Meskipun GDP, GNI dan pendapatan per kapita merupakan indikator penting dalam ekonomi makro sebuah negara, namun ketiganya tidak menyasar target ekonomi secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan masyarakat. Sederhananya, pendapatan per kapita yang tinggi tidak berarti masyarakat di sebuah negara hidup dengan sejahtera. Sebab, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan uang.

Untuk mengatasi hal ini, para ahli ekonomi mengembangkan satu indikator baru yang bernama indeks pembangunan manusia (IPM) atau indeks pembangunan manusia (HDI). Apa itu indeks IPM dan bagaimana indeks ini menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat sebuah negara? Simak ulasannya di bawah ini:

Apa itu Indeks Pembangunan Manusia?

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator yang digunakan oleh ahli ekonomi untuk mengukur pembangunan sosial ekonomi di sebuah negara. Indikator Pembangunan Manusia terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkat pendidikan, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita.

Asumsinya adalah, masyarakat akan hidup sejahtera apabila bisa mengakses jenjang pendidikan yang tinggi, memiliki akses kesehatan dan kualitas hidup yang layak sehingga panjang umur, dan memiliki pendapatan yang mencukupi. Indikator ini pertama kali digunakan pada tahun 1990 oleh United Nations Development Programme (UNDP) untuk melengkapi indikator ekonomi standar, seperti GDP dan GNI.

Adanya Indeks Pembangunan Manusia berguna untuk mengevaluasi pembangunan ekonomi sebuah negara dan membantu masing-masing negara untuk mengembangkan kebijakan ekonomi yang tepat guna. Misalnya, ada dua negara dengan pendapatan per kapita yang sama namun negara A memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan B, maka secara garis besar dapat dikatakan kalau kebijakan ekonomi negara B tidak berdampak langsung terhadap pembangunan sosial ekonomi di negaranya.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya ada 3 komponen yang menjadi dasar penghitungan HDI, yaitu pendidikan, kesehatan (dalam hal ini angka harapan hidup), dan taraf hidup yang layak (pendapatan per kapita). Setiap komponen kemudian diwakili dengan matriks yang berbeda, yaitu:

  1. Pendidikan: Komponen pendidikan dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di daerah tersebut, dan tahun lama sekolah yang bisa diharapkan oleh anak-anak di suatu daerah ketika mereka mulai sekolah. Asumsinya adalah, negara dengan pendapatan menengah ke bawah atau negara miskin tidak bisa membangun sekolah secara merata di negaranya, sehingga anak-anak di negara tersebut cenderung cepat putus sekolah atau bahkan tidak memiliki akses ke tingkat sekolah yang lebih tinggi.
  2. Kesehatan (angka harapan hidup): Angka harapan hidup adalah indikator statistik yang mengukur rata-rata ekspektasi usia hidup seseorang. Asumsinya adalah, ketika orang tersebut mendapatkan akses yang lebih baik terhadap literatur dan fasilitas kesehatan, maka orang tersebut dapat hidup lebih lama. Dalam hal ini, angka harapan hidup akan dihitung sebagai 0 ketika angka harapan hidup sama dengan 25 dan akan dihitung sebagai 1 apabila nilainya 85.
  3. Pendapatan per kapita: Pendapatan per kapita digunakan sebagai indikator ekonomi untuk menggambarkan taraf hidup seseorang. Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan antar daerah atau negara, umumnya otoritas terkait menggunakan pendapatan per kapita yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP).

Skor gabungan dari 3 komponen di atas akan dihitung ulang sehingga menghasilkan angka 0-1. Semakin mendekati angka 1, maka semakin bagus pula pembangunan manusia di negara tersebut. Sebuah negara atau daerah dikatakan memiliki nilai IPM yang sangat tinggi apabila skornya di atas 0,8, dikatakan tinggi kalau skornya sekitar 0,7-0,8, dikatakan sedang bila skornya 0,6-0,7 dan dikatakan rendah kalau nilai IPM di bawah 0,6.

Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Secara garis besar, manfaat menghitung IPM adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi di sebuah daerah dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah tersebut dapat berdampak pada perkembangan sumber daya manusia di daerahnya.

Misalnya, dengan mengetahui bahwa nilai IPM sebuah provinsi rendah, pemerintah provinsi setempat dapat memfokuskan pembangunan ekonomi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Caranya, seperti dengan memperbaiki infrastruktur sekolah, puskesmas dan rumah sakit serta infrastruktur penunjangnya, sehingga masyarakat setempat dapat mengaksesnya dengan mudah.

