LINGKARIN.COM – Sejak awal, proyek kereta cepat Jakarta Bandung, atau sebut saja Kereta Cepat China, sudah menuai banyak masalah.
Pada awalnya, biaya proyek kereta cepat China dibuat lebih murah dari pesaingnya, Jepang, sehingga terpilih sebagai pemenang proyek.
Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan China pada awalnya menawarkan 5,57 miliar dolar AS
Nikel Sudah Dikuasai Cina, Presiden Jokowi Baru Hentikan Ekspor Mineral dan Batubara Termasuk Arief Rosyid Hasan, 7 Pengusaha Indonesia Jadi Investor Restoran Sabor di Madrid Spanyol
Yang kemudian membengkak menjadi 5,98 miliar dolar AS, dan membengkak lagi menjadi 6,07 miliar dolar AS. Entah mengapa, Indonesia menerima semua ini.
Pertanyaannya, apakah penawaran awal 5,57 miliar dolar AS hanya sebagai upaya memenangi proyek, tetapi harga yang sebenarnya adalah 6,07 miliar dolar AS?
Kalau memang seperti itu maka penawaran dari China dapat dianggap sebagai manipulasi atau kecurangan proyek?
Bantuan Subsidi Upah, Pos Indonesia Ingatkan Warga Cairkan Sebelum 20 Desember 2022 Prediksi BI, Ekonomi Indonesia Tumbuh di Kisaran 4,7 hingga 5,5 Persen pada 2024
Selain itu, di lihat dari sisi pembiayaan, penawaran Jepang sebenarnya jauh lebih menarik.
Jepang menawarkan suku bunga pembiayaan (pinjaman) yang sangat murah, hanya 0,1 persen per tahun.
Jauh lebih murah dari suku bunga pinjaman yang ditawarkan China, yaitu 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari pinjaman Jepang.
Efektif untuk Content Placement, Berikut 10 Media Online yang Sudah Punya Kanal Google News Liliana Kartika SH Laporkan PT Panin Dai- Ichi Life, PT Equity, dan PT Bank Keb Hana ke Polda Metro Jaya
Terlepas dari itu semua, faktanya, China telah memenangi proyek kereta cepat.
Masalahnya, proyek tidak kunjung selesai dan biaya proyek juga membengkak terus.
Tidak tanggung-tanggung, biaya proyek diperkirakan membengkak lagi sekitar 2 miliar dolar AS, menjadi 8,1 miliar dolar AS.
Program Peremajaan Sawit Rakyat Harus Merata Bagi Seluruh Petani Sawit Indonesia Cukai Rokok Naik Sampai 15 Persen, Pemerintah Kejar Setoran Tutup Kekurangan Anggaran
Tetapi, berdasarkan audit BPKP pembengkakan biaya proyek kereta cepat ditetapkan 1,68 miliar dolar AS, menjadi 7,55 miliar dolar AS.
Buntut dari itu semua, konsorsium Kereta Cepat Indonesia China minta konsesi kereta cepat diperpanjang (dari 50 tahun) menjadi 80 tahun.
Dikabarkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan konsesi ini.
Negara Bisa Bangkrut Jika Terlambat Manfaatkan Energi Baru dan Energi Terbarukan Merasa Heran dengan ASO Hanya Wilayah Jabodetabek, Padahal Perintah UU Adalah…
Berdasarkan semua fakta di atas, terindikasi pemilihan proyek Kereta Cepat China ini sudah merugikan keuangan negara.
Ada empat alasan untuk itu.
1. Komponen biaya bunga.
PT Pupuk Indonesia Go Internasional Lewat Ekspansi di Dubai, Uni Emirat Arab PT Telkom Indonesia Tbk Catatkan Laba Bersih Operasi Sebesar Rp19,42 Triliun
Kalau biaya bunga pinjaman masuk dalam evaluasi biaya proyek, maka kereta cepat Jepang seharusnya lebih murah.
Sehingga, pemilihan proyek kereta cepat China, yang secara total lebih mahal dari Jepang, sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara.
2. Pembebanan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS.
2 Farmasi Pengguna Ambang Batas Pemakaian EG dan DEG dalam Pendalaman Polisi Pastikan Pengembalian Hak Tagih Negara, Satgas BLBI Sita Aset Obligor Bank Namura
Siapa yang menanggung pembengkakan biaya proyek? Kalau ini merupakan kesalahan kontraktor, maka harus menjadi tanggung jawab kontraktor.
Dan tidak boleh dibebankan ke pemilik proyek (joint venture), yang apabila dilakukan maka akan menjadi kerugian keuangan negara.
3. Dana talangan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS.
Pertanyaannya, siapa yang menalangi pembengkakan biaya proyek selama ini? Sepertinya uang dari pihak China maupun kredit dari Bank belum turun.
Apakah artinya pihak Indonesia yang menalangi pembengkakan biaya proyek, dengan menggunakan APBN?
Karena ini adalah proyek Joint Venture, maka dana talangan dari pihak Indonesia, apalagi kalau pakai APBN, merupakan kerugian keuangan negara?
4. Penambahan Konsesi menjadi 80 tahun.
Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang.
Penambahan waktu konsesi menjadi 80 tahun berarti menguntungkan pihak lain, dan merugikan pendapatan negara dari hak konsesi.
Melihat indikasi dan potensi kerugian negara yang sangat besar dan begitu jelas.
Mengapa pihak yang berwenang, terutama KPK dan DPR, terdiam saja? Apakah keduanya sudah di bawah cengkeraman kekuasaan?
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***
Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.
