Harga Batu Bara Dunia Meroket, Keuntungan Pengusaha Melejit, Mengapa Rakyat Menjerit?

- Pewarta

Kamis, 5 Januari 2023 - 02:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto prihatin melihat ketimpangan yang terjadi akibat kenaikan harga jual batu bara di pasar internasional.

Dengan kenaikan harga ini para pengusaha dapat keuntungan ratusan triliun, sementara pemerintah daerah penghasil batu bara hanya mendapat royalti sebesar puluhan miliar.

Salah satu contohnya adalah peningkatan kekayaan pengusaha batu bara Low Tuck Kwong.

Puncak Arus Balik Tahun Baru 2023, Pelni: Diprediksi Terjadi pada 10 Januari 2023

Tantangan Dunia 2023: Perang Ukraina, Bencana Alam, Inflasi dan Pandemi Varian Baru

Kekayaannya langsung bertambah ratusan triliun akibat kenaikan harga batu bara internasional.

Sementara nasib rakyat di lokasi tambang milik Low Tuck Kwong masih memperihatinkan.

“Dengan booming harga batu bara dunia, secara langsung melejitkan saham dan kekayaan pengusaha batubara.”

Tantangan Dunia 2023: Perang Ukraina, Bencana Alam, Inflasi dan Pandemi Varian Baru

Jaringan Portal Berita Fokus Siber Media Network Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023

“Sementara dampak lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar tambang malah membuat mereka menjerit,” ujar Mulyanto dalam keterangannya baru-baru ini.

Politisi dari Fraksi PKS ini khawatir ketimpangan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat daerah tempat perusahaan tambang batu bara tersebut berada.

Karena itu Ia mendesak Pemerintah menata ulang semua aturan bisnis batu bara ini dengan baik.

Jaringan Portal Berita Fokus Siber Media Network Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023

Jelang Tahun Baru 2023, Puncak Kepadatan di Bandara Soetta Diprediksi Mulai 30 Desember

Jangan sampai aturan yang ada hanya menguntungkan dan melindungi segelintir pengusaha saja.

Sementara pemerintah daerah hanya mendapat remah-remah hasil penjualan sumber daya alam miliknya. Kejadian ini tentu akan melukai rasa keadilan masyarakat.

“Pemerintah harus segera mengatasi ketimpangan ini sebelum masalahnya melebar ke urusan yang lebih luas.”

Jelang Tahun Baru 2023, Puncak Kepadatan di Bandara Soetta Diprediksi Mulai 30 Desember

Ada Kenaikan Harga Namun Tak Signifikan, Stok 12 komoditas Strategis di Makassar Aman

Ia mengingatkan urusan royalti ini sangat sensitif karena terkait dengan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

Mulyanto minta Pemerintah meningkatkan pajak progresif dan menerapkan pembagian royalti yang lebih proporsional dan adil kepada daerah.

Hal tersebut sangat logis karena pemerintah daerah yang akan menanggung semua dampak kerusakan lingkungan atas eksploitasi batu bara yang dilakukan para pengusaha.

Ada Kenaikan Harga Namun Tak Signifikan, Stok 12 komoditas Strategis di Makassar Aman

Natal 2012 dan Tahun Baru 2023, Kementerian Pertanian Pastikan Stok Beras Aman

“Belum lama ini kita dikejutkan dengan pernyataan keras Bupati Kepulauan Meranti, Riau, yang tidak puas dengan besaran bagi hasil ini.”

“Ia mengeluhkan minimnya dana bagi hasil (DBH) batu bara yang dianggapnya tidak sepadan dengan kerusakan lingkungan yang diderita.”

“Karena itu ia menggugat pemerintah pusat, bahkan mengancam akan mengangkat senjata atau ikut pindah ke negara lain,” ungkap Mulyanto.

Natal 2012 dan Tahun Baru 2023, Kementerian Pertanian Pastikan Stok Beras Aman

Akibat Penjajahan ‘Gaya Baru’ Rakyat Tak Lagi Punya Kemampuan untuk Mandiri Pangan

Menanggapi hal itu Ia minta Pemerintah jangan santai.

Karena bukan tidak mungkin perasaan yang sama dialami oleh kepala daerah lainnya.

Sebaiknya Pemerintah jangan menunggu mereka bersuara.

Akibat Penjajahan ‘Gaya Baru’ Rakyat Tak Lagi Punya Kemampuan untuk Mandiri Pangan

Menko Polhukan Mahfud MD Tegaskan Asing Tak Boleh Memiliki Pulau di Indonesia

Bila tidak, bukan hanya batubara, tetapi juga nikel, bauksit, timah dan sumber kekayaan alam indonesia yang melimpah lainnya benar-benar hanya memakmurkan segelintir orang, bahkan perusahaan asing.

Bukan sepenuhnya dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Konstitusi.***

Berita Terkait

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global
Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan
Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024
Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:15 WIB

Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:27 WIB

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian

Sabtu, 27 April 2024 - 14:31 WIB

Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah

Kamis, 25 April 2024 - 13:55 WIB

Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Berita Terbaru