Pemimpin Jerman Bela Kesepakatan Hentikan Migran di Perbatasan Uni Eropa

- Pewarta

Kamis, 22 Juni 2023 - 18:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Kanselir Jerman Olaf Scholz, Kamis (22/6), membela kesepakatan untuk menghentikan migran memasuki Uni Eropa sampai peluang mereka untuk mendapatkan suaka ditinjau, dengan alasan bahwa pengaturan yang selama ini diterapkan negara itu “sama sekali tidak berfungsi.”

Berbicara kepada para anggota parlemen di Berlin, ia mengatakan kompromi yang dicapai awal bulan ini oleh 27 negara anggota Uni Eropa setelah negosiasi bertahun-tahun adalah “kesepakatan bersejarah.”

Kelompok-kelompok HAM mengkritik kesepakatan itu, dengan mengatakan para migran, termasuk keluarga dengan anak-anak, akan ditahan di kamp-kamp, sementara pihak berwenang memeriksa apakah mereka kemungkinan akan diberikan perlindungan pengungsi di dalam UE. Detailnya masih harus dibicarakan dalam negosiasi dengan Parlemen Eropa, yang harus menyetujui perubahan aturan migrasi Uni Eropa sebelum diberlakukan.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Saya tahu bahwa perjanjian itu bukannya tanpa kontroversi di Jerman,” kata Scholz kepada parlemen. “Semua orang harus berkompromi, termasuk Jerman.”

“Tapi itu adalah hal yang benar untuk dilakukan demi kepentingan persatuan dan kemampuan Eropa untuk bertindak,” tambahnya. “Itu benar, karena sistem kita saat ini benar-benar tidak berfungsi.”

Pada periode Januari hingga Mei, total 135.961 orang mengajukan permohonan suaka di Jerman, naik 76,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menurut Kantor Federal untuk Urusan Migrasi dan Pengungsi negara itu.

Kebanyakan dari mereka berasal dari Suriah, Afghanistan atau Turki.

Pada tahun 2022, 12.945 pencari suaka yang ditolak dideportasi dari Jerman. Namun, menurut otoritas Jerman, ada 304.308 orang di Jerman per 31 Desember 2022, yang permohonan suaka mereka telah ditolak tetapi belum dideportasi, lapor kantor berita Jerman DPA.

Alasan penundaan deportasi mereka bermacam-macam, mulai dari masalah kesehatan hingga hambatan birokrasi. Seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai keputusan akhir tentang permohonan suaka dibuat karena pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan jika klaim mereka ditolak.

Scholz mencatat bahwa banyak migran tidak mengajukan permohonan suaka sampai mereka mencapai Jerman, meskipun negara itu dikelilingi oleh negara anggota UE lainnya yang harus mendaftarkan mereka terlebih dahulu di bawah aturan blok yang ada.

“Mereka yang hanya memiliki peluang sangat kecil untuk diakui sebagai pengungsi akan melalui proses suaka dan pemulangan yang cepat di perbatasan eksternal (Uni Eropa) di masa mendatang,” katanya. “Namun, mereka yang memiliki peluang bagus untuk mendapatkan perlindungan di Eropa, karena mereka berasal dari zona perang atau dianiaya secara politik, akan terdaftar dan dapat memasuki Uni Eropa di masa mendatang.”

Scholz mengatakan sistem baru itu akan meringankan beban Jerman, yang telah melihat lebih dari 2 juta aplikasi suaka selama dekade terakhir.

Ia menekankan bahwa negara-negara yang menolak untuk menerima jatah pengungsi di masa depan harus memberikan kontribusi keuangan untuk biaya yang ditanggung oleh negara lain. [ab/lt]
[ad_2]

Berita Terkait

Melalui Penyelesaian Sengketa WTO, Tiongkok Ajukan Gugatan Terhadap Amerika Serikat Masalah Tarif
Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump
Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok
Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas
Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs
Kerja Sama BNSP dan KBRI di Tokyo: Indonesia dan Jepang Optimalisasi Tenaga Kerja
Hong Kong Kurangi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Reuters akan Gugat Turki atas Larangan terhadap Artikel Mereka

Berita Terkait

Jumat, 11 April 2025 - 07:26 WIB

Melalui Penyelesaian Sengketa WTO, Tiongkok Ajukan Gugatan Terhadap Amerika Serikat Masalah Tarif

Selasa, 21 Januari 2025 - 11:12 WIB

Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump

Senin, 20 Januari 2025 - 11:17 WIB

Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok

Senin, 20 Januari 2025 - 10:23 WIB

Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas

Selasa, 15 Oktober 2024 - 13:44 WIB

Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs

Berita Terbaru

Pers Rilis

“The Empowerers | Laos on the Move”

Kamis, 22 Okt 2026 - 02:00 WIB