Koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Tor Wennesland, mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil dengan meningkatnya kekerasan di daerah pendudukan Tepi Barat. Ia juga mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada hari Selasa (27/6) bahwa ia “sangat prihatin” dengan situasi tersebut.
Wennesland menyerukan kepada Israel sebagai “negara yang melakukan pendudukan” untuk melindungi warga Palestina dan properti mereka, dan mendesak pemerintah Israel untuk segera menghentikan perluasan daerah permukiman.
Koordinator khusus itu memberikan pengarahan kepada DK PBB mengenai laporan ke-26 tentang penerapan Resolusi Dewan Keamanan 2334.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejak laporan tertulis itu diserahkan, telah terjadi lonjakan tindak kekerasan yang mengkhawatirkan di utara dan pusat daerah pendudukan Tepi Barat, yang menimbulkan banyak korban jiwa baik di pihak Palestina maupun Israel, kata Wennesland.
Ia mengatakan bahwa ia khususnya khawatir dengan betapa ekstremnya tindak kekerasan para pemukim, termasuk banyak pemukim bersenjata yang secara sistematis menyerang desa-desa Palestina, meneror warga, terkadang di dekat dan/atau dengan dukungan pasukan keamanan Israel.
Riyad Mansour, Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, memberi tahu Dewan Keamanan bahwa “warga Palestina dihadapkan pada ancaman eksistensial,” dan mendesak DK PBB untuk “menunjukkan kepada mereka bahwa bantuan sedang dikerahkan. Anda, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa yang perkasa.”
Perwakilan Tetap Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan kepada DK PBB bahwa “akar konflik ini dipicu oleh hasutan tanpa henti dan insentif kekerasan yang ditumpahkan oleh seluruh tingkat kepemimpinan Palestina.”
Erdan menambahkan bahwa fokus pertemuan Dewan Keamanan “telah sepenuhnya menyimpang, alih-alih mengakui kebenaran.” Ia mengatakan, “sebagian besar dari Anda lebih suka menyalahkan Israel.”
Koordinator khusus PBB itu mengakhiri pengarahannya dengan mendesak seluruh pemimpin untuk “menginjak rem dan mempertimbangkan lagi pilihannya.”
“Pilihannya jelas: melanjutkan siklus kekerasan dan provokasi yang mengarah pada kekosongan politik; atau beralih ke dialog konstruktif yang terkait dengan tindakan nyata yang dapat menimbulkan harapan dan cakrawala politik,” kata Wennesland. [rd/rs]
[ad_2]
