Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Kevin McCarthy mendesak Kongres untuk menyetujui peningkatan batas pinjaman pemerintah guna menghindari gagal bayar yang pertama kali.
Namun, anggota Kongres dari Partai Demokrat yang progresif yang berideologi aliran kiri dan Partai Republik yang beraliran kanan, Minggu (28/5) langsung menentang kesepakatan yang disetujui oleh kedua pemimpin itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Biden, dalam pernyataannya pada Sabtu (27/5) malam, mengatakan “Perjanjian itu merupakan kompromi, artinya tidak semua orang mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu merupakan tanggung jawab dalam pengaturan.”
Ia menyebut perjanjian itu sebagai “langkah maju yang penting untuk mengurangi pengeluaran sambil melindungi program-program penting bagi pekerja dan menumbuhkan ekonomi untuk semua orang.”
“Perjanjian tersebut melindungi prioritas utamanya dan pencapaian legislatif Partai Demokrat di Kongres. Dan perjanjian ini adalah kabar baik bagi rakyat Amerika, karena ini mencegah apa yang bisa menjadi bencana gagal bayar dan akan menyebabkan resesi ekonomi, hancurnya rekening pensiun, dan hilangnya jutaan pekerjaan,” ujar Biden.
McCarthy, dalam acara televisi “Fox News Sunday”, mengatakan bahwa dari sudut pandang Partai Republik, “Ada begitu banyak hal positif dalam persetujuan ini. Tidak memberi semua bagi setiap orang, tetapi ini adalah langkah ke arah yang benar.”
“Saya rasa kita akan mendapatkan suara mayoritas dari Partai Republik untuk RUU ini,” kata McCarthy, sambil mengakui beberapa penolakan pihak konservatif.
“Kita bisa melakukan ini meskipun presiden sebelumnya sudah mengatakan ia bahkan tidak akan berbicara dengan kami.”
Tidak semua detail dari “prinsip perjanjian” yang dicapai Biden dan McCarthy pada Sabtu (27/5) malam, diketahui publik sampai Minggu (28/5) pagi.
Pejabat Gedung Putih dan perunding McCarthy dari Partai Republik yang mengendalikan DPR SD sedang menyempurnakan teks Rancangan Undang-Undang (RUU)yang perlu disahkan Kongres itu. RUU itu menangguhkan plafon utang negara saat ini yang mencapai $31,4 triliun ke angka yang belum ditentukan hampir dua tahun dari sekarang pada tahap pertama kuartal 2025, beberapa bulan setelah pemilihan presiden November 2024.
Plafon utang itu perlu ditingkatkan sehingga pemerintah bisa meminjam lebih banyak dana, atau pemerintah AS akan kehabisan uang tunai untuk membayar tagihan yang ada pada 5 Juni, kata Menteri Keuangan Janet Yellen sebelumnya dalam peringatan kepada Kongres. [my/jm]
[ad_2]
