POINNEWS.COM – Pernyataan Bupati Meranti Muh Adil yang keras menyebut Kementerian Keuangan berisi Setan dan Iblis adalah akumulasi dan puncak kekesalan dan kekecewaannya.
Utamanya terhadap Kementerian Keuangan yang sudah berkali kali berupaya ditemuinya tetapi respon nya sangat mengecewakan.
Dia mengatakan ditemui oleh pejabat yang tidak berkompeten memberikan penjelasan.
Baca Juga Warga Diimbau Waspada Penipuan Mengatasnamakan Dinas Sosial Jabar Ketua KPK Sebut Sejak 2004-2022 Sudah Lebih dari 1.479 Koruptor Ditangkap
Masalah Dana Bagi Hasil Daerah yang dipersoalkan Bupati Meranti ini memang amat wajar dan beralasan.
Karena menurut data yang dia miliki ketika Konflik Rusia – Ukraina terjadi ada kenaikan harga minyak dunia.
Dimana minyak dari Meranti dijual dan produksinya pun meningkat sampai 7000 barel per hari tetapi mengapa bagi hasil yang diterima Meranti justru berkurang.
Baca Juga Zulkifli Hasan Pastikan Harga dan Ketersediaan Pangan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru Aman Menteri BUMN Erick Thohir Dorong Anak Muda untuk Jadi Pelaku Ekonomi
Penjelasan Yustinus sebagai orang KemenKeu ini terlalu menyederhanakan masalah dan terkesan tidak peka terhadap apa yang terjadi di daerah.
Pernyataannya yang membela Kementerian Keuangan tempat dia bekerja dan meminta Bupati Meranti Muh Adil untuk meminta maaf ini terkesan sikap yang arogan dan pusat Oriented.
Yustinus yang meminta Muh Adil untuk meminta maaf secara terbuka menunjukkan bahwa dirinya sudah menganggap Bupati Meranti itu bersalah.
Baca Juga Efektif untuk Content Placement, Berikut 10 Media Online yang Sudah Punya Kanal Google News Liliana Kartika SH Laporkan PT Panin Dai- Ichi Life, PT Equity, dan PT Bank Keb Hana ke Polda Metro Jaya
wdangkan apa yang dijalankan oleh Kemenkeu sudah benar, inilah adalah sikap yang seakan Pusat selalu benar.
Dan ketika ada Masalah antara Pusat dan daerah maka pusat yang benar dan daerah yang salah.
Padahal dari cerita yang disampaikan sang Bupati dirinya sudah berusaha berkali kali untuk meminta kejelasan terhadap pembagian tersebut.
Baca Juga Dapat PMN Rp1,5 Triliun, Perum Perumnas Diminta Telusuri Akar Masalah Keuangan Kasus Covid Melandai, KTT G20 Indonesia di Bali Diharapkan Dongkrak Perekonomian Daerah
Namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak Kementerian Keuangan.
Sebagai seorang kepala daerah adalah wajar jika dirinya ingin meminta kejelasan terkait Sumber Daya Alam di daerah nya yang di keruk namun hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Meranti.
Justru dalam hal ini kita menjadi bertanya kepada Kementerian Keuangan dengan adanya kenaikan harga minyak dan meningkatnya produksi minyak mengapa pembagian Kabupaten Meranti justru berkurang seperti yang disuarakan Muh Adil.
Baca Juga Menkeu Sri Mulyani Sebut Dana Pandemi Langkah Kongkret Pertemuan G20 Indonesia Soal Tambang Ilegal, Komisi VII Pastikan Akan Panggil Menteri ESDM hingga Pihak Terkait
Dan justru kita menduga ada hal yang ditutupi oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Pusat terkait hasil dari pendapatan minyak bumi tersebut.
Kemana larinya pendapatan minyak bumi yang besar tersebut mengapa daerah penghasil minyak bumi.
Seperti Kabupaten Meranti ini mengalami kemiskinan ekstrem sementara hasil buminya disedot habis habisan.
Baca Juga Disetujui DPR, Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Non Tunai untuk 2 BUMN Ini Harga Pangan Mulai Naik, Bapanas agar Bentuk Sistem Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan
Dan jika pusat tidak bisa menjelaskan hal ini secara jelas dan gamblang maka akan muncul Muhamad Adil Muhammad Adil berikut nya yang berteriak menuntut keadilan daerah dan masyarakatnya.
Oleh: Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***
