Kebijakan Baru Perpajakan Belum Berpihak pada Ekonomi Masyarakat Menengah Bawah

- Pewarta

Selasa, 10 Januari 2023 - 14:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, menurutnya Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp 54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan tidak signifikan dalam melindungi masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

“Tetapi justru sebaliknya, pada PP ini range masyarakat berpenghasilan di atas Rp 5 juta hingga 20 juta per bulan dikenakan pajak sebesar 15%, menjadi kurang adil, masih banyak kalangan pekerja dan milenial yang fresh graduate yang berpenghasilan sedikit di atas Rp5 juta, dikenakan tarif pajak cukup besar 15%,” kata Anis di Jakarta sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima Parlementaria pada Selasa 4 Januari 2023.

Politisi PKS tersebut mengatakan bahwa kebijakan perpajakan ini kurang tepat diberlakukan sekarang, daya beli masyarakat masih rendah dan belum pulih.

Berpotensi Munculkan Korupsi Baru, Kewenangan Penyidikan OJK dalam Undang Undang PPSK

Utang Belasan Ribu Triliun Rupiah Diwariskan Kepada Pemimpin Indonesia yang akan Datang

Tingkat inflasi meningkat tajam, harga kebutuhan pokok yang terus naik dan tidak stabil. Menurutnya saat ini, uang gaji sebagian pekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Anis menyinggung usulan POKS pada 2019 terkait batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 8 juta per bulan atau kumulatif Rp 96 juta per tahun.

Artinya, karyawan yang menerima penghasilan atau gaji Rp 8 juta kebawah terbebas dari PPh.

Utang Belasan Ribu Triliun Rupiah Diwariskan Kepada Pemimpin Indonesia yang akan Datang

Program 2023, Rektorat ISTA Tandatangani Sejumlah MoU dan Launching Mobil Listrik

Menurutnya usulan ini memberikan ruang perlindungan yang luas kepada masyarakat berpenghasilan menengah-bawah yang masih berada pada kondisi pemulihan ekonomi pasca Covid-19.

“Untuk merangsang perekonomian ke arah yang lebih baik, seharusnya Pemerintah menggunakan instrumen fiskal secara selektif diantaranya pemotongan pajak, untuk golongan pekerja berpendapatan tertentu.”

“Bukan malah sebaliknya, dengan menerapkan pajak yang tinggi bagi golongan menengah-bawah,” ujar Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI ini.

Program 2023, Rektorat ISTA Tandatangani Sejumlah MoU dan Launching Mobil Listrik

Harga Batu Bara Dunia Meroket, Keuntungan Pengusaha Melejit, Mengapa Rakyat Menjerit?

Menurut Anis ada beberapa catatan terkait kebijakan penyesuaian pajak penghasilan tersebut antara lain: perekonomian Indonesia stagnan dalam kurun lima tahun terakhir, Indonesia pernah memasuki fase resesi ekonomi selama empat triwulan atau satu tahun.

“Perekonomian nasional masih menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global saat ini, terlihat dari banyaknya PHK dan penutupan usaha, juga imbas kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2022, masih sangat memengaruhi tingginya harga berbagai kebutuhan pokok yang kian memberatkan masyarakat ” katanya.

Selanjutnya Legislator Dapil DKI Jakarta I ini mengatakan kenaikan PTKP belum cukup kuat mendongkrak daya beli masyarakat.

Harga Batu Bara Dunia Meroket, Keuntungan Pengusaha Melejit, Mengapa Rakyat Menjerit?

Puncak Arus Balik Tahun Baru 2023, Pelni: Diprediksi Terjadi pada 10 Januari 2023

Pada tahun 2015 dan 2016, pemerintah merespon perlambatan ekonomi saat itu dengan menaikkan PTKP masing-masing 48% dan 50%.

Namun, menurutnya efektivitasnya dalam mendorong perekonomian melalui konsumsi rumah tangga belum signifikan, tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang stagnan hanya di kisaran 5%.

Pada pernyataan tertulisnya, Anis juga menyebut masalah kepatuhan pajak, sehingga rasio pajak Indonesia rendah hanya 9,11 persen PDB.

Puncak Arus Balik Tahun Baru 2023, Pelni: Diprediksi Terjadi pada 10 Januari 2023

Tantangan Dunia 2023: Perang Ukraina, Bencana Alam, Inflasi dan Pandemi Varian Baru

“Berdasarkan data para karyawan inilah yang kepatuhan pajaknya tinggi sebesar 98,73% sementara kepatuhan Korporasi hanya 61% demikian juga WP kaya hanya 45,53%, Pemerintah seharusnya bisa fokus dengan PPN ketimbang meningkatkan tarif PPh.”

“Ruang peningkatan PPN masih terbuka lebar, selain tentunya penegakan hukum bagi para pengemplang pajak yang tidak patuh,” tutup Anis. ***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.

Tantangan Dunia 2023: Perang Ukraina, Bencana Alam, Inflasi dan Pandemi Varian Baru

Jaringan Portal Berita Fokus Siber Media Network Mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2023

Berita Terkait

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global
Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan
Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024
Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:15 WIB

Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:27 WIB

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian

Sabtu, 27 April 2024 - 14:31 WIB

Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah

Kamis, 25 April 2024 - 13:55 WIB

Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Berita Terbaru