Oleh: Prof Dr Didin S Damanhuri, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
LINGKARIN.COM – Oligarki menjadi trendsetter di Indonesia dalam 5-10 tahun terakhir.
Oligarki sendiri dimengerti sebagai sebuah sistem yang bekerja dalam bisnis atau politik di Indonesia.
Buat Kader Partai Ingin Tinggalkan Partai Gerindra, Prabowo Subianto Sampaikan Pesan Ini Pak Presiden, Blok Rokan Bukan Hadiah Namun Diperoleh Pertamina Melalui Tender
Di bawah ini adalah 5 artikel yang disarikan dari Diskusi Publik Awal Tahun 2023 INDEF “Catatan Awal Tahun 2023 dari Ekonom Senior INDEF”, sebagai berikut:
1. Demokrasi Politik di Era Reformasi Berjalan Sayangnya Oligarki Ekonomi Mengendalikan Politik – Prof Dr Didin S Damanhuri
2. Utang Belasan Ribu Triliun Rupiah Diwariskan Kepada Pemimpin Indonesia yang akan Datang – Prof Dr Didik J Rachbini
Dapatkah Presiden Jokowi Dimakzulkan Akibat Perppu Cipta Kerja? Ini Jawaban Pimpinan DPR Reshuffle Kabinet Indonesia Maju Makin Nyata, Jokowi Beri Sinyal dalam Waktu Dekat
3. Ekspor Meningkat Lebih Cepat dari Impor, Masalahnya Mengapa Rupiah Tetap Melemah? – Dr Faisal H Basri
4. IMF Ramalkan 2023 Sepertiga Negara di Dunia akan Alami Resesi Ekonomi – Dr. M. Fadhil Hasan
5. Ancaman Krisis Pangan di Dalam Negeri pada 2023 Jauh Lebih Besar, Apalagi Jika Produktivitas Rendah – Dr M. Nawir Messi
Nasdem Beri Keterangan Resmi Usai Johnny G Plate Dikabarkan Mundur dari Jabatan Menteri Kominfo Penanganan Darurat Masih Berlangsung Pascabanjir dan Longsor Kabupaten Kupang
Dia akan menjadi lebih eksis pada 2023-2024 dan setelahnya, bekerja sebagai sebuah sistem.
Namun fenomena Oligarki di Indonesia telah berlangsung lama dan tidak tiba-tiba saja muncul sebagai sebuah sistem.
Oligarki ditandai akan tumbuh subur dalam sebuah sistem politik yang tidak demokratis dengan mengendalikan kontrol ekonomi dan politik sebuah negara
Sebanyak 23 Rumah Warga Mamuju Rusak Diterjang Angin Kencang Dilaporkan Dirut Taspen Penyebar Hoax, Kamaruddin Simanjuntak Bawa Sekoper Bukti ke Bareskrim
Terjadinya koalisi gemuk di parlemen adalah bukti bekerjanya oligarki.
Dia bekerja dengan mengabaikan lembaga hukum dan partisipasi publik dalam proses legislasi, sebagaimana diminta oleh Undang-undang.
Flashback sejarah mencatat, oligarki pernah menggagalkan “Politik Benteng”sehingga pemerintahan jatuh bangun dan demokrasi gagal menyejahterakan rakyat.
PERPPU Cipta Kerja Tidak Sah dan Sewenang-wenang, Apa Lagi Menkeu Sebut Ekonomi 2023 Kuat Menteri Asal Partai Nasdem Angkat Bicara Soal Wacana Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi
Di era Orba, oligarki ekonomi dikontrol Suharto yang otoriter dan tidak demokratis.
Meski 200 konglomerat ketika itu menguasai 62% PDB tetapi tidak sampai mendikte Politik.
Orba berhasil dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang terjangkau dan stabil serta perekomian relative merata. rasio gini pengeluaran rata-rata 0,32.
Pada Era Reformasi demokrasi politik berjalan tetapi oligarki ekonomi mengendalikan politik, karena substansi demokrasi (ekonomi dan politik) tidak berjalan.
Dampaknya ketimpangan makin buruk, rasio gini pengeluaran rata-rata sekitar 0,39.
Tapi penguasaan asset oligarki ekonomi dibandingkan mayoritas penduduk sangat timpang, harta 4 orang terkaya sama dengan harta 100 juta penduduk Indonesia paling miskin (credit Suisse).
1 % penduduk terkaya sama dengan 46,6% {DB dan 10% terkaya sama dengan 75,3% PDB.
Mnurut index oligarki/Material Power Index (Jeffrey Winter), jumlah 40 orang terkaya rata-rata dibagi income per kapita pada 2014 = 678.000 kali.
Pada 2018 meningkat 750.00 kali, pada 2020 menjadi 822.00 kali, 2022 menjadi 1.065.000 kali (Forbes data).
Terjadinya oligarki yang merajalela pada era reformasi salah satu sebabnya karena mereka dibiarkan menjadi investor politik di semua tingkatan pemiihan gubernur, pilwakot, pilbupati, dan Pilpres.
Dengan semakin ofensifnya oligarki ekonomi, pada gilirannya akan menjauhkan proses transisi demokratisasi politik menuju demokrasi substansial.
Maka Dibutuhkan reformasi mendasar sistem politik yang dapat menjamin tercapainya demokrasi ekonomi.
Rekomendasi yang diajukan : Political Reform, yakni dengan menekan ongkos proses politik.
Berupa penyederhanaan prosedur kampanye dan menghilangkan berbagai modus pemberian “mahar” politik, korupsi politik.
Dalam setiap penentuan calon dalam Pilpres, Pileg, Pilkada. Sanksi berat harus disiapkan bukan hanya hukum, juga finansial, politik dan sanksi sosial.
Dibutuhkan revisi UU Partai Politik dan UU lainnya yang menciptakan suburnya oligarki ekonomi dan politik.
* Artikel disarikan dari Diskusi Publik Awal Tahun 2023 INDEF “Catatan Awal Tahun 2023 dari Ekonom Senior INDEF”
** Diskusi publik menghadirkan para pembicara: Prof Dr Didin S Damanhuri, Prof Dr Didik J Rachbini, Dr. M.Fadhil Hasan, Dr Faisal H Basri, dan Dr M. Nawir Messi.***