Terbukti, Ada Kerugian Keuangan Negara dalam Proyek Kereta Cepat

- Pewarta

Kamis, 15 Desember 2022 - 08:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung membengkak. Awalnya sekitar 6 miliar dolar AS.

Kemudian dilaporkan ada pembengkakan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS, atau sekitar Rp28,5 triliun, membuat biaya proyek kereta cepat menjadi 7,9 miliar dolar AS.

Kemudian, melalui audit BPKP, ditetapkan biaya proyek membengkak ‘hanya’ 1,176 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun.

Pengamat Sinyalir Ada Modus Pencucian Uang dalam Bisnis Tambang Ilegal

Pelaporan Keberlanjutan Isu Sampah Dukung Kurangi Sampah Laut dan Tingkatkan Ekonomi Sirkular

Kemudian, pembengkakan biaya ini dikoreksi menjadi 1,4 miliar AS atau sekitar Rp21,6 triliun.

Masalahnya, nilai pembengkakan biaya kereta cepat ini sudah dalam tahap yang tidak normal.

Sangat besar sekali. Mencapai lebih dari 20 persen dari nilai proyek.

Kominfo Buka Layanan Sementara PayPal, Minta Segera Pindahkan Dana dari Platform Tersebut

Dipercaya LLDIKTI Wilayah III, STBA LIA Jakarta Laksanakan Program Pengembangan Kompetensi Berbahasa Asing

Menurut pengakuan pemerintah, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, salah satu alasan terjadi pembengkakan biaya karena perhitungan dari pihak China meleset.

Pengakuan ini bisa menjadi bukti sudah terjadi kerugian keuangan negara.

Karena ada beberapa komponen biaya yang tidak dimasukkan di dalam perhitungan awal tender.

Pemerintah Setempat Siapkan Hunian Sementara, Pasca Abrasi Pantai Minahasa Selatan

Diduga Curang, ITW Minta Aparat Selidiki Perusahaan Asing yang Kuasai Bahan Pokok dan Pangan

Kalau komponen biaya tersebut masuk ke dalam perhitungan, maka biaya proyek akan lebih besar. Bukan lagi 6 miliar dolar AS, tetapi jauh lebih besar dari itu.

Dan bisa jauh lebih besar dari biaya proyek yang ditawarkan oleh Jepang yang sebesar 6,2 miliar dolar AS. Sehingga merugikan keuangan negara.

Karena itu, biaya yang awalnya seharusnya ada, tetapi ditiadakan untuk memenangi proyek, dan kemudian sekarang baru muncul lagi sebagai pembengkakan biaya, patut diduga sebagai manipulasi tender yang merugikan keuangan negara.

Harga Komoditas Pangan Alami Kenaikan, Termasuk Cabai dan Bawang Merah

Meski Hewan Ternak Dilanda PMK, Kementan Pastikan Stok Hewan Kurban Idul Adha Aman

Kemudian, kedua adalah komponen bunga pinjaman. Biaya proyek kereta cepat menggunakan 75 persen pinjaman komersial dengan suku bunga 2 persen per tahun, dengan grace period 10 tahun.

Artinya, biaya bunga pinjaman kereta cepat per tahun mencapai 90 juta dolar AS (6 miliar dolar AS x 75 persen x 2 persen), atau 900 juta dolar AS selama 10 tahun grace period.

Sedangkan Jepang menawarkan bunga pinjaman hanya 0,1 persen saja per tahun, atau hanya 1/20 dari bunga pinjaman China.

Artinya, dengan nilai pinjaman yang sama, bunga pinjaman ke Jepang hanya 45 juta dolar AS selama 10 tahun grace period (6 miliar dolar AS x 75 persen x 0,1 persen x 10 tahun).

Dengan demikian, selisih pembayaran bunga kepada China versus kepada Jepang lebih mahal 855 juta dolar AS selama 10 tahun.

Jumlah ini jauh lebih besar dari selisih nilai proyek yang hanya sekitar 200 juta dolar AS saja.

Maka itu, komponen biaya bunga juga merupakan kerugian keuangan negara yang jelas dan nyata, yang seharusnya masuk dalam komponen biaya proyek ketika mengevaluasi penawaran tender.

Meskipun kerugian negara ini nampaknya sudah jelas dan nyata, tetapi semua pihak yang berwenang mengawasi pemerintah dan keuangan negara, seperti DPR, KPK, kepolisian dan kejaksaan ternyata diam saja.

Diamnya DPR dapat dianggap sebagai indikasi bekerja sama turut menciptakan kerugian keuangan negara.

Maka itu, harus bertanggung jawab, tidak boleh lepas tangan begitu saja.

Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies). ***

Berita Terkait

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024
Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia
Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:27 WIB

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian

Sabtu, 27 April 2024 - 14:31 WIB

Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah

Kamis, 25 April 2024 - 13:55 WIB

Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Sabtu, 20 April 2024 - 09:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia

Kamis, 18 April 2024 - 15:44 WIB

Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi oleh BNSP Berjalan Sukses

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB