

Pajak Bangunan Jadi Andalan PAD, Digitalisasi Jadi Penentu Kunci

Selasa, 19 Agustus 2025 - 11:08 WIB

Galeri Foto Pers Efektif Tingkatkan Kredibilitas Dan Kepercayaan Publik

Selasa, 12 Agustus 2025 - 14:14 WIB

CSA Index Agustus 2025 Jadi Bukti Kepercayaan Pasar yang Kembali Stabil

Selasa, 12 Agustus 2025 - 11:03 WIB

Hillcon Equity Divestasi Premium, Porsi Kepemilikan Tetap Kuasai Mayoritas

Sabtu, 9 Agustus 2025 - 07:59 WIB

Diplomasi Tarif RI-AS: Dari Penurunan 19 Persen ke Peluang Pasar Lebih Luas

Berita Terbaru

Pers Rilis

Jack Technology Luncurkan SmartLink Master di Vietnam

Rabu, 24 Jun 2026 - 05:08 WIB