Salah Satunya Komponen Biaya Bunga, Inilah 4 Alasan Kuat Proyek Kereta Cepat Rugikan Keuangan Negara

- Pewarta

Jumat, 23 Desember 2022 - 13:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Sejak awal, proyek kereta cepat Jakarta Bandung, atau sebut saja Kereta Cepat China, sudah menuai banyak masalah.

Pada awalnya, biaya proyek kereta cepat China dibuat lebih murah dari pesaingnya, Jepang, sehingga terpilih sebagai pemenang proyek.

Jepang menawarkan biaya proyek kereta cepat 6,2 miliar dolar AS. Sedangkan China pada awalnya menawarkan 5,57 miliar dolar AS

Nikel Sudah Dikuasai Cina, Presiden Jokowi Baru Hentikan Ekspor Mineral dan Batubara Termasuk Arief Rosyid Hasan, 7 Pengusaha Indonesia Jadi Investor Restoran Sabor di Madrid Spanyol

Yang kemudian membengkak menjadi 5,98 miliar dolar AS, dan membengkak lagi menjadi 6,07 miliar dolar AS. Entah mengapa, Indonesia menerima semua ini.

Pertanyaannya, apakah penawaran awal 5,57 miliar dolar AS hanya sebagai upaya memenangi proyek, tetapi harga yang sebenarnya adalah 6,07 miliar dolar AS?

Kalau memang seperti itu maka penawaran dari China dapat dianggap sebagai manipulasi atau kecurangan proyek?

Bantuan Subsidi Upah, Pos Indonesia Ingatkan Warga Cairkan Sebelum 20 Desember 2022 Prediksi BI, Ekonomi Indonesia Tumbuh di Kisaran 4,7 hingga 5,5 Persen pada 2024

Selain itu, di lihat dari sisi pembiayaan, penawaran Jepang sebenarnya jauh lebih menarik.

Jepang menawarkan suku bunga pembiayaan (pinjaman) yang sangat murah, hanya 0,1 persen per tahun.

Jauh lebih murah dari suku bunga pinjaman yang ditawarkan China, yaitu 2 persen per tahun, atau 20 kali lipat lebih mahal dari pinjaman Jepang.

Efektif untuk Content Placement, Berikut 10 Media Online yang Sudah Punya Kanal Google News Liliana Kartika SH Laporkan PT Panin Dai- Ichi Life, PT Equity, dan PT Bank Keb Hana ke Polda Metro Jaya

Terlepas dari itu semua, faktanya, China telah memenangi proyek kereta cepat.

Masalahnya, proyek tidak kunjung selesai dan biaya proyek juga membengkak terus.

Tidak tanggung-tanggung, biaya proyek diperkirakan membengkak lagi sekitar 2 miliar dolar AS, menjadi 8,1 miliar dolar AS.

Program Peremajaan Sawit Rakyat Harus Merata Bagi Seluruh Petani Sawit Indonesia Cukai Rokok Naik Sampai 15 Persen, Pemerintah Kejar Setoran Tutup Kekurangan Anggaran

Tetapi, berdasarkan audit BPKP pembengkakan biaya proyek kereta cepat ditetapkan 1,68 miliar dolar AS, menjadi 7,55 miliar dolar AS.

Buntut dari itu semua, konsorsium Kereta Cepat Indonesia China minta konsesi kereta cepat diperpanjang (dari 50 tahun) menjadi 80 tahun.

Dikabarkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memberi perpanjangan konsesi ini.

Negara Bisa Bangkrut Jika Terlambat Manfaatkan Energi Baru dan Energi Terbarukan Merasa Heran dengan ASO Hanya Wilayah Jabodetabek, Padahal Perintah UU Adalah…

Berdasarkan semua fakta di atas, terindikasi pemilihan proyek Kereta Cepat China ini sudah merugikan keuangan negara.

Ada empat alasan untuk itu.

1. Komponen biaya bunga.

PT Pupuk Indonesia Go Internasional Lewat Ekspansi di Dubai, Uni Emirat Arab PT Telkom Indonesia Tbk Catatkan Laba Bersih Operasi Sebesar Rp19,42 Triliun

Kalau biaya bunga pinjaman masuk dalam evaluasi biaya proyek, maka kereta cepat Jepang seharusnya lebih murah.

Sehingga, pemilihan proyek kereta cepat China, yang secara total lebih mahal dari Jepang, sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

2. Pembebanan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS.

2 Farmasi Pengguna Ambang Batas Pemakaian EG dan DEG dalam Pendalaman Polisi Pastikan Pengembalian Hak Tagih Negara, Satgas BLBI Sita Aset Obligor Bank Namura

Siapa yang menanggung pembengkakan biaya proyek? Kalau ini merupakan kesalahan kontraktor, maka harus menjadi tanggung jawab kontraktor.

Dan tidak boleh dibebankan ke pemilik proyek (joint venture), yang apabila dilakukan maka akan menjadi kerugian keuangan negara.

3. Dana talangan pembengkakan biaya proyek 1,68 miliar dolar AS.

Pertanyaannya, siapa yang menalangi pembengkakan biaya proyek selama ini? Sepertinya uang dari pihak China maupun kredit dari Bank belum turun.

Apakah artinya pihak Indonesia yang menalangi pembengkakan biaya proyek, dengan menggunakan APBN?

Karena ini adalah proyek Joint Venture, maka dana talangan dari pihak Indonesia, apalagi kalau pakai APBN, merupakan kerugian keuangan negara?

4. Penambahan Konsesi menjadi 80 tahun.

Dalam kondisi apapun, waktu konsesi tidak boleh ditambah, karena ini merupakan kesepakatan pelaksanaan tender proyek sejak awal bersama pesaing Jepang.

Penambahan waktu konsesi menjadi 80 tahun berarti menguntungkan pihak lain, dan merugikan pendapatan negara dari hak konsesi.

Melihat indikasi dan potensi kerugian negara yang sangat besar dan begitu jelas.

Mengapa pihak yang berwenang, terutama KPK dan DPR, terdiam saja? Apakah keduanya sudah di bawah cengkeraman kekuasaan?

Oleh: Anthony BudiawanManaging Director PEPS (Political Economy and Policy Studies).***

Klik Google News untuk mengetahui aneka berita dan informasi dari editor Lingkarin.com, semoga bermanfaat.

Berita Terkait

LSP Perikanan Hias Indonesia Resmi Terbentuk: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM untuk Daya Saing Global
Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan
Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024
Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Jumat, 31 Mei 2024 - 04:15 WIB

Prakonvensi RSKKNI Pembiayaan: OJK Bahas Pentingnya Standar Kompetensi di Sektor Keuangan

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:27 WIB

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian

Sabtu, 27 April 2024 - 14:31 WIB

Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah

Kamis, 25 April 2024 - 13:55 WIB

Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Sabtu, 20 April 2024 - 09:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia

Berita Terbaru