Menko Polhukan Mahfud MD Tegaskan Asing Tak Boleh Memiliki Pulau di Indonesia

- Pewarta

Kamis, 22 Desember 2022 - 19:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan warga negara asing tidak boleh memiliki tanah atau pulau di Indonesia.

“Semua tanah di bumi Indonesia hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI).”

“Berdasarkan Undang-Undang Dasar (1945, Red), bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yaitu diatur tentang hak penggunaannya,” kata Mahfud dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis 22 Desember 2022.

Tanggapan untuk Luhut Binsar Pandjaitan Soal OTT Tidak Bagus, Jelek Buat Negeri

Proyek yang Dipaksakan Sejak Awal Kini Makan Korban, Batalkan Saja Kereta Api Cepat

Menurut Mahfud, di Tugu Nol Kilometer, Sabang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Rabu 21 Desember 2022, kehadirannya di Sabang untuk menegaskan bahwa pemerintah bertekad dan dituntut oleh konstitusi untuk menjaga seluruh wilayah Indonesia.

“Ini juga sebagai penegasan kembali bahwa seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulaunya harus dimanfaatkan agar bisa produktif bagi pembangunan ekonomi terutama, tetapi ada batasan yang tidak boleh sebuah pulau sekecil apa pun itu sampai dibeli dan atau dijual kembali oleh pihak asing, atau pemodal asing,” kata Mahfud menegaskan.

Dia mengatakan, seseorang boleh memiliki hak usaha, kemudian boleh dimanfaatkan oleh modal asing, tapi dengan batas-batas tertentu.

Proyek yang Dipaksakan Sejak Awal Kini Makan Korban, Batalkan Saja Kereta Api Cepat

Sebanyak 7 Orang Pekerja Perusahaan Migas PetroChina Jabung Terbakar di Jambi

“Untuk kegiatan misalnya investasi, sudah ada pembatasan penggunaannya.”

“Intinya tetap, tanah itu sepenuhnya dikuasai oleh negara dan tidak boleh dialihkan dari tangan ke tangan,” ujar Mahfud yang juga adalah Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Mahfud kembali menegaskan, bersama Menteri dalam Negeri yang juga Kepala BNPP Tito Karnavian akan melakukan pendataan ulang pulau-pulau ke seluruh wilayah Indonesia.

Sebanyak 7 Orang Pekerja Perusahaan Migas PetroChina Jabung Terbakar di Jambi

SoftBank Batal Masuk Proyek IKN Nusantara:  Mau Menang Sendiri atau Tak Layak Investasi?

“Untuk itu menandai kehadiran kami hari ini, di Sabang sebagai daerah terluar barat, dan sesudah ini kami bersama Kemendagri dan nanti teknis operasionalnya oleh BNPP akan melakukan pendataan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Mahfud.

Indonesia memiliki 17.504 pulau, dengan 17.400 adalah pulau-pulau yang luasnya lebih dari 10 ribu kilometer persegi, dan selebihnya sebanyak 111 pulau itu adalah pulau-pulau kecil yang ada di luar yang menempel ke pulau-pulau yang besar.***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.

SoftBank Batal Masuk Proyek IKN Nusantara:  Mau Menang Sendiri atau Tak Layak Investasi?

Pabrikan Dalam Negeri Unjuk Gigi, James Leo: Ini Bukti Anak Bangsa Bisa Bersaing di Pasar Global

Berita Terkait

Sebut Rakyat Butuh Rumah yang Terjangkau, Prabowo: Nggak Usah Diseminarkan, Rakyat Butuh Segera
Ini Dia, Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 Persen ke 12 Persen Terhadap Kita-kita
Menko Airlangga Hartartato Beberkan Sejumlah Langkah untuk Tarik Investor Global Masuk Indonesia
Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Begini Alasan KNPI
Universitas Baiturrahmah Gandeng PROPAMI untuk Pendidikan Pasar Modal yang Lebih Inovatif
Airlangga Hartarto Terima Kunjungan Dubes Wang Lutong, Bahas Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Tiongkok
Dukung Hilirisasi Tambang dan Ketahanan Energi, Minergi Media Luncurkan Portal Tambangpost.com
Butuh Manajemen Reputasi di Media Ekonomi & Bisnis? Rilisbisnis.com Fokus Layani Publikasi Press Release
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 5 Desember 2024 - 10:24 WIB

Sebut Rakyat Butuh Rumah yang Terjangkau, Prabowo: Nggak Usah Diseminarkan, Rakyat Butuh Segera

Selasa, 3 Desember 2024 - 11:29 WIB

Ini Dia, Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 Persen ke 12 Persen Terhadap Kita-kita

Senin, 2 Desember 2024 - 15:26 WIB

Menko Airlangga Hartartato Beberkan Sejumlah Langkah untuk Tarik Investor Global Masuk Indonesia

Jumat, 22 November 2024 - 06:50 WIB

Minta Menteri Keuangan Sri Mulyani Batalkan Rencana Kenaikan PPN 12 Persen, Begini Alasan KNPI

Minggu, 17 November 2024 - 06:16 WIB

Universitas Baiturrahmah Gandeng PROPAMI untuk Pendidikan Pasar Modal yang Lebih Inovatif

Kamis, 7 November 2024 - 08:40 WIB

Airlangga Hartarto Terima Kunjungan Dubes Wang Lutong, Bahas Kerja Sama Ekonomi Indonesia – Tiongkok

Jumat, 1 November 2024 - 21:32 WIB

Dukung Hilirisasi Tambang dan Ketahanan Energi, Minergi Media Luncurkan Portal Tambangpost.com

Selasa, 29 Oktober 2024 - 15:35 WIB

Butuh Manajemen Reputasi di Media Ekonomi & Bisnis? Rilisbisnis.com Fokus Layani Publikasi Press Release

Berita Terbaru