Tanggapan Staf Ahli MenKeu Yustinus Prastowo terhadap Bupati Meranti Terlalu Pusat Oriented

- Pewarta

Kamis, 15 Desember 2022 - 11:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POINNEWS.COM – Pernyataan Bupati Meranti Muh Adil yang keras menyebut Kementerian Keuangan berisi Setan dan Iblis  adalah akumulasi dan puncak kekesalan dan kekecewaannya.

Utamanya terhadap Kementerian Keuangan yang sudah berkali kali berupaya ditemuinya tetapi respon nya sangat mengecewakan.

Dia mengatakan ditemui oleh pejabat yang tidak berkompeten memberikan penjelasan.

Baca Juga Warga Diimbau Waspada Penipuan Mengatasnamakan Dinas Sosial Jabar Ketua KPK Sebut Sejak 2004-2022 Sudah Lebih dari 1.479 Koruptor Ditangkap

Masalah Dana Bagi Hasil Daerah yang dipersoalkan Bupati Meranti ini memang amat wajar dan beralasan.

Karena menurut data yang dia miliki ketika Konflik Rusia – Ukraina terjadi ada kenaikan harga minyak dunia.

Dimana minyak dari Meranti dijual dan produksinya pun meningkat sampai 7000 barel per hari tetapi mengapa bagi hasil yang diterima Meranti justru berkurang.

Baca Juga Zulkifli Hasan Pastikan Harga dan Ketersediaan Pangan Jelang Libur Natal dan Tahun Baru Aman Menteri BUMN Erick Thohir Dorong Anak Muda untuk Jadi Pelaku Ekonomi

Penjelasan Yustinus sebagai orang KemenKeu ini terlalu menyederhanakan masalah dan terkesan tidak peka terhadap apa yang terjadi di daerah.

Pernyataannya yang membela Kementerian Keuangan tempat dia bekerja dan meminta Bupati Meranti Muh Adil untuk meminta maaf ini terkesan sikap yang arogan dan pusat Oriented.

Yustinus yang meminta Muh Adil untuk meminta maaf secara terbuka menunjukkan bahwa dirinya sudah menganggap Bupati Meranti itu bersalah.

Baca Juga Efektif untuk Content Placement, Berikut 10 Media Online yang Sudah Punya Kanal Google News Liliana Kartika SH Laporkan PT Panin Dai- Ichi Life, PT Equity, dan PT Bank Keb Hana ke Polda Metro Jaya

wdangkan apa yang dijalankan oleh Kemenkeu sudah benar, inilah  adalah sikap yang seakan Pusat selalu benar.

Dan ketika ada Masalah antara Pusat dan daerah maka pusat yang benar dan daerah yang salah.

Padahal dari cerita yang disampaikan sang Bupati dirinya sudah berusaha berkali kali untuk meminta kejelasan terhadap pembagian tersebut.

Baca Juga Dapat PMN Rp1,5 Triliun, Perum Perumnas Diminta Telusuri Akar Masalah Keuangan Kasus Covid Melandai, KTT G20 Indonesia di Bali Diharapkan Dongkrak Perekonomian Daerah

Namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak Kementerian Keuangan.

Sebagai seorang kepala daerah adalah wajar jika dirinya ingin meminta kejelasan terkait Sumber Daya Alam di daerah nya yang di keruk namun hasilnya tidak dinikmati oleh masyarakat Meranti.

Justru dalam hal ini kita menjadi bertanya  kepada Kementerian Keuangan dengan adanya kenaikan harga minyak dan meningkatnya produksi minyak mengapa pembagian Kabupaten Meranti justru berkurang seperti yang disuarakan Muh Adil.

Baca Juga Menkeu Sri Mulyani Sebut Dana Pandemi Langkah Kongkret Pertemuan G20 Indonesia Soal Tambang Ilegal, Komisi VII Pastikan Akan Panggil Menteri ESDM hingga Pihak Terkait

Dan justru kita menduga ada hal yang ditutupi oleh Kementerian Keuangan dan Pemerintah Pusat terkait hasil dari pendapatan minyak bumi tersebut.

Kemana larinya pendapatan minyak bumi yang besar tersebut mengapa daerah penghasil minyak bumi.

Seperti Kabupaten Meranti ini mengalami kemiskinan ekstrem sementara hasil buminya disedot habis habisan.

Baca Juga Disetujui DPR, Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara Non Tunai untuk 2 BUMN Ini Harga Pangan Mulai Naik, Bapanas agar Bentuk Sistem Pangan yang Tangguh dan Berkelanjutan

Dan jika pusat tidak bisa menjelaskan hal ini secara jelas dan gamblang maka akan muncul Muhamad Adil Muhammad Adil berikut nya yang berteriak menuntut keadilan daerah dan masyarakatnya.

Oleh: Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute.***

Berita Terkait

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024
Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia
Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:27 WIB

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian

Sabtu, 27 April 2024 - 14:31 WIB

Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah

Kamis, 25 April 2024 - 13:55 WIB

Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Sabtu, 20 April 2024 - 09:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia

Kamis, 18 April 2024 - 15:44 WIB

Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi oleh BNSP Berjalan Sukses

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB