Kesepakatan untuk menaikkan plafon utang AS berhasil melewati ujian besar pertamanya di Kongres AS pada Selasa (30/5). Kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah rancangan undang-undang itu menerima cukup dukungan dalam pemungutan suara Komite Peraturan DPR AS, terlepas dari reaksi negatif kubu konservatif fraksi Republik yang memunculkan kembali ancaman gagal bayar, yang pertama kali bagi AS jika sampai terjadi.
Anggota Kongres AS punya waktu hingga Senin (5/6) untuk mengesahkan perjanjian kubu Republik dan Demokrat menjadi undang-undang, untuk menaikkan batas pinjaman dan memastikan negara itu tidak gagal membayar kewajiban finansialnya, yang dapat mengakibatkan ekonomi nomor satu dunia itu jatuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terdapat kelegaan di seantero Washington ketika Ketua DPR AS Kevin McCarthy, dari Partai Republik, dan Presiden AS Joe Biden, dari Partai Demokrat, menyepakati “Rancangan Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal” setebal 99 halaman akhir pekan lalu. Mereka sepakat untuk mengurangi anggaran belanja federal dan menaikkan plafon utang hingga 2025.
RUU itu memerlukan dukungan kongres pada pemungutan suara penting di DPR AS pada hari Rabu (31/5), meski sempat hampir gagal mendapatkan cukup dukungan pada hari Selasa, ketika Komite Peraturan DPR mempersiapkan RUU itu untuk dibahas di sidang paripurna DPR.
Kubu konservatif mengungkapkan kemarahan mereka, karena usulan pemangkasan anggaran dalam kesepakatan itu jauh lebih sedikit dari yang mereka sepakati dalam RUU lain yang sudah disahkan DPR AS – yang dikuasai Partai Republik – bulan lalu. Para pimpinan partai berusaha keras agar RUU yang baru dapat diloloskan pihak komite agar bisa dibahas di sidang paripurna.
Pada akhirnya, RUU itu berhasil diloloskan ke sidang paripurna, yang rencananya akan digelar pada Rabu (31/5) malam waktu setempat, setelah menerima dukungan suara dengan hasil 7-6, di mana dua anggota komite fraksi Republik berhaluan kanan garis keras – Chip Roy dan Ralph Norman – bersama empat anggota komite dari fraksi Demokrat menolak RUU itu.
RUU itu telah dikritik keras sekelompok politisi yang berjanji akan menolaknya dalam pemungutan suara di sidang paripurna, di mana Roy menyebutnya sebagai “sandwich kotoran,” di mana poin-poin kesepakatan yang buruk dipoles dengan poin-poin kesepakatan lain agar tampak manis.
Kesepakatan Buruk
“Tidak seorang pun anggota Partai Republik patut mendukung kesepakatan ini. Ini kesepakatan yang buruk. Tidak ada yang memilih kami ke sini (Kongres AS) untuk menambah utang hingga $4 triliun tanpa mendapat imbalan apa pun,” ungkap Roy dalam konferensi pers yang digelar Kaukus Kebebasan yang ultra-konservatif pada Selasa (30/5).
Kesepakatan itu akan mempertahankan jumlah anggaran pengeluaran federal tahun 2024 sambil meningkatkan belanja bagi kebutuhan pertahanan dan veteran, sekaligus mengambil kembali anggaran bantuan COVID senilai $28 miliar yang belum terpakai.
Yang terpenting, kesepakatan itu akan membatasi kenaikan anggaran belanja maksimal satu persen hingga tahun 2025 – tahun setelah tahun pemilu presiden AS. Poin itu menguntungkan Biden yang tidak perlu melalui krisis serupa tahun depan, di puncak masa kampanye pilpresnya.
Sementara itu, kesepakatan yang sama akan memperketat persyaratan kerja bagi sejumlah program bantuan federal, meski tidak mereformasi secara signifikan program asuransi kesehatan pemerintah, seperti yang diinginkan Partai Republik.
“RUU ini bukan seperti apa yang semua orang inginkan. Namun RUU ini bermanfaat bagi rakyat Amerika di beberapa bidang,” kata anggota DPR dari fraksi Republik, Jason Smith, kepada Komite Peraturan DPR.
Ahli strategi partai yakin bahwa gerutuan dari sayap kanan tidak mewakili konsensus internal partai yang lebih besar.
“Saya tidak yakin apa yang dikhawatirkan orang-orang dalam RUU itu,” kata McCarthy dalam percakapan singkat dengan wartawan di Kongres. Ia mengaku “percaya diri” RUU itu akan disahkan. [rd/rs]
[ad_2]
