LINGKARIN.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa dalam pengelolaan APBN sangat perlu untuk memperhatikan pengembangan ekonomi lokal sampai pada pembangunan ekonomi regional yang membentuk pembangunan di Indonesia.

Untuk dasar tulah kemudian Regional Chief Economist (RCE) Kementerian Keuangan dibentuk.

“Dua tahun yang lalu Bu Menteri mulai bicara untuk bentuk Regional Chief Economics.”

“Kementerian Keuangan itu harusnya punya, harusnya diisi ekonom-ekonom yang mengerti perekonomian Indonesia,” ungkap Wamenkeu pada rapat forum Regional Chief Economist (RCE) di Bali, Kamis 7 Desember 2022

Selanjutnya, Wamenkeu mengutarakan bahwa seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan di daerah juga harus bisa menjadi chief economics wilayahnya masing-masing di Indonesia.

Seperti halnya unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki unit vertikal yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia diharapkan dapat saling memahami tugas dan fungsi dari unit lainya.

“Bagaimana APBN bekerja di tiap daerah yang paling ngerti adalah Kementerian Keuangan.”

” Empat step itu sejak beberapa tahun terakhir kita minta untuk tahu kerjaan satu sama lain,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu juga mengatakan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan agar bukan hanya memahami APBN tetapi juga dapat memahami APBD.

“Ngerti kenapa alokasi pendidikannya sekian, kesehatan sekian, dan bagaimana sebarannya antar kabupaten kota, kenapa infrastruktur yang diperlukan seperti ini dan seterusnya.”

” Karena itu kita bikin Regional Chief Economist dan Kanwil Perbendahaan mengambil posisi sebagai focal point,” ungkap Wamenkeu.

Suahasil juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan ekonom di daerah agar bisa secara reguler mempersiapkan analisis keuangan regional dalam bentuk laporan Asset Liabilities Committee (ALCO) daerah, serta mengupayakan aset daerah secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

“ALCO daerah ini adalah implementasi APBN di daerah masing-masing di tiap provinsi,” ujar Suahasil. 

Terakhir,  Wamenkeu juga mendukung desain pembiayaan di daerah berupa skema pinjaman daerah yang dijalankan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, baik pinjaman dalam bentuk project maupun pinjaman program.

“Kalau pinjaman proyek itu proyek nya jelas, proyek jalan tol kita pinjam. Kalau pinjaman program itu lebih kepada reform.”

” Nah ini designer besarnya adalah Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), eksekutornya nanti PT. SMI,” tukasnya.