Wamenkeu Fokus Kembangkan Ekonomi Lokal Melalui Forum Regional Chief Economist

- Pewarta

Selasa, 13 Desember 2022 - 20:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LINGKARIN.COM – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa dalam pengelolaan APBN sangat perlu untuk memperhatikan pengembangan ekonomi lokal sampai pada pembangunan ekonomi regional yang membentuk pembangunan di Indonesia.

Untuk dasar tulah kemudian Regional Chief Economist (RCE) Kementerian Keuangan dibentuk.

“Dua tahun yang lalu Bu Menteri mulai bicara untuk bentuk Regional Chief Economics.”

“Kementerian Keuangan itu harusnya punya, harusnya diisi ekonom-ekonom yang mengerti perekonomian Indonesia,” ungkap Wamenkeu pada rapat forum Regional Chief Economist (RCE) di Bali, Kamis 7 Desember 2022

Selanjutnya, Wamenkeu mengutarakan bahwa seluruh jajaran dari Kementerian Keuangan di daerah juga harus bisa menjadi chief economics wilayahnya masing-masing di Indonesia.

Seperti halnya unit Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang memiliki unit vertikal yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia diharapkan dapat saling memahami tugas dan fungsi dari unit lainya.

“Bagaimana APBN bekerja di tiap daerah yang paling ngerti adalah Kementerian Keuangan.”

” Empat step itu sejak beberapa tahun terakhir kita minta untuk tahu kerjaan satu sama lain,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Wamenkeu juga mengatakan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan agar bukan hanya memahami APBN tetapi juga dapat memahami APBD.

“Ngerti kenapa alokasi pendidikannya sekian, kesehatan sekian, dan bagaimana sebarannya antar kabupaten kota, kenapa infrastruktur yang diperlukan seperti ini dan seterusnya.”

” Karena itu kita bikin Regional Chief Economist dan Kanwil Perbendahaan mengambil posisi sebagai focal point,” ungkap Wamenkeu.

Suahasil juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan dan ekonom di daerah agar bisa secara reguler mempersiapkan analisis keuangan regional dalam bentuk laporan Asset Liabilities Committee (ALCO) daerah, serta mengupayakan aset daerah secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat.

“ALCO daerah ini adalah implementasi APBN di daerah masing-masing di tiap provinsi,” ujar Suahasil. 

Terakhir,  Wamenkeu juga mendukung desain pembiayaan di daerah berupa skema pinjaman daerah yang dijalankan oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, baik pinjaman dalam bentuk project maupun pinjaman program.

“Kalau pinjaman proyek itu proyek nya jelas, proyek jalan tol kita pinjam. Kalau pinjaman program itu lebih kepada reform.”

” Nah ini designer besarnya adalah Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK), eksekutornya nanti PT. SMI,” tukasnya. 

Berita Terkait

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi
Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split
Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian
Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah
Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024
Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia
Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 21 Mei 2024 - 13:27 WIB

Gerakan Percepatan Tanam, Produksi Beras Tahun 2024 Dipastikan Surplus di Atas Kebutuhan Konsumsi

Sabtu, 18 Mei 2024 - 16:06 WIB

Tarik Minat Investor Migas, Pemerintah Tak Wajibkan Kontraktor Gunakan Kontrak Skema Gross Split

Rabu, 8 Mei 2024 - 14:06 WIB

Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global, Salah Satunya Arah Kebijakan FED yang Penuh Ketidakpastian

Sabtu, 27 April 2024 - 14:31 WIB

Begini Penjelasan Mendag Zulkifli Hasan Soal Kepastian Pemerintah Tak Akan Buka Opsi Impor Bawang Merah

Kamis, 25 April 2024 - 13:55 WIB

Lebih Tinggi dari Triwulan IV 2023, BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi di Triwulan I dan II pada 2024

Selasa, 23 April 2024 - 14:29 WIB

Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani Saat Bertemu Bilateral dengan Presiden European Investment Bank

Sabtu, 20 April 2024 - 09:53 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Sambut Baik Inisiatif IFC untuk Perluas Operasinya di Indonesia

Kamis, 18 April 2024 - 15:44 WIB

Airlangga Hartarto Sebut Komoditas Emas dan Nikel Jadi Incaran Investasi, Konflik Geopolitik Iran – Israel

Berita Terbaru

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Program Indonesia Kompeten 2024 di Hotel Pullman, Jakarta (16/5/24). (Doc.BNSP)

Nasional

Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi oleh BNSP Berjalan Sukses

Sabtu, 18 Mei 2024 - 00:10 WIB