Para pemimpin lembaga bantuan besar menekan Taliban untuk mencabut larangan kerja bagi perempuan Afghanistan di lembaga-lembaga nonpemerintah nasional maupun internasional, kata kepala bantuan kemanusiaan PBB hari Rabu (25/1).
Keputusan Taliban bulan lalu yang melarang staf perempuan lembaga nonpemerintah untuk bekerja memicu penghentian operasional lembaga-lembaga bantuan internasional besar di Afghanistan, meskipun beberapa di antaranya telah kembali beroperasi di sebagian wilayah negara itu.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths mengatakan, larangan itu merampas kesempatan banyak orang Afghanistan untuk menerima bantuan kritis yang mereka butuhkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Griffiths mengatakan, jika larangan itu tidak dicabut, maka pengecualian, seperti yang diberikan kepada perempuan yang bekerja dalam bidang kesehatan, harus diperluas.
“Kami menggelar serangkaian pertemuan selama dua-tiga hari terakhir dengan para pemimpin Taliban di sini, di Kabul. Apa yang mereka katakan kepada saya, dan saya harus menekankan bahwa setelah melakukan banyak negosiasi sulit selama bertahun-tahun, kita tidak bisa berspekulasi apakah janji yang disampaikan akan diwujudkan – yang saya dengar dari mereka yang saya temui, entah apakah mereka sudah mendengar apa yang saya dan rekan-rekan saya, serta wasekjen, katakan – mereka (Taliban) mengerti kebutuhan kami, kebutuhan praktis maupun hak perempuan Afghanistan untuk bekerja, dan mereka mengaku akan membuat serangkaian pedoman yang akan kita lihat dikeluarkan pada waktunya, yang memang akan menanggapi persyaratan tersebut,” ujarnya.
Sekitar 28 juta penduduk Afghanistan, atau lebih dari setengah populasi negara itu, membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di negara itu Agustus 2021. [rd/jm]
[ad_2]
