Pengadilan Inggris: Rencana Relokasi Pencari Suaka ke Rwanda Tidak Sah

- Pewarta

Kamis, 29 Juni 2023 - 22:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


Rencana Inggris untuk mendeportasi pencari suaka ke Rwanda melanggar hukum, demikian diputuskan oleh Pengadilan Banding London, Kamis (29/6). Ini merupakan kemunduran besar bagi PM Rishi Sunak yang telah berjanji akan menghentikan kedatangan para migran yang melintasi Selat Inggris dengan perahu-perahu kecil.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai tahun lalu, pemerintah Inggris berencana untuk mengirimkan puluhan ribu pencari suaka yang tiba di pesisirnya yang berjarak lebih dari 6.400 kilometer dari negara di Afrika Timur itu.

Rencana penerbangan pertama deportasi diblokir setahun silam dalam putusan pada saat-saat terakhir yang diambil Mahkamah HAM Eropa (ECHR). Mahkamah ini mengeluarkan putusan sementara yang menghalangi deportasi hingga putusan mengenai tindakan hukum di Inggris.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pada Desember lalu, Pengadilan Tinggi menetapkan kebijakan itu sah. Namun,  putusan itu ditentang oleh para pencari suaka dari beberapa negara serta beberapa organisasi HAM.

Sewaktu mengumumkan putusan Pengadilan Banding, tiga hakim senior memutuskan dengan suara mayoritas bahwa Rwanda tidak dapat dianggap sebagai negara ketiga yang aman.

“Kekurangan dalam sistem suaka di Rwanda adalah sedemikian besarnya sehingga ada alasan kuat untuk percaya bahwa ada risiko nyata bahwa orang-orang yang dikirim ke Rwanda akan dipulangkan ke negara asal mereka di mana mereka menghadapi persekusi atau perlakuan tidak manusiawi lainnya,” kata hakim Ian Burnett.

Burnett mengatakan ia sendiri tidak setuju dengan hakim lainnya mengenai hal tersebut.

 

Putusan ini merupakan pukulan besar bagi PM Rishi Sunak yang menghadapi tingkat inflasi yang tinggi, dukungan publik yang merosot, dan tekanan yang kian meningkat dari partainya dan rakyat untuk mengatasi kedatangan imigran dengan perahu kecil.

Sunak telah membuat “hentikan perahu kecil” sebagai satu dari lima prioritasnya dan berharap penurunan jumlah kedatangan akan membantu Partai Konservatifnya untuk meraih kemenangan tak terduga pada pemilihan nasional mendatang. [uh/ab]
[ad_2]

Berita Terkait

Melalui Penyelesaian Sengketa WTO, Tiongkok Ajukan Gugatan Terhadap Amerika Serikat Masalah Tarif
Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump
Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok
Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas
Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs
Kerja Sama BNSP dan KBRI di Tokyo: Indonesia dan Jepang Optimalisasi Tenaga Kerja
Hong Kong Kurangi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Reuters akan Gugat Turki atas Larangan terhadap Artikel Mereka

Berita Terkait

Jumat, 11 April 2025 - 07:26 WIB

Melalui Penyelesaian Sengketa WTO, Tiongkok Ajukan Gugatan Terhadap Amerika Serikat Masalah Tarif

Selasa, 21 Januari 2025 - 11:12 WIB

Bukan Konfrontasi, Tiongkok Siap Bekerja Sama dengan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump

Senin, 20 Januari 2025 - 11:17 WIB

Tak Tersedia Lagi di App Store dan Google Play Store di AS, Penguman Resmi Aplikasi Asal Tiongkok Tiktok

Senin, 20 Januari 2025 - 10:23 WIB

Menlu RI Sugiono Lakukan Pertemuan Bilateral dengan Menlu Malaysia Mohamad Hasan, Ini yang Dibahas

Selasa, 15 Oktober 2024 - 13:44 WIB

Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Tiongkok pada 2024 dan 2025 Meningkat, Kata Goldman Sachs

Berita Terbaru