Dengan Dukungan Komunitas internasional, Sampah Akhiri Oligarki Batubara

- Pewarta

Selasa, 13 Desember 2022 - 19:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Sejak isue tambang ilegal menyeruak ke permukaan, mata kita terbelak ternyata hasil tambang ilegal ternyata membekingi banyak pejabat politik di tanah air.

Tambang  ilegal dibekingi orang kuat, kata Gibran Walikota Solo. Bekingan paling banyak berasal dari tambang ilegal batubara.

Padahal data menunjukkan bahwa  tambang ilegal cuma 10 persen-an dari seluruh  tambang tapi menghasilkan uang  segitu banyaknya.

Ekspor Pertanian Terus Menanjak, Target Nilai Ekspor Sebesar Rp681 Triliun Bisa Tercapai

Akan Impor Beras Lagi, Asosiasi Pangan Jatim Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras

Bagaimana uang tambang legal? tentu saja uangnya segunung.

Tambang batubara Indonesia memproduksi sekitar 650 juta ton sampai dengan 700 juta ton setahun.

Sebagian kecil sekitar 100 juta ton dipasok ke dalam negeri untuk memenuhi 70 persen kapasitas pembangkit nasional.

Para pembantu Presiden Jokowi Harus Ngeh, Bersih Itu Harus dari Uangnya, Baru Cara Mengelolanya

E-Money VS Uang Kertas, Mana Lebih Unggul?

Sisanya diekspor ke luar negeri. Uang hasil ekspor kelihatannya tidak disimpan di dalam negeri secara resmi.

Buktinya eksploitasi dan ekspor batubara sebanyak itu tidak membawa manfaat bagi stabilitas moneter, nilai tukar, APBN, keuangan nasional, apalagi buat rakyat, tidak ada!

Artinya uang hasil tambang batubara tidak jelas kemana dibawa kabur.

Bukan Hanya BUMN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Juga Bisa Belajar dari PLN

Menkeu Ibaratkan APBN Seperti Shock Arsober, Lindungi Rakyat dari Jalan Gronjal-gronjal

Pemerintah, DPR, Menteri keuangan, Bank Indonesia, OJK, PPATK, lembaga penegak hukum, tutup mata dengan berbagai skandal sumber daya alam.

Sampai sekarang belum ada perusahaan tambang batubara yang tersentuh hukum.

Walaupun banyak pengaduan dari masyarakat, pejuang lingkungan, aktivis hak azasi yang menyampaikan fakta.

Harga Bahan Pokok Melambung, Operasi Pasar Bisa Jadi Solusi Ringankan Beban Masyarakat

Terlilit Utang Tinggi, Fraksi Nasdem DPR RI Tawarkan Tiga Opsi untuk menyelamatkan PT Garuda

Bahwa batubara adalah musuh utama gerakan masyarakat dalam  masalah lingkungan hidup, gerakan perjuangan masyarakat lokal, gerakan perempuan, dll.

Sekarang datanglah agenda suntik mati batubara dan pembangkit batubara. Ide suntik mati ini datang dari pemerintahan Indonesia.

Presiden Jokowi sendiri  yang memimpin transisi energi melalui Just Energy Transition Partnership (JETP) telah menetapkan target penutupan pembangkit batubara pada 2030.

Melalui kerja bersama atau kemitraan yang beranggotakan Inggris, AS, Jepang dan negara Uni Eropa lainnya.

JETP telah membuat  roadmap percepatan transisi energi khususnya penutupan atau suntik mati  pembangkit batubara sebelum tahun 2030.

Masyarakat Indonesia lebih siap dari siapapun untuk perbaikan lingkungan. Batubara akan digantikan dengan apa? Oleh siapa?

Jawabannya dengan sampah, oleh masyarkat sendiri, yang didukung oleh komunitas internasional.

Langkah progresif telah dimulai oleh Walikota Cilegon Banten dengan membangun pabrik mengolah sampah mengubahya menjadi bahan bakar, semua sampah bisa, kecuali kaca dan besi.

Program yang didukung PLN ini hasilnya bahan bakar setara batubara dengan kalori 3000 sampai 4000 yang dikirim ke pembangkit  PLTU Suralaya milik PLN.

Bayangkan pula jika terobosan Walikota Cilegon ini diikuti oleh semua bupati dan walikota seluruh Indonesia, maka selesailah urusan PLN dengan seluruh bandar batubara kakap pelaku utama deforestasi dan pencemaran udara di Indonesia.

Bayangkan nanti separuh pembangkit PLN PLTU saat ini akan dipasok bahan bakarnya oleh masyarakat, tukang pengumpul sampah.

Ini benar benar akan menjadi usaha rakyat, memberikan pekerjaan dan memberikan uang  kepada rakyat. PLN adalah rakyat, rakyat adalah PLN. begitulah slogannya kelak.

Ini yang namanya Inclusive kalau dalam bahasa _Just Energy Transition Partnership (JETP)_.  Kalau bahasa Dirut PLN Darmawan Prasojo ini namanya kerakyatan.

Rakyat terlibat dalam perjuangan untuk ketahanan energi dan usaha memperjuangkan  kedaulatan negara.

Ini adalah pelaksanaan dari sistem Pertahanan Rakyat Semesta atau Hankamrata, begitu yang dikatakan Dirut PLN pada acara Peresmian Pabrik Bahan Bakar Jumputan Padat TPSDA Bagendum, bahan bahar dari sampah karya masyarakat Cilegon. (23/11/2022)

Transisi energi memang bukan pekerjaan kecil. Ia harus melibatkan seluas luasnya partisipasi masyarakat yang mestihya mendapat manfaat atas agenda internasional yang tengah dipimpin oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.

Tanpa partisipasi masyarakat maka transisi energi akan mewariskan masalah baru yakni  pengangguran dan kemiskinan.

Ia tidak akan ada bedanya dengan oligarki bandit batubara, tambang dan sawit yang meninggalkan kerusakan dan kemiskinan  di wilayah operasi perusahaan mereka.

Oleh : Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. (AEPI).***

Berita Terkait

Subsidi Harusnya Ringankan Beban Rakyat, Puan Maharani Tanggapi Kenaikan Harga Minyak Goreng Subsidi
Mentan – Wamentan Kompak Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk, Ini Tanggapan OJK
Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok
NS. Aji Martono: DPW PROPAMI Jambi Raya Akan Perkuat Literasi dan Edukasi Pasar Modal
Ketua Propami: Fondasi Ekonomi Kuat Bisa Mendorong IHSG Terus Positif Meski Optimisme Pasar Masih Terkendali
LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global
Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 11:10 WIB

Subsidi Harusnya Ringankan Beban Rakyat, Puan Maharani Tanggapi Kenaikan Harga Minyak Goreng Subsidi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 10:43 WIB

Mentan – Wamentan Kompak Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:37 WIB

Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk, Ini Tanggapan OJK

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:00 WIB

Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok

Sabtu, 6 Juli 2024 - 22:15 WIB

NS. Aji Martono: DPW PROPAMI Jambi Raya Akan Perkuat Literasi dan Edukasi Pasar Modal

Kamis, 4 Juli 2024 - 16:12 WIB

Ketua Propami: Fondasi Ekonomi Kuat Bisa Mendorong IHSG Terus Positif Meski Optimisme Pasar Masih Terkendali

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:15 WIB

Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan

Berita Terbaru