Dewan Perwakilan Rakyat AS telah menyetujui rancangan undang-undang untuk menangguhkan plafon utang pemerintah hingga awal 2025, sebuah langkah untuk mencegah pertikaian politik di Washington, lima hari sebelum pemerintah kehabisan uang untuk membayar berbagai kewajiban finansialnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan hasil pemungutan suara 314 setuju dan 117 menolak Rabu malam, RUU itu sekarang menuju ke Senat dengan pengesahan yang diharapkan pada akhir pekan. RUU itu kemudian akan dibawa ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Presiden Biden menjadi undang-undang. RUU itu menangguhkan plafon utang pemerintah saat ini sebesar $31,4 triliun.
“Malam ini, kita semua membuat sejarah karena ini adalah pemotongan dan penghematan terbesar yang pernah diloloskan oleh Kongres ini. Dan, ini bukan semata-mata fakta bahwa kita telah memberikan suara. (Penghematan) ini akan memakan waktu lama, $2,1 triliun,” kata Ketua DPR AS Kevin McCarthy.
Menanggapi lolosnya RUU tersebut di DPR, Presiden Joe Biden mengatakan, “Sekarang, kita akan berurusan dengan plafon utang. Saya pikir semuanya berjalan sesuai rencana.”
Anggota kongres sayap kanan dari Partai Republik telah mengkritik kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Presiden Demokrat Joe Biden dan Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy itu karena dianggap tidak cukup memotong pengeluaran pemerintah pada masa depan, sementara sebagian anggota kongres progresif dari Partai Demokrat mengatakan RUU itu terlalu banyak memangkas anggaran.
RUU yang telah disetujui oleh kongres itu termasuk memberlakukan batas pinjaman yang ada hingga Januari 2025 dan kesepakatan anggaran dua tahun yang membuat pengeluaran federal tetap sama pada tahun 2024 dan menaikkannya sebesar 1% pada tahun 2025. RUU tersebut tidak menaikkan pajak, dan juga tidak akan menghentikan terus meningkatnya utang nasional, mungkin sebesar $3 triliun lagi atau lebih selama satu setengah tahun ke depan. [lt/ka]
[ad_2]