Indeks Pembangunan Manusia juga menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah sebuah daerah. Indikator ini masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing provinsi dan kabupaten.

Cara Mengukur Indeks Pembangunan Manusia

Rumus untuk menghitung IPM terus diperbaharui oleh UNDP agar sesuai dengan perkembangan ekonomi terbaru. Berikut ini rumus menghitung indikator ini yang berlaku setelah tahun 2010:

Rumus Indeks Pembangunan Manusia
Rumus Indeks Pembangunan Manusia (Sumber: Jagostat)

Adapun masing-masing komponen dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Kesehatan:

Angka harapan hidup
Angka harapan hidup (Sumber: Jagostat)

Keterangan:

AHH = Angka harapan hidup. Angka harapan hidup minimal (AHH min) 25 tahun, sementara angka harapan hidup maksimal (AHH max) 85 tahun.

Pendidikan

Rumus menghitung komponen  pendidikan pada IPM
Rumus menghitung komponen pendidikan pada IPM (Sumber: Jagostat)

Keterangan:

HLS = Harapan sekolah tua.

RLS = Rata-rata lama sekolah.

Pendapatan per kapita PPP

Pendapatan per kapita PPP
Pendapatan per kapita PPP (Sumber: Jagostat)

Pendapatan per kapita atau GDP per capita umumnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. GDP per capita dibilang minimum apabila sama dengan 100 dan disebut maksumum apabila berangka 75.000. Logaritma natural atau ln adalah komponen matematis yang digunakan untuk menyesuaikan pendapatan agar sesuai dengan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Menurut data dari UNDP, saat ini rata-rata nilai Indeks Pembangunan Manusia di dunia berada pada level 0,73 dengan angka harapan hidup 71,4 tahun, rata-rata sekolah 8.6 tahun dan pendapatan per kapita penduduk dunia rata-rata $16,750 per tahun. Data tersebut juga menyebutkan bahwa Swiss atau Switzerland masih merupakan negara dengan tingkat HDI tertinggi dengan skor 0,96 dan Sudan Selatan sebagai daerah dengan HDI terendah.

Masih menurut data tersebut, nilai IPM Indonesia masih di bawah rata-rata dunia dengan skor 0,705 dengan rincian angka harapan hidup 67,6 tahun, ekspektasi sekolah dan rata-rata sekolah masing-masing 13,7 dan 8,6 tahun dan pendapatan per kapita sebesar $11,466 per tahun. Secara sederhana hal ini dapat ditafsirkan bahwa rata-rata usia orang Indonesia adalah 67 tahun, sementara rata-rata orang Indonesia masih menempuh pendidikan sampai kelas 2 SMP (8 tahun).

Adapun menurut data dari Badan Pusat Statistiknilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2022 mencapai 72,9. Nilai IPM tertinggi diraih oleh DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dengan skor masing-masing 81,6 dan 80,6, sementara nilai IPM terendah diperoleh oleh Provinsi Papua dengan skor 61,39.

Apabila dilihat dari setiap komponennya, BPS menyebutkan bahwa angka harapan hidup bayi di Indonesia mencapai 71,85 tahun, angka harapan sekolah mencapai 13,08 tahun dan rata-rata sekolah mencapai 8,6 tahun. Adapun pendapatan per kapita tahun 2022 ini naik 2,9% dibandingkan tahun 2021 lalu.

Data-data ini dikumpulkan oleh BPS melalui berbagai macam metode pengumpulan data, seperti Sensus Penduduk 2010, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) atau Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Maka dari itu, jangan heran kalau ada surveyor datang ke rumah Anda untuk mempertanyakan hal-hal mendetail seperti ini.

Perbedaan data antara BPS dan UNDP bisa terjadi karena metode pengumpulan dan penghitungan data yang berbeda. BPS misalnya, masih memasukkan angka melek huruf (tingkat melek huruf) dalam metode penghitungan HDI.

Keterbatasan Indeks Pembangunan Manusia

Meskipun idenya sangat bagus dan revolusioner, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasanya rumus IPM di atas masih sangat sederhana dan tidak mencakup faktor sosial lainnya. Faktor sosial tersebut, seperti kebebasan mengemukakan pendapat, luasnya lapangan pekerjaan, indikator kemiskinan, hingga kesetaraan gender.

Mengapa faktor sosial ini penting? Mudahnya, bisa jadi masyarakat sebuah negara memiliki taraf hidup layak dan meningkat, tetapi tidak memiliki kebebasan berbicara untuk mengkritisi pemerintah, atau kaum perempuan di negara tersebut tidak bebas mendapatkan pendidikan dan pekerjaan dan lain sebagainya.