LINGKARIN.COM – Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dapat memahami kebijakan pemerintah yang tetap menetapkan Harga Pokok Pembelian (HPP) beras dari petani sebesar Rp8.200 per kilogram.

Namun demikian, menurutnya, dengan HPP dengan besaran seperti itu, sudah tidak relevan lagi, mengingat sudah terjadi kenaikan harga pupuk dan BBM yang baru terjadi belakangan ini.

“Akan tetapi, kalau dinaikkan HPP ini, akan terjadi inflasi. Pemerintah banyak pertimbangan. ”

Transisi Ekonomi Hijau dengan Pembangunan EBT Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi ke Depan Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Risiko Global 2023, Kemenkeu Gelar Dialog Ekonomi

“Sehingga bagaimana menjaga kesetimbangan antara inflasi dan kesejahteraan petani,” ujar Sudin kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi IV DPR RI ke PT Wilmar Padi Indonesia (WPI), Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa 13 Desember 2022

Ia berharap pemerintah dalam waktu aka nada Rapat Terbatas (Ratas) mengenai hasil kesimpulan rapat tersebut dengan Kementan dan Bulog.

Sehingga, diharapkan pada Bulan Januari atau Februari 2023, HPP tersebut akan dinaikkan di kisaran Rp8.400 atau Rp8.500.

Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Risiko Global 2023, Kemenkeu Gelar Dialog Ekonomi Fokus RI Jangka Menengah: Infrastruktur, Pertumbuhan Transisi Ekonomi, dan Digitalisasi

“Itu harapan kami. Karena kami ini selalu ditanya rakyat kenapa Bulog kalau beli beras atau gabah murah sekali, ya karena berdasarkan HPP.”

“Kalau Bulog belinya lebih mahal untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP), maka akan nombok, kecuali yang untuk komersial. Untuk segmentasi beras komersial, Bulog masih berani di harga Rp10.200.”

“Tapi, kalau yang CBP tidak bisa, harus Rp8.200 atau Rp8.300. Muda-mudahan awal tahun depan ada perubahan HPP-nya,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Fokus RI Jangka Menengah: Infrastruktur, Pertumbuhan Transisi Ekonomi, dan Digitalisasi Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Diketahui, usulan untuk menaikkan HPP ini dalam rangka untuk merespon tingginya pembelian harga gabah yang dilakukan oleh PT WPI. PT WPI dapat membeli gabah dari petani dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pemerintah.

Sehingga, hal ini membuat para tengkulak, lebih memilih menjual gabah atau beras kepada pengusaha besar, dibandingkan ke penggiling lokal skala kecil.

Namun, secara jangka panjang, hal ini akan berdampak terhadap monopoli harga beras di pasaran dan matinya industri penggilingan lokal.

Pemerintah dan DPR Sepakati RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Genjot Pertumbuhan Investasi, Bahlil Lahadalia Minta Menkeu Tambah Dana Alokasi Khusus

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.