Para pembantu Presiden Jokowi Harus Ngeh, Bersih Itu Harus dari Uangnya, Baru Cara Mengelolanya

- Pewarta

Selasa, 13 Desember 2022 - 19:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Memang transisi energi (TE) ini tidak cocok dengan mekanisme bank  komvensional.

Mobilisasi dana masyarajat menawarkan bunga, lalu investasi di iklim. Ini jatuhnya akan mahal.

Selain itu bank itu bersifat tertutup, dan bamgkers itu ekslusive, untuk diri sendiri.

Ekspor Pertanian Terus Menanjak, Target Nilai Ekspor Sebesar Rp681 Triliun Bisa Tercapai

Akan Impor Beras Lagi, Asosiasi Pangan Jatim Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Impor Beras

Transisi energi Ini memang harus dijalankan oleh lembaga investasi milik negara.

Disuntik dengan APBN dan harus disertai dengan kemampuan mencari sumber pendanaan iklim yang tepat.

Sehingga Sri Mulyani tawarkan PT. SMI, dan itu dibolehkan, tetapi ketahuan bahwa SMI ini bancakan oligarki, maka disertakan persyaratan lain.

Dengan Dukungan Komunitas internasional, Sampah Akhiri Oligarki Batubara

E-Money VS Uang Kertas, Mana Lebih Unggul?

Inclusive dengan peta jalan penutupan pembangkit batubara secara konsisten, serta tidak ada biodisel sawit  dalam hal ini. Karena sawit itu merusak lingkungan.

Selain itu SMI telah terindikasi berhubungan dengan dana dana kotor yang tidak transparan yakni seperti SWF, soft bank, tax amnesty.

Yang terindikasi menjadi tempat buang hajat para bandit keuangan yang basisnya eksploitasi energi kotor terutama batubara.

Bukan Hanya BUMN, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Juga Bisa Belajar dari PLN

Menkeu Ibaratkan APBN Seperti Shock Arsober, Lindungi Rakyat dari Jalan Gronjal-gronjal

Makanya di G20 sendiri dalam memuluskan jalannya transisi energi mereka mempersyaratkan digitalisasi.

Yang tujuannya adalah transparansi keuangan, tidak ada aliran uang dari sumber sumber kotor untuk pembiayaan iklim.

Kalau transparan dan terbuka nanti procurementnya akan dimakan oleh asing barang impor dan seterusnya. Memang itu masalah dari dulu.

Harga Bahan Pokok Melambung, Operasi Pasar Bisa Jadi Solusi Ringankan Beban Masyarakat

Terlilit Utang Tinggi, Fraksi Nasdem DPR RI Tawarkan Tiga Opsi untuk menyelamatkan PT Garuda

Tapi harus tau bahwa tiga  agenda G20 kemarin adalah isue yang mendapat pengecualian dari seluruh perjanjian internasional yang binding dibawah WTO.

Dengan demikian maka negara dapat mengembangkan local content untuk penanganan covid, digitalisasi dan transisi energi.

Pembatasan oleh negara terkait tiga isue tersebut negara dapat memberlakukan negatif list, membatasi konten inpor, dan menjalankan subsidi, semuanya tidak dapat digugat ke WTO.

Semua alasan sudah di tetapkan yakni keselamatan umat manusia, bukan kepentingan sempit negara masing masing.

Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti AEPI (Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia). ***

Berita Terkait

Subsidi Harusnya Ringankan Beban Rakyat, Puan Maharani Tanggapi Kenaikan Harga Minyak Goreng Subsidi
Mentan – Wamentan Kompak Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk, Ini Tanggapan OJK
Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok
NS. Aji Martono: DPW PROPAMI Jambi Raya Akan Perkuat Literasi dan Edukasi Pasar Modal
Ketua Propami: Fondasi Ekonomi Kuat Bisa Mendorong IHSG Terus Positif Meski Optimisme Pasar Masih Terkendali
LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global
Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 22 Juli 2024 - 11:10 WIB

Subsidi Harusnya Ringankan Beban Rakyat, Puan Maharani Tanggapi Kenaikan Harga Minyak Goreng Subsidi

Sabtu, 20 Juli 2024 - 10:43 WIB

Mentan – Wamentan Kompak Wujudkan Indonesia Swasembada Pangan untuk Perkuat Ketahanan Pangan

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:37 WIB

Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk, Ini Tanggapan OJK

Minggu, 7 Juli 2024 - 11:00 WIB

Mendag Ungkap Alasan Kenakan Bea Masuk Komoditas Impor dari Berbagai Negara, Termasuk Tiongkok

Sabtu, 6 Juli 2024 - 22:15 WIB

NS. Aji Martono: DPW PROPAMI Jambi Raya Akan Perkuat Literasi dan Edukasi Pasar Modal

Kamis, 4 Juli 2024 - 16:12 WIB

Ketua Propami: Fondasi Ekonomi Kuat Bisa Mendorong IHSG Terus Positif Meski Optimisme Pasar Masih Terkendali

Senin, 10 Juni 2024 - 00:10 WIB

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:15 WIB

Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan

Berita Terbaru